Home » Berita » E-Katalog Jadi Ladang KKN? Praktisi Hukum Soroti Celah Penyimpangan dalam Sistem E-Purchasing

E-Katalog Jadi Ladang KKN? Praktisi Hukum Soroti Celah Penyimpangan dalam Sistem E-Purchasing

EZ W 12 Jun 2025 101

Batam, Vokalpublika.com – Sistem E-Katalog yang selama ini dipromosikan sebagai terobosan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, kini justru menuai kritik tajam. Alih-alih menjadi solusi, sistem e-purchasing yang kini memasuki versi ke-6 dinilai semakin rawan disalahgunakan. Celah regulasi dan lemahnya pengawasan disebut menjadi pintu masuk suburnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Hal tersebut disampaikan oleh Ir. Suparman, S.H., M.H., M.Si., seorang praktisi hukum sekaligus ahli di bidang konstruksi dan pengadaan barang/jasa, dalam wawancara via WhatsApp bersama Vokal Publika, Kamis (12/6/2025).

Suparman menjelaskan bahwa penyimpangan dalam sistem E-Katalog tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan jaringan yang terstruktur dan sistematis.

“Modus yang sering terjadi di lapangan meliputi permainan harga satuan, pengaturan pemenang oleh vendor tertentu, hingga intervensi dari PPK, pengguna anggaran, atau kuasa pengguna anggaran. Pemenangnya sering kali sudah ditentukan sesuai selera mereka,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa proses pengadaan kini lebih ditentukan oleh kedekatan personal ketimbang kualitas atau efisiensi.

“Siapa yang dekat dengan PPK atau KPA, itulah yang dapat proyek. Bukan siapa yang terbaik atau paling kompetitif, melainkan siapa yang punya jaringan terkuat,” tegas Suparman.

Ia juga menyoroti peran Kementerian PUPR yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam membenahi sistem. “Kementerian PUPR selama ini hanya sibuk menerbitkan regulasi dan surat edaran yang isinya berulang dan tak menyentuh akar masalah. Tidak ada upaya serius memperkuat pengawasan atau menutup celah penyimpangan,” kritiknya.

Menurut Suparman, sistem yang seharusnya menjamin persaingan sehat justru berubah menjadi alat memperkuat oligopoli serta mempersempit akses bagi penyedia yang jujur.

Ia mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola E-Katalog, mulai dari transparansi vendor, algoritma pemilihan penyedia, hingga pembentukan sistem pengawasan independen yang benar-benar efektif dan bebas intervensi.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Sayyidul Ayyam: Memuliakan Jumat, Memuliakan Diri

OI P

20 Jun 2025

Jakarta, vokalpublika.com Hari Jumat disebut sebagai sayyidul ayyam, penghulu segala hari, dan memiliki kedudukan yang agung dalam Islam. Di antara ibadah utama pada hari mulia ini adalah salat Jumat, sebuah kewajiban yang sarat dengan keutamaan dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Hukum Salat Jumat Salat Jumat adalah fardhu ‘ain bagi setiap laki-laki muslim yang telah …

“Gaji Sebulan untuk Kafilah”: Amsakar All Out Dukung STQH Batam

OI P

20 Jun 2025

Batam, Vokalpublika.com – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, melepas keberangkatan kafilah Kota Batam menuju ajang Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits (STQH) XI tingkat Provinsi Kepulauan Riau, yang akan digelar di Tanjungpinang, 22–26 Juni 2025. Dalam kesempatan itu, Amsakar menyatakan dukungan penuh dengan mempersembahkan gaji sebulannya sebesar Rp50 juta sebagai bonus motivasi bagi kafilah. “Sebagai bentuk …

Kemenpar Libatkan Banyak Pihak Susun Panduan Manajemen Risiko Destinasi Wisata

W H

19 Jun 2025

Jakarta, VokalPublika.com — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terus berupaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan destinasi wisata di Indonesia. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Manajemen Risiko Destinasi Pariwisata, yang digelar di The Grand Mansion Menteng by The Crest Collection, Jakarta, Rabu (18/6/2025). Acara ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan …

Korea Utara Kecam AS dan Sekutu: Jangan Perkeruh Konflik Israel-Iran

W H

19 Jun 2025

Pyongyang, VokalPublika.com – Korea Utara mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya untuk tidak ikut campur dalam konflik yang tengah memanas antara Israel dan Iran. Pernyataan itu disampaikan melalui kantor berita pemerintah Korea Utara, KCNA, pada Kamis (19/6/2025). Dalam pernyataannya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengecam langkah Washington yang dinilai justru …

SMA N 1 Selat Gelam Kekurangan Guru dan Fasilitas, Hj. Rohani Dorong Percepatan Pembangunan

W H

19 Jun 2025

Karimun, VokalPublika.com – Hampir setahun berdiri, SMA Negeri 1 Selat Gelam di Kabupaten Karimun masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Sekolah yang menjadi satu-satunya SMA di Kecamatan Selat Gelam ini belum memiliki gedung sendiri, kekurangan tenaga pendidik, dan belum memiliki tenaga tata usaha maupun operator. Sekolah ini tercatat secara resmi dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) …

Batam Raih Nilai Tertinggi Nasional, Amsakar: “Pelayanan Publik Harus Makin Responsif

OI P

19 Jun 2025

Batam, Vokalpiblika.com – Kinerja pelayanan publik Kota Batam kembali mendapat pengakuan membanggakan di tingkat nasional. Berdasarkan evaluasi dari Ombudsman Republik Indonesia, Batam berhasil meraih skor 88,73 dalam pengelolaan sistem pengaduan publik SP4N-LAPOR!, menjadikannya salah satu yang terbaik secara nasional dengan kategori A. Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyambut pencapaian ini dengan apresiasi tinggi. Ia menyebut …

x
x