DPD ASWIN Kalbar Soroti Pemberitaan Dugaan Ekspor Arang Tanpa Konfirmasi, Bea Cukai Tegaskan Dokumen Sesuai Ketentuan

Pontianak, vokalpublika.com– Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Wartawan Internasional (DPD ASWIN) Kalimantan Barat menyoroti sejumlah pemberitaan yang mengangkat dugaan pelanggaran ekspor komoditas arang tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada instansi yang memiliki kewenangan terkait.

ADVERTISEMENT

DPD ASWIN menilai praktik pemberitaan semacam itu berpotensi melanggar prinsip keberimbangan dalam jurnalistik dan dapat membentuk opini publik sebelum fakta-fakta yang sebenarnya diuji secara menyeluruh.

Sorotan tersebut mencuat setelah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Pontianak memberikan penjelasan resmi bahwa hingga saat ini tidak ditemukan adanya permasalahan terhadap dokumen kepabeanan ekspor komoditas arang yang diberitakan.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC Tipe Madya Pabean B Pontianak, Anugrahwan Khristian Natali Garang, menegaskan bahwa dokumen ekspor yang diajukan telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Ia juga menjelaskan bahwa komoditas arang bukan termasuk barang yang dilarang untuk diekspor.

Menurut Bea Cukai, hingga berita ini diterbitkan belum terdapat laporan maupun informasi resmi dari aparat penegak hukum terkait dugaan pelanggaran dokumen ekspor komoditas arang tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, kewenangan Bea Cukai terbatas pada pengawasan dokumen serta lalu lintas barang ekspor dan impor. Sementara itu, pengawasan terhadap proses produksi maupun asal-usul barang berada pada kewenangan instansi teknis lainnya.

Ketua DPD ASWIN Kalimantan Barat, Budi Gautama, menegaskan bahwa kritik melalui pemberitaan merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers. Namun, kritik tersebut harus dibangun berdasarkan fakta yang telah diverifikasi, bukan sekadar asumsi atau dugaan yang belum dikonfirmasi kepada pihak yang berwenang.

“Jangan sampai pemberitaan lebih dahulu membentuk opini daripada mengungkap fakta. Pers yang profesional wajib menguji informasi, melakukan konfirmasi, serta memberikan ruang hak jawab kepada pihak yang diberitakan. Mengabaikan prinsip tersebut berpotensi menyesatkan publik dan mencederai kredibilitas pers,” tegas Budi Gautama.

DPD ASWIN Kalimantan Barat juga mengingatkan bahwa Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik secara tegas mewajibkan wartawan menghasilkan berita yang akurat, berimbang, independen, menguji informasi, tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Ketentuan tersebut, lanjutnya, diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menempatkan kemerdekaan pers sebagai hak yang harus dijalankan secara bertanggung jawab dan profesional.

Melalui pernyataan ini, DPD ASWIN Kalimantan Barat mengajak seluruh insan pers untuk menjadikan verifikasi, konfirmasi, dan akurasi sebagai fondasi utama dalam setiap pemberitaan. Kritik yang dibangun di atas fakta dan data yang terverifikasi akan memperkuat fungsi pers sebagai kontrol sosial. Sebaliknya, pemberitaan yang mengabaikan proses verifikasi berisiko menciptakan persepsi publik yang belum tentu sesuai dengan fakta maupun ketentuan hukum yang berlaku.

(Tim Redaksi)

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)