Dugaan Pungli PIP dan Bisnis Gelap LKS di Sejumlah Sekolah Negeri di Pemalang Kembali Mencuat, WPSP : Dengan Alasan Apapun Itu Tidak Dibenarkan

Pemalang, Vokalpublika.com – Beredar informasi dari beberapa wali murid, jika di sebuah Sekolah Dasar Negeri di wilayah Pemalang diduga ada pungutan liar pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP).

ADVERTISEMENT

Setelah menerima raport pada 19 Desember, mereka mendapatkan informasi melalui WA siapa saja yang menerima bantuan PIP. Kemudian mereka pun langsung mengecek melalui bank BRI untuk mengambil dana tersebut.

Setelah mereka mengambil uang bantuan PIP, mereka pun diminta datang ke sekolah untuk mengisi absen, selanjutnya para orang tua siswa, diduga diminta memberikan sejumlah uang sukarela.

“Usai ambil rapot, beberapa orang tua siswa langsung ke BRI ambil dana PIP. Kemudian orang tua siswa diarahkan oleh pihak sekolah agar mengisi absen,” ucap narasumber yang namanya tidak mau disebutkan.

Setelah isi absen, pihak sekolah sudah menyiapkan amplop. Disitulah orang tua murid mengisi amplop dengan seikhlasnya, ada yang memberikan Rp 20 ribu hingga 30 ribu.

“Namun sebagian orang tua siswa mengeluhkan hal tersebut,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Forum Perkumpulan Wartawan Peduli Sosial Pemalang (WPSP) mengatakan, tindakan pihak sekolah yang menerima uang terimakasih dalam bentuk apapun termasuk dalam kategori pungutan liar.

“Dana PIP merupakan hak penuh siswa dan tidak boleh dipotong oleh pihak sekolah dengan alasan apapun,” ucap Mas All salah satu pengurus WPSP.

Ia menegaskan, dana PIP diberikan langsung kepada siswa melalui rekening Bank BRI untuk membantu kebutuhan sekolah mereka. Dalam aturannya sangat jelas, bahwa ada larangan keras dari pihak sekolah, guru maupun komite sekolah untuk melakukan pungutan terkait dana bantuan dari pemerintah.

“Apabila terbukti melakukan pungli atau penyelewengan dana PIP dapat dikenakan sanksi administratif, (seperti pencopotan jabatan kepala sekolah) hingga pidana berdasarkan UU pemberantasan pidana korupsi. Kami mendesak Dindikbud segera sidak ke seluruh lembaga pendidikan negeri dibawah naungannya serta tindak tegas,” ujarnya.

Selain isu dugaan pungli Dana Program Indonesia Pintar, Mas All juga mengungkapkan masih maraknya bisnis Lembar Kerja Siswa (LKS) di sejumlah lembaga pendidikan negeri baik ditingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Menurutnya, praktik semacam itu sangat bertentangan dengan visi – misi Bupati Pemalang atau program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang.

“Miris, lagi – lagi kita dengar ada pungli, masih saja kita dengar dari laporan informasi terkait bisnis LKS. Kita semua tahu jual beli LKS itu dilarang. Kami yakin, tanpa ada oknum guru maupun kepala sekolah. Tidak mungkin ada jual beli LKS di sekolah dan kita juga semua tahu, bahwa ada program LKS gratis dari pemerintah daerah,” ungkapnya.

Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat Aplikasi WhatsApp, Kepala Sekolah SD yang dimaksud enggan menjelaskan atas isu dugaan pungli dana PIP.

“Konfirmasi di sekolah nggih. Sesuai yang saya jelaskan kemarin,” jawab sang Kepala Sekolah SDN, Sabtu 27 Desember 2025.

“Monggo karena jam dinas saya sudah habis. Monggo bisa ke sekolah hari Senin,” lanjutnya. (Tim)

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)