Home » Berita » Menteri PUPR Akui Pengelolaan Anggaran Infrastruktur Masih Tidak Efisien

Menteri PUPR Akui Pengelolaan Anggaran Infrastruktur Masih Tidak Efisien

admin 04 Jul 2025 192

Jakarta, VokalPublika.com — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, secara terbuka mengakui bahwa pengelolaan anggaran infrastruktur di kementeriannya belum berjalan secara efisien. Pernyataan ini disampaikan menyusul mencuatnya dua kasus dugaan korupsi besar yang melibatkan proyek jalan di Sumatera Utara dan pemeliharaan sumber daya air di Bangka Belitung.

Advertisement
ADVERTISEMENT

“Harus saya akui, kami belum mampu menjaga dengan baik integritas tim kami,” kata Dody dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Ia memperkirakan potensi kebocoran anggaran dari dua kasus tersebut bisa mencapai sekitar 40 persen dari total anggaran yang dialokasikan.

KPK dan Kejaksaan Ungkap Kasus Korupsi Infrastruktur

Kasus pertama ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal pada 26 Juni 2025. KPK menetapkan lima tersangka dari Dinas PUPR Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I, dalam proyek pembangunan jalan senilai Rp231,8 miliar.

Baca juga:  Bupati Asahan Bersama Forkopimda Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2025

Sementara itu, dalam kasus terpisah, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung tengah menyidik dugaan korupsi dalam proyek pemeliharaan rutin sumber daya air pada tahun anggaran 2023–2024 di bawah Balai Wilayah Sungai, Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR.

Respon Kementerian: Penonaktifan dan Rotasi Pejabat

Sebagai respons atas kasus tersebut, Kementerian PUPR telah menonaktifkan beberapa pejabat yang terlibat dan mengganti dua atasan langsung mereka.

“Kami tidak hanya menonaktifkan tersangka, tapi juga mengganti dua pejabat di atasnya, semata-mata ingin menjaga agar proses hukum berjalan baik dan semestinya,” ujar Dody.

Sebelumnya, pada 1 Juli 2025, tiga pejabat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara juga telah dinonaktifkan. Salah satunya adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial HEL, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan diberhentikan sementara sebagai ASN sesuai aturan kepegawaian.

Baca juga:  61 Pejabat Eselon III Hingga Kepala Puskesmas Resmi Dilantik Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan

Selain HEL, Kementerian PUPR juga mencopot Kepala Satker PJN Wilayah I Sumut dan Kepala BBPJN Sumut karena dianggap gagal menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

Komitmen Pembenahan dan Transparansi

Dody menyayangkan kejadian ini mengingat Presiden Prabowo Subianto telah mewanti-wanti agar anggaran infrastruktur dikelola secara efisien dan transparan. Ia juga mengapresiasi langkah aparat penegak hukum yang bersikap tegas terhadap penyimpangan anggaran.

“Langkah ini kami ambil untuk memastikan perbaikan tata kelola serta keberlanjutan program strategis di wilayah terdampak,” pungkasnya.

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
Kasat Reskrim Polres Pemalang Tangkap Ayah Siri Diduga Pelaku Pencabulan Anak di Belik

Alwi Assagaf

15 Jul 2026

PEMALANG, Vokalpublika.com – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pemalang bergerak cepat mengamankan seorang pria berinisial K (49), warga Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. K ditangkap atas dugaan kasus pencabulan terhadap anak tirinya yang masih berusia 11 tahun. ADVERTISEMENT ​Kapolres Pemalang melalui Kasat Reskrim AKP M. Faizal Wildan Umar menegaskan bahwa status pelaku saat ini telah resmi …

Kantor Pertanahan Dairi Gencarkan Sosialisasi PTSL, Wujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat

Clara T S

15 Jul 2026

Sidikalang – vokalpublika comDalam upaya mendukung percepatan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di bidang pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi terus menggencarkan sosialisasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah sebagai langkah mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah. ADVERTISEMENT Sosialisasi tersebut …

Menteri Nusron Gandeng 28 Kampus, Targetkan 14 Ribu Sertipikasi Tanah Wakaf di Sulsel Rampung dalam Setahun

Clara T S

15 Jul 2026

Makassar – vokalpublika.comKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat kolaborasi dengan dunia akademik untuk mempercepat sertipikasi tanah wakaf di Provinsi Sulawesi Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, bersama 28 rektor perguruan tinggi negeri dan swasta se-Sulawesi Selatan di Auditorium Universitas Islam Makassar (UIM), Kamis …

Catatan Praperadilan terhadap Kriminalisasi Larshen Yunus: Kapolri dan Kapolda Riau Sesat Logika Hukum

Redaksi

15 Jul 2026

Vokalpublika.com – Jakarta – Dunia penegakan hukum di Indonesia kembali diuji lewat persidangan praperadilan Nomor: 101/Pid.Pra/2026/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimulai pada ini, Selasa, 14 Juli 2026. Perkara ini mempertemukan Larshen Yunus Naek Simamora alias Yunus, seorang aktivis Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sekaligus aktivis pers, melawan tiga pucuk pimpinan kepolisian: Kapolri sebagai …

MATAMUDA MIN 2 Sumenep Jadi Awal Penguatan Moderasi Beragama oleh Bunda MODIS

Redaksi

14 Jul 2026

Vokalpubika.com – Sumenep, Hari pertama mengikuti Masa Ta’aruf Madrasah (MATAMUDA) menjadi pengalaman berbeda bagi ratusan peserta didik baru MIN 2 Sumenep. Mereka tidak hanya dikenalkan dengan lingkungan sekolah, tetapi juga diajak memahami pentingnya moderasi beragama sebagai bekal membangun karakter sejak usia dini. ADVERTISEMENT Penguatan tersebut diberikan langsung oleh Tim Agen Moderasi Beragama (Bunda MODIS) Dharma …

Polres Pelabuhan Tanjung Perak Ungkap Peredaran Sabu 12,8 Gram, Kurir Residivis Ditangkap

Redaksi

14 Jul 2026

Vokalpublika.com – Surabaya – Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus peredaran narkotika jenis sabu di Gedung Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Selasa (14/7/2026) pukul 15.00 WIB. ADVERTISEMENT Dalam keterangannya, Kasatresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Adik Agus Putrawan menjelaskan, pengungkapan tersebut berawal dari penangkapan seorang tersangka berinisial PGS pada …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x