KASUS JUDOL: BANDARNYA MASIH BEBAS, PEJUANGNYA DIFITNAH!

Jakarta — Persidangan kasus pelindung situs judi online (judol) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kini memasuki fase krusial. Beberapa nama dari internal Kementerian Kominfo (kini Kementerian Komunikasi dan Digital/Komdigi) terseret. Namun yang menjadi sorotan utama publik bukanlah siapa bandarnya, melainkan justru upaya menyeret mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi ke pusaran kasus.

Tuduhan terhadap Budi Arie cukup serius—disebut-sebut menerima uang dari bandar sebagai imbalan membiarkan situs-situs judol tetap aktif. Namun, hingga saat ini, tidak ada satu pun fakta hukum yang membuktikan tuduhan tersebut. Justru, selama menjabat selama 15 bulan, Budi Arie berhasil mencatatkan capaian besar: men-takedown 3,8 juta situs judi online, serta mencegah perputaran uang rakyat dalam praktik judi digital yang merusak.

Kinerja ini melibatkan kerja sama lintas sektor: kepolisian, lembaga keuangan, OJK, PPATK, Bank Indonesia, penyedia platform digital, media massa, hingga kelompok masyarakat.

Siapa Sebenarnya yang Bermain?

Dari hasil persidangan, terungkap bahwa jaringan pelindung situs judol dijalankan oleh kelompok tertentu. Alwin Jabar Kiemas disebut sebagai pengepul dana dari bandar. Ia bekerja sama dengan sejumlah pegawai internal, seperti Denden dan Adhi Kismanto (AK). AK sendiri direkrut oleh Toni, yang mengaku sebagai orang dekat Budi Arie.Menariknya, AK justru awalnya dikenal aktif membantu proses takedown situs-situs judol. Namun sejak Maret 2024, AK digalang oleh kelompok Alwin dan tergoda tawaran uang. Mereka lantas menyepakati pembagian dana, dengan 50 persen disebut-sebut “untuk Budi Arie”.

Namun di ruang sidang, terungkap bahwa Budi Arie tidak mengetahui skema pembagian uang tersebut, apalagi menerima bagiannya. Semua uang yang didapat dari aksi itu telah disita dari tangan para terdakwa, tanpa satu rupiah pun mengalir ke Budi Arie.

Wisnu Hidayatullah: “Cari Bandarnya, Jangan Kambing Hitamkan Pejuang!”

Ketua DPC PROJO Karimun, Wisnu Hidayatullah, menyayangkan upaya menggiring opini publik untuk menjatuhkan Budi Arie. Baginya, ini adalah upaya pengalihan isu dari aktor utama di balik jaringan judol.

“Jangan dibalik-balik. Yang selama ini bekerja memberantas malah difitnah, sementara bandar yang jadi otak kejahatan justru masih bebas. Ini jelas pengalihan dari persoalan sebenarnya,” tegas Wisnu.Ia juga mempertanyakan mengapa hingga kini bandar utama yang menjadi sumber dana dan perintah kepada Alwin dan jaringan bawahannya belum juga ditangkap.

“Aneh. Semua pelaksana di lapangan sudah diadili, tapi sumber perintah dan aliran dananya belum disentuh. Publik harus dididik dengan fakta hukum, bukan opini sesat,” lanjutnya.

“Kalau pejuang digital seperti Budi Arie dijadikan tumbal politik, maka bangsa ini sedang merobohkan benteng terakhirnya dalam perang melawan kejahatan digital,” tutupnya.

Bandar Judol Dilabeli DPO, Tapi Tak Tersentuh?

Ada satu hal yang luput dari perhatian: siapa bandar besar di balik semua ini? Dari mana asal perintah dan dananya? Kenapa tidak pernah muncul di meja hijau? Di surat dakwaan, para bandar hanya disebut sebagai DPO, seolah cukup dengan status itu untuk membenarkan ketidakhadiran mereka di persidangan.

Kini, saat gaung pemberantasan judol mulai redup, publik seperti diarahkan untuk melupakan siapa dalang sesungguhnya. Padahal, setelah era pemberantasan besar-besaran yang digalakkan di masa Budi Arie, praktik judol justru makin marak kembali.