HUT ke-12 Projo: Budi Arie Tegaskan Dukungan ke Prabowo-Gibran, Kader Diminta Kawal hingga Berani Kritik

JAKARTA , vokalpublika.com— Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 Pro Jokowi (Projo) di Jakarta, Minggu (23/8/2026), menjadi momentum penting untuk menegaskan perubahan sekaligus kesinambungan arah politik organisasi relawan tersebut.

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi secara terbuka menegaskan dukungan organisasi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, dukungan itu tidak diminta berhenti pada loyalitas politik semata. Jajaran Projo justru didorong untuk mengawal program pemerintah, memberikan masukan, serta berani mengkritisi pelaksanaan kebijakan apabila ditemukan penyimpangan di lapangan.

Pesan tersebut menjadi garis penting dalam peringatan HUT ke-12 Projo. Sebab, organisasi yang sebelumnya identik sebagai barisan relawan utama pendukung Joko Widodo kini secara terbuka menempatkan pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai pemerintahan yang harus didukung sekaligus dikawal.

Budi Arie menilai sejumlah program pemerintahan Prabowo-Gibran telah berjalan dan harus mendapatkan dukungan apabila berorientasi pada kepentingan rakyat. Namun, ia juga mengingatkan agar persoalan yang muncul dalam implementasi tidak serta-merta disamakan dengan kegagalan gagasan kebijakan.

Menurutnya, persoalan dapat muncul pada tahap pelaksanaan. Karena itu, kader Projo diminta mampu membedakan antara kebijakan pemerintah dengan praktik di lapangan yang menyimpang dari tujuan awal.

Dukungan Tidak Berarti Tutup Mata

Sikap tersebut menempatkan Projo pada posisi yang tidak sederhana. Sebagai organisasi pendukung pemerintah, Projo dituntut tidak sekadar menjadi mesin mobilisasi dukungan politik, tetapi juga mampu menjalankan fungsi pengawalan terhadap kebijakan yang menyentuh kepentingan masyarakat.

Budi Arie menekankan pentingnya perjuangan menuju Indonesia Maju 2045 yang dibangun di atas prinsip keadilan sosial. Bagi Projo, keadilan sosial tidak boleh berhenti sebagai jargon politik atau materi pidato, tetapi harus terlihat dalam kebijakan dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Di titik inilah dukungan Projo terhadap Prabowo-Gibran akan diuji. Semakin kuat posisi organisasi sebagai pendukung pemerintah, semakin besar pula ekspektasi publik agar Projo mampu membedakan antara loyalitas politik dan pembelaan terhadap kepentingan rakyat.

Dukungan politik, dengan demikian, tidak seharusnya berubah menjadi cek kosong bagi kekuasaan.

Ketika kebijakan pemerintah berjalan sesuai kepentingan masyarakat, dukungan patut diberikan. Namun ketika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan, kritik dan koreksi justru menjadi bagian dari tanggung jawab politik.

Pemberantasan Korupsi Jadi Ujian Komitmen

Selain menginstruksikan dukungan terhadap program pemerintah, Budi Arie juga menempatkan pemberantasan korupsi sebagai bagian penting dari perjuangan Projo.

Ia mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Salah satu yang disorot adalah pentingnya segera mewujudkan regulasi mengenai penyitaan harta hasil korupsi.

Dalam sambutannya, Budi Arie turut menyinggung sejumlah persoalan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat atau institusi negara. Bagi Projo, praktik korupsi bukan sekadar persoalan hukum, tetapi ancaman terhadap kepercayaan publik dan kualitas pemerintahan.

Pesan tersebut menjadi relevan ketika organisasi relawan berada semakin dekat dengan lingkar kekuasaan. Sebab, semakin besar akses politik yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan.

Dari Jokowi ke Prabowo

Perjalanan Projo selama 12 tahun memperlihatkan perubahan lanskap politik yang signifikan.

Organisasi ini lahir sebagai wadah relawan pendukung Joko Widodo dan kemudian berkembang menjadi salah satu kekuatan politik relawan yang memiliki jaringan hingga daerah. Kini, setelah pemerintahan berganti, Projo secara terbuka mengarahkan barisannya untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Perubahan tersebut bukan hanya persoalan pergantian figur yang didukung. Di dalamnya terdapat pertaruhan mengenai bagaimana Projo mempertahankan identitas dan garis perjuangannya ketika tidak lagi berada pada posisi sebagai relawan yang mengantarkan seorang kandidat menuju kekuasaan, tetapi menjadi organisasi yang mendukung pemerintahan yang sedang berkuasa.

Karena itu, konsolidasi HUT ke-12 menjadi lebih dari sekadar perayaan organisasi. Momentum tersebut merupakan penegasan arah politik sekaligus pengingat kepada seluruh jaringan Projo bahwa dukungan terhadap pemerintah harus diterjemahkan dalam bentuk kerja nyata.

Ujian Terbesar Ada pada Implementasi

Pada akhirnya, kualitas dukungan Projo terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan ditentukan oleh seberapa sering organisasi menyatakan dukungan, melainkan oleh sejauh mana kadernya mampu mengawal kebijakan hingga tingkat pelaksanaan.

Jika program pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada rakyat, Projo memiliki alasan kuat untuk berdiri di belakangnya. Tetapi apabila terjadi penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan atau praktik yang menjauh dari tujuan kebijakan, maka komitmen untuk memberikan kritik akan menjadi ukuran sesungguhnya dari independensi sikap organisasi.

Sebab, mendukung pemerintah tanpa kritik berisiko menjadikan organisasi relawan hanya sebagai perpanjangan tangan kekuasaan. Sebaliknya, mendukung sekaligus mengawasi dapat menempatkan Projo sebagai kekuatan masyarakat sipil yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga pemerintahan tetap berada pada jalur kepentingan publik.

HUT ke-12 Projo akhirnya bukan sekadar tentang usia organisasi. Ini adalah momentum untuk mengukur kembali makna dukungan politik.

Dari relawan Jokowi menuju pendukung Prabowo-Gibran, Projo kini menghadapi satu pertanyaan besar: apakah dukungan tersebut akan berhenti sebagai loyalitas kepada kekuasaan, atau benar-benar diwujudkan menjadi kekuatan pengawal kebijakan yang berani mendukung ketika benar dan mengkritik ketika menyimpang.

Jawaban atas pertanyaan itu akan ditentukan bukan di atas panggung perayaan, melainkan di lapangan—ketika kepentingan politik berhadapan langsung dengan kepentingan rakyat.