- BeritaCamat Pemalang Tegaskan Netralitas Panitia Pilkades Kramat
- UncategorizedBupati Dairi Ajak Mahasiswa Universitas Darma Agung Menjadi Pemimpin Adaptif, Berintegritas, dan Berdaya Saing Global
- UncategorizedRDP DPRD Dairi Bahas Normalisasi Tarif Kios Blok A dan B, PD Pasar Tegaskan Prinsip Keadilan
- UncategorizedKasat Lantas Polres Dairi: Operasi Gabungan Sadar Pajak Wujudkan Tertib Administrasi dan Keselamatan Berlalu Lintas
- UncategorizedBupati Dairi Lepas Operasi Gabungan Sadar Pajak Kendaraan Bermotor, Robot Simanullang: Edukasi dan Pelayanan Humanis Jadi Kunci Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
- BeritaKapolres Tanjungpinang Lantik AKBPFarouk OktoraSebagai Wakapolresta, Perkuat Solidaritas dan Kinerja Internal
GEMPAR Nilai DPRD Tak Bisa Cuci Tangan Soal UHC: “Legislatif Kok Baru Kaget Sekarang?”
Alwi Assagaf 07 Jan 2026 311 Pemalang, Vokalpublika.com — Gerakan Mahasiswa Pemalang Raya (GEMPAR) menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPRD Pemalang terkait kebijakan pembatasan Universal Health Coverage (UHC) yang belakangan ramai dikritik. GEMPAR menilai pernyataan tersebut justru membuka pertanyaan besar soal fungsi pengawasan legislatif yang dinilai lemah.
Koordinator GEMPAR, Muzaki Ali, menyebut klaim keterkejutan DPRD atas kebijakan UHC adalah hal yang tidak masuk akal dalam sistem pemerintahan daerah.
“Kalau DPRD bilang kaget dan baru tahu ada kebijakan diskriminatif, itu justru alarm kegagalan fungsi pengawasan. Legislatif ngapain selama ini?” tegas Muzaki Ali.
Kebijakan Strategis Tanpa Pengawasan?
Menurut GEMPAR, perubahan skema UHC bukan kebijakan teknis biasa, melainkan kebijakan strategis yang berdampak langsung pada hak hidup masyarakat. Karena itu, tidak masuk akal jika DPRD mengaku tidak tahu-menahu.
Muzaki menilai, ada dua kemungkinan: legislatif memang dilibatkan tapi diam, atau *legislatif lalai menjalankan fungsi kontrol terhadap eksekutif.
“Dua-duanya sama-sama bermasalah. Jangan sampai publik disuguhi drama saling lempar tanggung jawab,” ujarnya.
Eksekutif Diduga Jalan Sendiri, DPRD Tak Boleh Lepas Tangan
GEMPAR juga menyoroti peran eksekutif yang diduga membuat kebijakan UHC tanpa melibatkan legislatif. Namun demikian, menurut Muzaki, kondisi itu tidak bisa dijadikan alasan bagi DPRD untuk cuci tangan.
“Kalau benar eksekutif jalan sendiri, seharusnya DPRD sejak awal memanggil, menegur, bahkan menggunakan hak-hak konstitusionalnya. Faktanya tidak,” katanya.
Dugaan Strategi Cuci Tangan Bupati.
Lebih jauh, GEMPAR menduga adanya “strategi cuci tangan” dalam penerbitan kebijakan pembatasan UHC. Muzaki menilai penandatanganan kebijakan oleh kepala dinas “sebelum rotasi jabatan” patut dicurigai sebagai skenario untuk mengaburkan tanggung jawab politik.
“Kepala dinas lama disuruh tanda tangan, lalu diganti. Kepala dinas baru tinggal bilang itu bukan keputusannya. Bupati aman, pejabat aman, rakyat yang jadi korban,” tegas Muzaki.
UHC Bukan Sekadar Angka Administrasi.
GEMPAR menegaskan bahwa UHC bukan persoalan angka kepesertaan atau efisiensi anggaran, melainkan menyangkut nyawa dan hak dasar warga. Karena itu, seluruh aktor kebijakan — baik eksekutif maupun legislatif — harus bertanggung jawab secara moral dan politik.
“Jangan jadikan rakyat sebagai korban permainan birokrasi. Kalau DPRD benar-benar berpihak pada rakyat, hentikan sandiwara kaget dan fokus membongkar kebijakan ini sampai ke akar,” pungkas Muzaki Ali.***(Alwi Assagaf).
Pemalang, Vokalpublika.com – Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Kabupaten Pemalang resmi dimulai. Pemerintah Desa Kramat menggelar pembentukan Panitia dan Pengawas Pilkades di Aula Kantor Desa Kramat, Senin malam (27/7/2026). ADVERTISEMENT Langkah awal menuju pemungutan suara November 2026 ini dihadiri oleh Camat Pemalang Prasetyo Widiatmoko, Kapolsek Pemalang AKP Agus Soleh, Kepala Desa Kramat …
Tanjungpinang,Vokalpublika.com- Kapolresta Tanjungpinang Kombes Pol. Ranu Indra Dikarta memimpin langsung upacara pelantikan Wakapolresta Tanjungpinang yang baru, Senin (27/07/2026). Jabatan strategis tersebut kini resmi diemban oleh AKBP Farouk Oktora. ADVERTISEMENT Pelantikan ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi di lingkungan Polresta Tanjungpinang guna memperkuat soliditas internal serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Kombes Pol. …
Vokalpublika.com – Gowa [Sulsel] – Putra Mahkota Kerajaan Gowa, Andi Muhammad Imam Daeng Situju, Pati Matarang Kerajaan Gowa. menghadiri pesta perkawinan salah satu keluarga Ketua Lembaga Pakarena Pusaka Leluhur Nusantara [LPPLN] yaitu Aswandi Daeng Sewang. Kegiatan acara resepsi bertempat Jalan Andi Tonro V selatan lorong 5 Nomor 31, Sabtu 25/7/2026. ADVERTISEMENT Ayu Karmila Dg.Puji di …
Sidikalang –vokalpublika comAnggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara III, Mangihut Sinaga, menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berintegritas saat menggelar kegiatan reses di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Minggu (26/7/2026). ADVERTISEMENT Kegiatan reses tersebut dihadiri Camat Sidikalang, Lurah Bintang Hulu, tokoh masyarakat, serta ratusan …
KETUA UMUM DPP FAST RESPON INDONESIA CENTER (FRIC) – COUNTER POLRI BESERTA PENGURUS DAN JAJARAN ADVERTISEMENT Mengucapkan “SELAMAT ULANG TAHUN Ke-58” Kepada:Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri). Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. 26 JULI 196826 JULI 2026 Hbd KomjenPolisi ProfDrDediPrasetyo Wakapolri FastResponIndonesiaCenter CounterPolri KorpsRoyalkepadaPolri DoaBersama Barakallahu Fii Umrik “Semoga …
Jakarta (26/07/2026) Memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa. Di tengah euforia perayaan, harapan besar juga disuarakan masyarakat terkait penegakan hukum yang benar-benar berkeadilan dan bebas dari intervensi. ADVERTISEMENT Ketua Umum FRIC H.Dian Surahman ” kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai bebas dari penjajahan, tetapi juga merdeka dari praktik hukum tebang pilih. Kita …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. ADVERTISEMENT Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. ADVERTISEMENT Perkara kecelakaan maut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. ADVERTISEMENT Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. ADVERTISEMENT Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. ADVERTISEMENT Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. ADVERTISEMENT Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai …
