Diduga Pungut Biaya Bantuan Ketahanan Pangan Rp20 Ribu per KPM, Aparatur Pekon Suka Banjar Pesisir Barat Diadukan Warga ke LSM GMBI, Sekdes Akui Honor Perangkat Desa Belum Dibayar 7 Bulan

Pesisir Barat Vokalpublika.com-Lembaga suadaya Masyatakat LSM GMBI ungkap dugaan pungutan liar yang dinilai resahkan warga pekon suka banjar kecamatan ngambur kabupaten pesisir barat

Dugaan pungli ini bermula dari aduan masyarakat yang menjadi keluarga penerima manfaat KPM bantuan ketahanan pangan dari kementrian sosial yang diduga dijadikan praktik PUNGLI oleh oknum pegawai desa

Menurut informasi yang di himpun LSM GMBI dimanana sebanyak 470 KPM bantuan ketahanan pangan di pungut biaya oleh pemerintahan dengan alasan biaya administrasi,kamis 7/5/2026

“Ya bener bang memang bener pak seluruh penerima bantuan beras dan minyak itu di kenai biaya oleh pemerintahan”ugkap masyarakat

Sumber juga mengatakan setiap bantuan yang berasal dari pemerintah diadakan pemungutan biaya oleh pemerintahan desa suka banjar dengan alibi biaya administrasi

“Pemungutan dana dipekon suka banjar ini bukan hanya sekali ini pak setiap bantuan yang dibagikan kan kemasrakat pasti dikenai biaya oleh pemerintahan desa”paparnya

Ditempat yang terpisah team investigasi LSM GMBI menemui Rianto salah satu kadus dipekon suka banjar ,dimana kadus tersebut membenarkan bahwa pihaknya meminta dana administrasi dengan masyarakat penerima manfaat KPM

“Bener bang memang sebanyak 470 AKU KPM kami kenakan biaya administrasi sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) karna kami di perintah oleh sekretaris desa”terang kadus

Guna untuk mengali informasi lebih lanjut team investigasi LSM GMBI juga menemui Waluyo selaku sekretaris desa pekon suka banjar kecamatan ngambur dimana team investigasi GMBI mendapatkan informasi yang cukup mencengangkan

Bagai tidak sekretaris desa tersebut mengatakan terpaksa memungut dana sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) tersebut per KPM karana seluruh kadus disana engan melakukan tugas mereka dikarenakan kan mereka sudah Lama tak menerima honor dari pemerintah desa suka banjar

“Langkah ini kami tempuh karna terpaksa pak untuk biaya operasional petugas karna saya selaku sekretaris desa sudah malu untuk memerintah meraka karena sudah 7 tujuh bulan belum mendapatkan gaji”jelas Waluyo

Waluyo juga mengatakan aperatur pemerintahan desa suka banjar saat merasa ketimpangan karna peratin Sumarno sudah lama tidak masuk kantor tanpa ada penjelasan

“Kami juga saat ini bagai kapal tak bernahkoda,karna peratin kami sudah lama tak masuk kantor tanpa ada penjelasan dari peratin,bahkan kami tidak tau dimana keberadaan peratin saat ini” ungkap Waluyo

Waluyo juga mengungkap kan selain gaji aperatur yang tidak tersalurkan bahkan mubil siaga desa disana tidak dioperasi kan Karena sedang mengalami kerusakan

“Jangan kan untuk menggaji RT dan perangkat desa pak mobil siaga desa pekon pun saat ini rusak dan belum bisa di pebaiki karena keterbatasan dana sedangkan masyarakat kami sangat membutuhkan mobil siaga tersebut” terang sekdes

Tentu ini menjadi pertanyaan besar LSM GMBI sedangkan diketahu tahun 2025 peratin Warno mengagarkan dana cukup pantastis dari dana desa guna untuk keperluan operasional aperatur desa

Dengan rincian sebagai berikut
Rp. 964.613.000
Pagu
Rp. 678.017.060
Penyaluran
Tahapan Penyaluran
Status Desa: MAJU
1 Rp 483.235.820 71.27
2 Rp 194.781.240 28.73
3 Rp 0 0.00
Detail data penyaluran

Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Rp 21.000.000

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) Rp 24.000.000

Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) Rp 40.500.000

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** Rp 38.892.500

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Rp 24.708.400

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 24.800.000

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 1.920.000

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 12.900.000

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 5.380.000

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) Rp 2.550.000

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) Rp 15.000.000

Pembinaan PKK Rp 6.300.000

Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Rp 8.850.000

Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa Rp 6.000.000

Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) ** Rp 8.400.000
Keadaan Mendesak Rp 12.600.000
Penyertaan Modal Rp 192.925.000

Menyikapi problem yang terjadi di pekon suka banjar ketua LSM GMBI distrik perisir barat Beni Setiawan MENGECAM KERAS atas tindakan oknum peratin pekon suka banjar yang diduga mengabaikan amanah dari masyarakat desa disana

“Tentu kamu minta kepada dinas terkait agar segera mengevaluasi oknum-oknum peratin nakal di pesisir barat yang lalai dari tugas nya sebagai kepala desa”tegas Beni

Lanjut ketua GMBI”kami juga minta agar pihak penegah hukum dalam hal ini Polsek ngaras agar segera memetriksa aperatur pemerintahan desa suka banjar yang diduga kuat melakukan pungutan liar (PUNGLI) kepada masyarakat desa disanan