- BeritaKeluarga Besar FRIC Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun kepada AKP Wira Graha Setiawan
- BeritaLahan 5,96 Hektar Terbengkalai: Pemegang IUP Ex-Galian C Terancam Sanksi Minerba, Begini Kata Praktisi Hukum dan KPH Perhutani Pemalang
- BeritaDugaan Pungli LKS Terstruktur di Pemalang: Modus Transaksi Luar Sekolah Berulang Tiap Tahun
- BeritaPemcam Pemalang Optimalkan Peran Pendampingan Dalan Musdes Desa Surajaya
- BeritaTingkatkan Efektivitas Pembangunan, Pemerintah Desa Mengori Gelar Musdes Bersama Kecamatan Pemalang
- BeritaBBM Antri, Gas Menghilang dan Mahal. Gayanaji Komisi I DPRD Wajo Warga Nilai Cuma Pencitraan
Lahan 5,96 Hektar Terbengkalai: Pemegang IUP Ex-Galian C Terancam Sanksi Minerba, Begini Kata Praktisi Hukum dan KPH Perhutani Pemalang
Alwi Assagaf 15 Aug 2026 50 Pemalang, Vokalpublika.com — Terbengkalainya bekas lahan tambang galian C seluas 5,96 hektar di Desa Pegongsoran, Kecamatan Pemalang, memicu desakan penegakan hukum secara terbuka.
Lahan milik Perum Perhutani yang disewa oleh CV Wiwit Kular Sukses tersebut hingga kini belum tersentuh reklamasi, meskipun aktivitas penambangan telah terhenti lebih dari satu tahun.
Praktisi Hukum, Kuswanto, S.H., menegaskan bahwa reklamasi merupakan kewajiban mutlak pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), bukan sekadar formalitas. Ia meminta aparat penegak hukum dan instansi berwenang segera turun tangan melakukan pemeriksaan secara transparan.
”Kami meminta instansi berwenang melakukan pemeriksaan lapangan secara terbuka dan memastikan reklamasi dilaksanakan. Siapa pemegang izinnya, bagaimana rencana reklamasinya, di mana dana jaminan reklamasinya, dan mengapa pemulihan dibiarkan terbengkalai. Jika ada pelanggaran, harus ada penegakan hukum tegas,” ujar Kuswanto, Jumat (14/8/2026).
Kuswanto mengingatkan bahwa pengabaian kewajiban pemulihan lingkungan berkonsekuensi pidana serius. Berdasarkan Pasal 161B UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, pemegang IUP yang lalai mereklamasi lahan terancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar, di luar sanksi pembayaran dana paksa.
Berdasarkan data yang dihimpun, IUP kegiatan tersebut terdaftar atas nama Vivi Nandya, yang diketahui memiliki hubungan kerabat dengan Plt. Bupati Pemalang, Nurkholes.
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada pihak Perum Perhutani pada Sabtu (15/8/2026). Taufik Hidayat, salah satu pegawai Perhutani, mengarahkan agar konfirmasi resmi dilakukan langsung ke pimpinan atau jajaran terkait di kantor KPH Perhutani Pemalang.
”Langsung dikirim aja atau konfirmasi ke kantor Perhutani KPH Pemalang. Posisi saya hanya karyawan PHT dan lokasi kerja saya di wilayah Tegal. Karena itu Desa Pegongsoran, mungkin bisa konfirmasi ke Asper Slarang, bagian Humas, atau kantor KPH Pemalang,” ungkap Taufik saat dikonfirmasi via pesan singkat.
Masyarakat sipil setempat kini mendesak pimpinan KPH Perhutani Pemalang dan pengelola lahan untuk tidak lepas tangan dan segera mengambil langkah konkret demi pemulihan ekosistem di kawasan tersebut.
Vokalpublika.com – Tangerang Selatan — 15 Agustus 2026, Keluarga Besar Fast Respon Indonesia Center (FRIC) menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada AKP Wira Graha Setiawan, S.Tr.K., S.I.K., CBA., yang saat ini mengemban amanah sebagai Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan. ADVERTISEMENT Ucapan tersebut menjadi bentuk penghormatan sekaligus apresiasi atas dedikasi dan pengabdian AKP Wira Graha Setiawan …
Pemalang, Vokalpublika.com – Praktik dugaan komersialisasi Lembar Kerja Siswa (LKS) yang terstruktur dan sistematis kembali berulang di Kabupaten Pemalang. ADVERTISEMENT Memasuki Tahun Ajaran 2026/2027, ratusan siswa SMP Negeri 1 Comal diduga diwajibkan membeli paket LKS semester ganjil dengan modus transaksi di luar lingkungan sekolah guna menghindari pengawasan. Hasil penelusuran lapangan menunjukkan, wali murid kelas VII, …
Pemalang, Vokalpublika.com — Pemerintah Kecamatan (Pemcam) Pemalang menegaskan komitmennya dalam mengawal arah pembangunan tingkat lokal melalui pendampingan langsung kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Surajaya. ADVERTISEMENT Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Pemdes Surajaya dihadiri oleh jajaran Pemcam Pemalang guna memfasilitasi dan memantau penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027 serta Daftar Usulan …
Pemalang, Vokalpublika.com – Pemerintah Desa Mengori menggelar Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027 serta Daftar Usulan RKP Desa (DURKPDes) Tahun 2028 pada Rabu (12/8/2026). ADVERTISEMENT Forum musyawarah partisipatif yang berlangsung di Desa Mengori ini dihadiri langsung oleh jajaran Pemerintah Kecamatan (Pemcam) Pemalang. Kehadiran perwakilan Pemcam Pemalang menegaskan …
WAJO – Antrean panjang di SPBU di kota Sengkang dan hilangnya Gas LPG 3 kg dari pasaran menjadi pemandangan sehari-hari masyarakat Kabupaten Wajo saat ini. Ditambah harganya yang melambung, beban hidup warga di Bumi Lamaddukkelleng semakin berat dan langsung terasa hingga ke dapur rumah tangga dan pelaku UMKM. ADVERTISEMENT Sejak beberapa minggu terakhir, warga harus …
WAJO – Pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur Wiringtappareng di Kabupaten Wajo mendapat sorotan dari LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Wajo. LIRA mempertanyakan kapasitas perusahaan pemenang tender tersebut. ADVERTISEMENT Bupati LIRA Kabupaten Wajo, Abrar Mattalioe mengatakan pihaknya menerima informasi dan temuan dari masyarakat terkait pelaksanaan proyek Wiringtappareng. Salah satu yang menjadi perhatian adalah terkait kelengkapan aset …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. ADVERTISEMENT Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. ADVERTISEMENT Perkara kecelakaan maut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. ADVERTISEMENT Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. ADVERTISEMENT Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. ADVERTISEMENT Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. ADVERTISEMENT Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai …
