GEMPAR Pertanyakan Fungsi Rapat DPRD: “Paripurna, Komisi, Banggar Tapi Eksekusi Kebijakan Tetap Semrawut”

Pemalang, Vokalpublika.com — Gerakan Mahasiswa Pemalang Raya (GEMPAR) menyoroti kinerja DPRD Kabupaten Pemalang yang dinilai tidak sebanding antara intensitas rapat dan kualitas kebijakan yang dihasilkan. Menurut GEMPAR, maraknya kebijakan bermasalah justru mempertanyakan fungsi berbagai forum resmi seperti rapat paripurna, rapat komisi, hingga rapat Badan Anggaran (Banggar).

Koordinator GEMPAR, Muzaki Ali, menyebut kondisi tersebut sebagai ironi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

“Kalau rapat paripurna jalan, rapat komisi jalan, Banggar juga jalan, tapi eksekusi kebijakan di lapangan tetap semrawut dan saling lempar tanggung jawab, lalu fungsi rapat-rapat itu apa? Jangan janga cuma dijadikan sarana bagi-bagi jatah proyek saja!” tegas Muzaki.

Rapat Banyak, Substansi Minim.

Muzaki menilai rapat-rapat DPRD selama ini lebih menonjolkan formalitas dan rutinitas, namun gagal menjadi ruang pengambilan keputusan strategis yang benar-benar mengontrol arah kebijakan eksekutif.

Menurutnya, kebijakan seperti pembatasan UHC dan polemik penataan PKL pada City Walk membuktikan bahwa hasil rapat tidak pernah benar-benar mengikat eksekutif.

“Kalau setelah Banggar membahas anggaran, dinas masih bisa bikin kebijakan sepihak tanpa pembahasan, itu berarti hasil rapat hanya jadi dokumen, bukan pedoman,” ujarnya.

Koordinasi Antar Lembaga Dipertanyakan.

GEMPAR juga menyoroti lemahnya koordinasi antara DPRD, Bupati, dan dinas. Dalam sistem pemerintahan daerah, rapat komisi seharusnya menjadi ruang pengawasan teknis, sementara paripurna menjadi forum pengambilan keputusan politik tertinggi di daerah.

Namun faktanya, kebijakan tetap berjalan tanpa sinkronisasi.

“Ini menunjukkan rapat-rapat itu tidak pernah benar-benar menyentuh akar masalah. Eksekutif jalan sendiri, legislatif belakangan kaget,” kata Muzaki.

Banggar Disorot: Anggaran Tapi Tak Berpihak

Secara khusus, GEMPAR menyoroti peran Banggar yang membahas dan menyetujui anggaran, namun dinilai gagal memastikan anggaran tersebut berpihak pada kepentingan rakyat dan dijalankan sesuai kesepakatan.

“Kalau Banggar sudah ketok palu, tapi kebijakan di lapangan justru membatasi hak dasar warga, berarti ada yang salah serius dalam pengawasan,” ujarnya.

GEMPAR: Jangan Jadikan Rapat Sekadar Legitimasi.

GEMPAR menegaskan bahwa rapat-rapat DPRD tidak boleh dijadikan sekadar alat legitimasi politik, sementara kebijakan nyata justru merugikan masyarakat.

“Jangan jadikan paripurna, komisi, dan Banggar hanya sebagai panggung formal untuk melegalkan kekacauan kebijakan,” tegas Muzaki.

GEMPAR mendesak agar DPRD dan Bupati melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme rapat dan pengambilan keputusan, serta memastikan setiap kebijakan strategis benar-benar lahir dari proses bersama dan bertanggung jawab.

“Kalau rapat hanya melahirkan kekacauan, maka yang bermasalah bukan rakyat, tapi sistem dan aktor di dalamnya,” pungkas Muzaki Ali.*** (Alwi Assagaf)