- AdvertorialBangun Generasi Unggul, Bupati Vickner Sinaga Tekankan Kepemimpinan Visioner Guru di Pertemuan PGRI
- BeritaBabinsa Kelurahan Widuri Koramil 01/Pemalang Monitor Proyek Koperasi Desa
- UncategorizedAkhir Perjuangan Panjang, Sertipikat Tanah Mbah Tupon Kembali ke Tangan yang Berhak
- BeritaPerkuat Sinergi Antar Wilayah, DPD IWOI Purworejo – DIY Tekankan Soliditas, Integritas Jurnalis dan Komit Lawan Hoaks
- AdvertorialPemkot Bekasi Gelontorkan Rp1,7 Miliar, Gedung Mandala Adhyaksa Disiapkan Jadi Tempat Evakuasi Banjir
- UncategorizedAksi di Mapolres Dairi, Massa Soroti Mandeknya Penegakan Hukum: “Kami Menolak Ketidakadilan”
GEMPAR Nilai DPRD Tak Bisa Cuci Tangan Soal UHC: “Legislatif Kok Baru Kaget Sekarang?”
Alwi Assagaf 07 Jan 2026 199 Pemalang, Vokalpublika.com — Gerakan Mahasiswa Pemalang Raya (GEMPAR) menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPRD Pemalang terkait kebijakan pembatasan Universal Health Coverage (UHC) yang belakangan ramai dikritik. GEMPAR menilai pernyataan tersebut justru membuka pertanyaan besar soal fungsi pengawasan legislatif yang dinilai lemah.
Koordinator GEMPAR, Muzaki Ali, menyebut klaim keterkejutan DPRD atas kebijakan UHC adalah hal yang tidak masuk akal dalam sistem pemerintahan daerah.
“Kalau DPRD bilang kaget dan baru tahu ada kebijakan diskriminatif, itu justru alarm kegagalan fungsi pengawasan. Legislatif ngapain selama ini?” tegas Muzaki Ali.
Kebijakan Strategis Tanpa Pengawasan?
Menurut GEMPAR, perubahan skema UHC bukan kebijakan teknis biasa, melainkan kebijakan strategis yang berdampak langsung pada hak hidup masyarakat. Karena itu, tidak masuk akal jika DPRD mengaku tidak tahu-menahu.
Muzaki menilai, ada dua kemungkinan: legislatif memang dilibatkan tapi diam, atau *legislatif lalai menjalankan fungsi kontrol terhadap eksekutif.
“Dua-duanya sama-sama bermasalah. Jangan sampai publik disuguhi drama saling lempar tanggung jawab,” ujarnya.
Eksekutif Diduga Jalan Sendiri, DPRD Tak Boleh Lepas Tangan
GEMPAR juga menyoroti peran eksekutif yang diduga membuat kebijakan UHC tanpa melibatkan legislatif. Namun demikian, menurut Muzaki, kondisi itu tidak bisa dijadikan alasan bagi DPRD untuk cuci tangan.
“Kalau benar eksekutif jalan sendiri, seharusnya DPRD sejak awal memanggil, menegur, bahkan menggunakan hak-hak konstitusionalnya. Faktanya tidak,” katanya.
Dugaan Strategi Cuci Tangan Bupati.
Lebih jauh, GEMPAR menduga adanya “strategi cuci tangan” dalam penerbitan kebijakan pembatasan UHC. Muzaki menilai penandatanganan kebijakan oleh kepala dinas “sebelum rotasi jabatan” patut dicurigai sebagai skenario untuk mengaburkan tanggung jawab politik.
“Kepala dinas lama disuruh tanda tangan, lalu diganti. Kepala dinas baru tinggal bilang itu bukan keputusannya. Bupati aman, pejabat aman, rakyat yang jadi korban,” tegas Muzaki.
UHC Bukan Sekadar Angka Administrasi.
GEMPAR menegaskan bahwa UHC bukan persoalan angka kepesertaan atau efisiensi anggaran, melainkan menyangkut nyawa dan hak dasar warga. Karena itu, seluruh aktor kebijakan — baik eksekutif maupun legislatif — harus bertanggung jawab secara moral dan politik.
“Jangan jadikan rakyat sebagai korban permainan birokrasi. Kalau DPRD benar-benar berpihak pada rakyat, hentikan sandiwara kaget dan fokus membongkar kebijakan ini sampai ke akar,” pungkas Muzaki Ali.***(Alwi Assagaf).
DAIRI /vokalpublika.comPertemuan antara Bupati Dairi, Vickner Sinaga, dengan jajaran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Dairi berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif di ruang rapat Bupati, Selasa (14/4/2026). Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam menyongsong rencana Konferensi Luar Biasa PGRI, seiring berakhirnya masa kepengurusan sebelumnya yang dipimpin oleh Jolenta Haloho sejak tahun 2024. Kegiatan tersebut …
PEMALANG, Vokalpublika.com – Babinsa Kelurahan Widuri Koramil 01/Pemalang, Serda Gagah Condro, konsisten melaksanakan pendampingan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jl. Laksda Yos Sudarso, Kelurahan Widuri, Selasa (14/4/2026). Langkah ini merupakan wujud nyata dukungan TNI terhadap percepatan pembangunan ekonomi di wilayah binaan. Adapun progres pembangunankegiatan hari ini difokuskan pada penyelesaian infrastruktur dasar, meliputi:Pengerjaan instalasi …
GUNUNGKIDUL, Vokalpublika.com – Jajaran pengurus DPD Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IWOI) Kabupaten Purworejo menghadiri acara silaturahmi yang diselenggarakan oleh DPW IWOI DIY di Gunungkidul pada Senin, 13 April 2026. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan jejaring antar-pengurus di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus DPW IWOI DIY, perwakilan …
JAKARTA-vokalpubliks.com Bupati Dairi, Vickner Sinaga, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dairi Ny.Rita Puspita Vickner Sinaga, menghadiri acara Halal Bihalal sekaligus Silaturahmi Ikatan Keluarga Pensiunan Listrik Negara (IKAPLN) Pusat. Kegiatan ini dilaksanakan di Ballroom Lantai 2, Gedung Utama Kantor PLN Pusat, Jakarta. Kehadiran Vickner Sinaga dalam acara ini terasa sangat spesial dan penuh nuansa kekeluargaan. …
PEMALANG, Vokalpublika.com – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Pemalang resmi mengeluarkan instruksi penundaan kegiatan luar kelas (Outing Class) dan Study Tour bagi seluruh satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Pemalang. Kebijakan ini berlaku untuk jenjang PAUD, SD, hingga SMP, baik negeri maupun swasta. Berdasarkan surat pemberitahuan bernomor 400.3/2724/Dindikpora/2026 yang ditandatangani oleh Kepala Dindikpora Kabupaten …
PADANG, Vokalpublika.com – SMKN 1 Padang Panjang terus menunjukkan komitmennya dalam mencetak lulusan siap kerja dan berdaya saing global. Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan BP3MI Sumatera Barat yang digelar pada Jumat (10/4/2026) di Kantor BP3MI Padang. Kerja sama strategis ini menjadi langkah konkret sekolah kejuruan tersebut dalam membuka akses lebih luas …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu Kadis …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. Perkara kecelakaan maut tersebut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat Durian, …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga membuang …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), …
