Home » Berita » Mahamuda Bekasi Desak Fraksi PKB Gulirkan Hak Angket Dugaan Nepotisme Mutasi Jabatan di Kota Bekasi

Mahamuda Bekasi Desak Fraksi PKB Gulirkan Hak Angket Dugaan Nepotisme Mutasi Jabatan di Kota Bekasi

Redaksi 29 Sep 2025 375

Bekasi, vokalpublika.com – Mahamuda Bekasi menyatakan desakan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Bekasi agar mewacanakan dan menjadi inisiator penggunaan hak angket terhadap kebijakan mutasi jabatan yang dilakukan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto pada awal September. Seperti diketahui, pada mutasi yang dilakukan tanggal 3 September 2025, Walikota Bekasi menempatkan adik kandung dan adik ipar pada posisi strategis.

Advertisement
ADVERTISEMENT

Imam Saripudin Ketua Mahamuda Bekasi menyoroti Ramainya Polemik mutasi jabatan yang menempatkan adik kandung Walikota Bekasi sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) serta adik ipar Walikota yang juga suami Kadinkes sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Kebijakan ini sarat dengan potensi penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan keluarga.

Baca juga:  Hapus Stigma Negatif, Hubungan Dua Ormas Besar di Pemalang Yang Selama Ini Bersebrangan Kini Mencair Dalam Aksi Kemanusiaan

Walikota Bekasi dinilai sudah melakukan praktik KKN dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah di Kota Bekasi. “Mutasi jabatan ini jelas berpotensi melahirkan praktik kolusi, nepotisme, dan konflik kepentingan. Walikota seakan menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan keluarga sendiri,” tegas Imam yang juga mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsika.

Organisasi Mahamuda Bekasi menilai penempatan kerabat dekat di posisi strategis menyalahi prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Jika dibiarkan, kata imam publik akan kehilangan kepercayaan terhadap integritas Pemkot Bekasi.

Baca juga:  KAJATI KALBAR PIMPIN ZIARAH TMP, LANJUT TANAM 500 POHON DAN BAKTI SOSIAL

Dan Dorongan wacana ini menjadi berdasar bagi PKB yang dimungkinkan bisa mengkonsolidir Fraksi PKS sebagai Pemenang Pemilu, Fraksi Pan dan lain lain. “Sebagai Partai yang kini Vokal membela Hak Publik, kami mendesak PKB menjadi inisiator  dan mengkonsolidasikan kepada fraksi lain untuk hak angket dan Saya yakin banyak yang mendukung.” Terang Imam.

DPRD harus berani membuka terang-benderang dugaan kolusi dan nepotisme ini, agar masyarakat tahu siapa dewan yang berani suara dan siapa yang hanya menjadi stempel Walikota. “Siapa yang hanya jadi ‘stempel’ dan ikut dalam permainan busuk mutasi jabatan,” pungkasnya Imam. (Don).

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
Hak Jawab PT Anugrah Bayuarya Perkasa: Akui Ada Perbaikan Pasangan Batu, Tegaskan Progres Pekerjaan Capai 97 Persen

Redaksi

08 Sep 2026

SAMBAS, KALBAR,vokalpublika.com— PT Anugrah Bayuarya Perkasa menyampaikan hak jawab sekaligus klarifikasi atas pemberitaan dan informasi mengenai pelaksanaan pekerjaan yang sedang dikerjakan perusahaan di wilayah Tebas, Kabupaten Sambas. ADVERTISEMENT Klarifikasi tersebut disampaikan secara resmi melalui surat Nomor: 06/PT.ABP/IX/2026 tertanggal 5 September 2026, yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Wartawan Internasional (DPD ASWIN) Kalimantan Barat. Dalam …

Hari Pelanggan Nasional 2026, Direksi Perumda Tirta Mulia Pemalang Turun ke Lapangan Serap Aspirasi Warga

Alwi Assagaf

08 Sep 2026

Pemalang, Vokalpublika.com — Memperingati Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026, Perumda Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang mempertegas komitmennya dalam meningkatkan mutu pelayanan publik. Tak sekadar perayaan seremonial, jajaran direksi memilih turun langsung ke lapangan untuk menyapa dan mendengarkan masukan para pelanggan secara langsung dari rumah ke rumah (door to door). ADVERTISEMENT ​Langkah tersebut dipimpin langsung …

​Polemik Iuran Rp500 Ribu SPPG Pemalang Disorot, Diduga Langgar Aturan BGN, Pengurus Paguyuban: Itu Sah dan Hak Organisasi

Alwi Assagaf

07 Sep 2026

Pemalang, Vokalpublika.com — Penarikan iuran bulanan terhadap pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tergabung dalam Paguyuban Mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Pemalang memicu sorotan publik. Kebijakan tersebut dipertanyakan karena dikhawatirkan berdampak pada kualitas porsi dan hak penerima manfaat. ADVERTISEMENT ​Berdasarkan data yang dihimpun, puluhan hingga ratusan pengelola dapur dari total 140 unit SPPG …

Rayakan Kemerdekaan dengan Cara Berbeda, Tanjungpinggir Padukan Lomba dan Pelayanan Warga

Redaksi

07 Sep 2026

Batam, vokalpublika.com- Semarak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kelurahan Tanjungpinggir, Kecamatan Sekupang, Batam, berlangsung meriah. Berbagai lomba yang melibatkan masyarakat digelar di Taman Wisata Tangga Seribu Habibi Dangas, Sekupang, Minggu (6/9/2026). ADVERTISEMENT Meski digelar setelah momentum perayaan 17 Agustus, kegiatan tersebut tetap mendapat antusiasme warga. Lurah Tanjungpinggir, H Agus Syofian, mengatakan, …

Sekda Pemalang dan Pemcam Ulujami Apresiasi Festival Grebeg 1000 Kemeja Sukorejo, Sampaikan Pesan Pilkades Damai

Alwi Assagaf

06 Sep 2026

Pemalang, Vokalpublika.com – Pemerintah Kecamatan (Pemcam) Ulujami bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pemalang memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya Festival Grebeg 1000 Kemeja di Desa Sukorejo, Minggu (6/9/2026). ADVERTISEMENT Gelaran tahunan di kawasan wisata Mina Padi tersebut dinilai sukses menggerakkan ekonomi lokal sekaligus memperkuat kondusivitas warga. ​Hadir langsung memantau jalannya kegiatan, Sekda Pemalang Bagus Sutopo menggarisbawahi …

​Penarikan Rp500 Ribu Dapur MBG Pemalang Menuai Sorotan, Aliran Dana Masih Gelap

Alwi Assagaf

06 Sep 2026

Pemalang, Vokalpublika.com — Penarikan iuran bulanan terhadap pengelola dapur operasional yang tergabung dalam Paguyuban Mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Pemalang memicu sorotan publik. ADVERTISEMENT Transparansi pengelolaan serta urgensi pembentukan paguyuban tersebut kini dipertanyakan demi memastikan dana kas tidak memangkas ketersediaan maupun kualitas porsi bagi penerima manfaat. ​Berdasarkan data yang dihimpun, puluhan hingga ratusan pengelola …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x