Home » Berita » DPRD Kepri Gelar RDP Bahas Pelelangan Kawasan Gurindam 12, Disepakati Ditunda

DPRD Kepri Gelar RDP Bahas Pelelangan Kawasan Gurindam 12, Disepakati Ditunda

Redaksi 24 Sep 2025 42

Tanjungpinang, vokalpublika.com – DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dinamika pelelangan aset daerah Gurindam 12. Rapat yang berlangsung di Ruang Ketua DPRD Kepri itu dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, Gubernur Kepri beserta jajaran OPD, serta perwakilan masyarakat, organisasi, tokoh agama, akademisi, hingga pelaku UMKM.

Dalam rapat tersebut, Pemprov Kepri menjelaskan bahwa pelelangan Gurindam 12 dilakukan untuk optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Nilai sewa berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebesar Rp 3 miliar untuk jangka waktu 30 tahun. Pelelangan ini juga disebutkan sebagai upaya menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca juga:  Kapolres Nagekeo Dukung Giat Bantuan Sosial dan Himbauan Kamtibmas di Desa Nggolombay.

Namun, perwakilan masyarakat, UMKM, dan berbagai organisasi menyampaikan penolakan. Mereka menilai pelelangan berpotensi merugikan masyarakat karena:

Status aset Gurindam 12 belum jelas sesuai rekomendasi BPK,

Nilai sewa terlalu rendah dan berpotensi merugikan keuangan daerah,

Akses publik dikhawatirkan berkurang, bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945,

Adanya indikasi konflik kepentingan dalam proses pelelangan.

DPRD Kepri bersama pakar hukum juga menegaskan bahwa pelelangan tidak dapat dilanjutkan sebelum status Gurindam 12 sah sebagai Barang Milik Daerah (BMD). Jika dipaksakan, proses tersebut berpotensi melanggar UU Tipikor.

Baca juga:  Sambut Kunjungan Mentri Pertanian, Dandim Tegaskan TNI Siap Barisan Terdepan Ketahanan Pangan"

Kesimpulan Rapat

RDP menghasilkan lima rekomendasi penting:

  1. Menunda proses pelelangan hingga status aset Gurindam 12 sah secara hukum sebagai BMD.
  2. Melakukan kajian akademis independen terkait nilai ekonomi, dampak sosial, serta keberlanjutan kawasan.
  3. Menyusun skema pengelolaan berbasis UMKM lokal dengan menjamin akses publik terbuka.
  4. DPRD membentuk Tim Pengawasan Khusus untuk memastikan tindak lanjut hasil rapat berjalan sesuai ketentuan.
  5. Pemprov dan DPRD berkomitmen mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap kebijakan terkait Gurindam 12
Baca juga:  Batik air klarifikasi pendaratan miring di soekarno Hatta : cuaca jadi penyebab utama

Rapat ditutup oleh Ketua DPRD Kepri dengan penegasan bahwa kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pengelolaan Gurindam 12, bukan kepentingan segelintir pihak.

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)
Related post
Dunia Pendidikan di Pemalang Kembali Dihebohkan Dugaan Kongkalikong Surat Penawaran Sampul dan Map Raport

Alwi Assagaf

04 Oct 2025

Pemalang, Vokalpublika.com – Sebuah kasus dugaan kongkalikong surat sakti untuk meluluskan penawaran sampul dan map raport mencuat ke publik. Surat yang diduga berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang ini diduga digunakan untuk memuluskan praktik penjualan sampul dan map raport di sekolah-sekolah. Menurut sumber yang dekat dengan kasus ini, surat penawaran atau surat rekomendasi …

Dua Kadis Mundur, Projo Karimun : Bukti Lemahnya Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Karimun

Redaksi

04 Oct 2025

Karimun, vokalpublika.com – Publik Karimun dikejutkan dengan mundurnya dua pejabat eselon II atau Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Karimun. Pejabat pertama adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Fajar Horison Abidin, yang baru sebulan dilantik pada 3 September 2025 lalu setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Baperlitbang. Disusul kemudian Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan …

Kodim 0711/Pemalang Gelar Doa Bersama Peringati HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia Tahun 2025

Alwi Assagaf

04 Oct 2025

Pemalang,Vokalpublika.com – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2025 yang mengusung tema “TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju”, Kodim 0711/Pemalang menggelar doa bersama di Masjid Al-Ikhlas Makodim 0711/Pemalang, Sabtu (4/10/2025) sore. Kegiatan doa bersama dipimpin oleh Ustadz PNS Wasrun dan diikuti personel Kodim 0711/Pemalang baik militer maupun PNS. …

Warga Optimis Desa Seppong Timur Akan dimekarkan .

Redaksi

04 Oct 2025

Belopa, vokalpublika.com— Warga Desa Seppong Kecamatan Belopa Utara Kab Luwu menggelar Musyawarah Khusus membahas rencana pemekaran wilayah Desa Seppong Timur, Acara yang berlangsung di Mesjid Nurul Auliya Dusun Batu Papang ini menjadi tonggak awal dalam upaya meningkatkan pelayanan dan percepatan pembangunan di wilayah desa. Musyawarah ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, perwakilan masing masing dusun …

Pernyataan KONi Menyesatkan Publik, Exco Askab PSSI Pemalang : Semangat Kami Masih Menyala Untuk Kebangkitan PSIP

Alwi Assagaf

04 Oct 2025

PEMALANG, Vokalpublika.com — Polemik mengenai keikutsertaan PSIP Pemalang dalam kompetisi Liga 4 Jawa Tengah tahun 2025 memanas setelah pernyataan Sekretaris KONI Kabupaten Pemalang, E.K. Nugroho, menyebut bahwa absennya PSIP disebabkan nihilnya dukungan anggaran dari KONI. Namun, pernyataan itu langsung dibantah tegas oleh Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Pemalang yang menilai informasi tersebut tidak berdasar karena regulasi …

Warga RW 21 Kabil Kecewa, Pasar Malam Dinilai Abaikan RT/RW

Redaksi

04 Oct 2025

Batam, vokalpublika.com – Warga RW 21 Kelurahan Kabil menyampaikan kekecewaannya terhadap pengelola pasar malam yang dinilai tidak menghargai perangkat RT/RW setempat. Pasalnya, izin pelaksanaan kegiatan disebut hanya melalui kelurahan tanpa melibatkan pengurus wilayah di RW 21. Kekecewaan ini mencuat setelah warga mempertanyakan dasar izin pasar malam tersebut. Menurut warga, pihak pengelola bahkan membawa-bawa nama institusi …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x