- AdvertorialAmsakar Apresiasi Sinergi TNI dan Masyarakat, TMMD ke-130 Resmi Ditutup di Batam
- AdvertorialBatam Perkuat Transformasi Digital, Potensi Investasi Data Center Capai Rp120 Triliun
- AdvertorialEkonomi Batam Tumbuh 6,76 Persen, Pemko Raih Penghargaan dari Kemendagri
- UncategorizedKantor Pertanahan Dairi Ikuti Workshop Verifikasi Penataan Akses Reforma Agraria 2026
- UncategorizedAncaman 2.304 Bencana Sepanjang 2026, ATR/BPN Dorong Penataan Ruang Berbasis Risiko
- AdvertorialLKP Dairi Hadiri Dialog Bersama Kapolres, Zuhri Bintang Dorong Penegakan Hukum Tegas dan Humanis
GEMPAR Nilai DPRD Tak Bisa Cuci Tangan Soal UHC: “Legislatif Kok Baru Kaget Sekarang?”
Alwi Assagaf 07 Jan 2026 392 Pemalang, Vokalpublika.com — Gerakan Mahasiswa Pemalang Raya (GEMPAR) menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPRD Pemalang terkait kebijakan pembatasan Universal Health Coverage (UHC) yang belakangan ramai dikritik. GEMPAR menilai pernyataan tersebut justru membuka pertanyaan besar soal fungsi pengawasan legislatif yang dinilai lemah.
Koordinator GEMPAR, Muzaki Ali, menyebut klaim keterkejutan DPRD atas kebijakan UHC adalah hal yang tidak masuk akal dalam sistem pemerintahan daerah.
“Kalau DPRD bilang kaget dan baru tahu ada kebijakan diskriminatif, itu justru alarm kegagalan fungsi pengawasan. Legislatif ngapain selama ini?” tegas Muzaki Ali.
Kebijakan Strategis Tanpa Pengawasan?
Menurut GEMPAR, perubahan skema UHC bukan kebijakan teknis biasa, melainkan kebijakan strategis yang berdampak langsung pada hak hidup masyarakat. Karena itu, tidak masuk akal jika DPRD mengaku tidak tahu-menahu.
Muzaki menilai, ada dua kemungkinan: legislatif memang dilibatkan tapi diam, atau *legislatif lalai menjalankan fungsi kontrol terhadap eksekutif.
“Dua-duanya sama-sama bermasalah. Jangan sampai publik disuguhi drama saling lempar tanggung jawab,” ujarnya.
Eksekutif Diduga Jalan Sendiri, DPRD Tak Boleh Lepas Tangan
GEMPAR juga menyoroti peran eksekutif yang diduga membuat kebijakan UHC tanpa melibatkan legislatif. Namun demikian, menurut Muzaki, kondisi itu tidak bisa dijadikan alasan bagi DPRD untuk cuci tangan.
“Kalau benar eksekutif jalan sendiri, seharusnya DPRD sejak awal memanggil, menegur, bahkan menggunakan hak-hak konstitusionalnya. Faktanya tidak,” katanya.
Dugaan Strategi Cuci Tangan Bupati.
Lebih jauh, GEMPAR menduga adanya “strategi cuci tangan” dalam penerbitan kebijakan pembatasan UHC. Muzaki menilai penandatanganan kebijakan oleh kepala dinas “sebelum rotasi jabatan” patut dicurigai sebagai skenario untuk mengaburkan tanggung jawab politik.
“Kepala dinas lama disuruh tanda tangan, lalu diganti. Kepala dinas baru tinggal bilang itu bukan keputusannya. Bupati aman, pejabat aman, rakyat yang jadi korban,” tegas Muzaki.
UHC Bukan Sekadar Angka Administrasi.
GEMPAR menegaskan bahwa UHC bukan persoalan angka kepesertaan atau efisiensi anggaran, melainkan menyangkut nyawa dan hak dasar warga. Karena itu, seluruh aktor kebijakan — baik eksekutif maupun legislatif — harus bertanggung jawab secara moral dan politik.
“Jangan jadikan rakyat sebagai korban permainan birokrasi. Kalau DPRD benar-benar berpihak pada rakyat, hentikan sandiwara kaget dan fokus membongkar kebijakan ini sampai ke akar,” pungkas Muzaki Ali.***(Alwi Assagaf).
DAIRI –vokalpublika.comLembaga Kebudayaan Pakpak (LKP) Kabupaten Dairi turut mengambil bagian dalam kegiatan silaturahmi dan dialog terbuka yang digelar Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K., bersama 19 organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Coffee Poda Lantai II, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Rabu (11/11/2026). ADVERTISEMENT Kehadiran LKP dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya Polres Dairi …
DAIRI – vokalpublika.comPersatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Kabupaten Dairi turut mengambil bagian dalam kegiatan silaturahmi dan dialog terbuka bersama Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K., yang melibatkan 19 organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Coffee Poda Lantai II, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Rabu (11/11/2026). ADVERTISEMENT Kehadiran PIKI Dairi dalam pertemuan tersebut diwakili Ketua DPC PIKI …
DAIRI –vokalpublika.comAngkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kabupaten Dairi turut ambil bagian dalam kegiatan silaturahmi dan dialog terbuka yang digelar Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan, S.I.K., M.I.K., bersama 19 organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Coffee Poda Lantai II, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Rabu (11/11/2026). ADVERTISEMENT Dalam kegiatan tersebut, AMPI Dairi diwakili Ketua Satgas AMPI Jonathan Hutapea, …
Wajo-SulSel-Proyek Pelaksanaan Penanganan Kumuh Kawasan Wiringtappareng Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2026 senilai Rp6,09 Miliar yang bersumber dari APBN 2026 menuai sorotan tajam. ADVERTISEMENT Berdasarkan papan informasi proyek, kegiatan yang berlokasi di Kelurahan Mattirotappareng, Tempe, Wattalipue, Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ini dilaksanakan oleh CV. Rajawali Karisma Sakti dengan nilai kontrak Rp6.094.081.492,62. Konsultan Pengawas PT. Teknik …
DAIRI –vokalpublika.comKetua DPD II Partai Golkar Kabupaten Dairi, Sabam Sibarani, S.Sos., M.M., secara tegas menyatakan dukungan dan loyalitasnya terhadap kepemimpinan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Ia memastikan seluruh jajaran Partai Golkar Kabupaten Dairi tetap solid, satu barisan, dan satu komando di bawah kepemimpinan Bahlil. ADVERTISEMENT Penegasan tersebut disampaikan Sabam saat memberikan keterangan …
PEMALANG, Vokalpublika.com — Pemerintah Kecamatan (Pemcam) Pemalang bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Pemalang terus menunjukkan komitmen dan kerja kerasnya dalam pengawalan pesta demokrasi tingkat desa. ADVERTISEMENT Pada Senin (9/11/2026), proses pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 dipantau secara langsung dan real-time melalui Zoom Meeting di Aula Pendopo Kecamatan Pemalang. Kegiatan pemantauan …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. ADVERTISEMENT Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. ADVERTISEMENT Perkara kecelakaan maut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. ADVERTISEMENT Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. ADVERTISEMENT Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. ADVERTISEMENT Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. ADVERTISEMENT Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai …
