Lindungi Pesisir, Pemerintah Luncurkan Aturan dan Program Khusus Mangrove

Jakarta, Vokalpublika.com – Pemerintah memperkuat upaya perlindungan ekosistem mangrove melalui terbitnya dua Peraturan Pemerintah (PP) terbaru yang mengatur mekanisme pelindungan dan pengelolaan mangrove secara komprehensif, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam menjawab tantangan perubahan iklim dan memperkuat ketahanan lingkungan pesisir Indonesia.

Salah satu peraturan yang diterbitkan adalah PP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (PPEM). Aturan ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk menetapkan fungsi lindung maupun budidaya pada kawasan mangrove, serta mendorong restorasi di lokasi yang telah mengalami kerusakan.

Hingga kini, tercatat lebih dari satu juta hektar mangrove masih berstatus hutan produksi dan belum memperoleh perlindungan optimal.

Guru Besar Universitas Diponegoro sekaligus Ketua SDGs Center UNDIP, Prof. Denny Nugroho Sugianto, menilai PPEM menjadi tonggak penting dalam tata kelola lingkungan berbasis sains dan ekosistem.

“Indonesia memiliki potensi besar dalam mitigasi perubahan iklim melalui cadangan karbon mangrove. Namun, banyak kawasan yang bernilai ekologis tinggi belum terlindungi secara hukum. Kajian ulang diperlukan agar kawasan tersebut dapat dialihkan menjadi kawasan lindung,” ujar Denny dalam keterangannya, Senin (8/7/2025).

Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Sigit Setiawan, menyatakan bahwa pendekatan partisipatif menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan dua PP tersebut.

“Perlindungan lingkungan tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah. Kini, masyarakat bisa terlibat langsung, mulai dari menyuarakan hak atas udara bersih, ikut dalam Musrenbang lingkungan, hingga memberikan kontribusi melalui data dan inovasi lokal,” ujarnya.

Untuk mendukung penerapan kebijakan ini, pemerintah juga meluncurkan program Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM). Program ini mengintegrasikan konservasi dengan penguatan ekonomi masyarakat pesisir, melalui kegiatan seperti silvofishery, ekowisata, pembibitan mangrove, hingga pengembangan kelembagaan dan infrastruktur desa.

“Insentif, pendanaan, serta dukungan pemberdayaan diatur dalam PP 27. Tujuannya agar restorasi mangrove tidak menjadi beban masyarakat, melainkan membuka jalan bagi ekonomi hijau dan biru,” kata Sigit.

Sementara itu, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat, Puji Iswari, menegaskan bahwa KLH/BPLH akan segera menyiapkan peraturan turunan agar dua PP tersebut dapat segera diimplementasikan secara teknis di lapangan.

Pemerintah juga merencanakan pembentukan tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru di Jambi, Pontianak, dan Sorong, yang akan memperkuat pengelolaan mangrove dan perairan darat di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua.

Melalui pendekatan ilmiah dan kolaborasi multipihak, pemerintah berharap kebijakan ini dapat membangun sistem perlindungan lingkungan yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.

“Kami ingin mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan tangguh terhadap krisis iklim. Ini bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi arah pembangunan yang berpihak pada alam dan masyarakat,” ujar Sigit.

Kehadiran dua PP ini juga menandai pergeseran paradigma bahwa pelestarian lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dari petani, pelajar, nelayan, perangkat desa, hingga pelaku usaha, semua pihak didorong untuk terlibat aktif menjaga bumi.

sumber : kemenlh.go.id