Dana Desa Dipangkas hingga 70%, Kades Surajaya Apresiasi Upaya Komisi A DPRD Pemalang Usulkan Alokasi BKK Untuk Pemdes

PEMALANG, Vokalpublika.com – Penurunan signifikan alokasi Dana Desa (DD) memicu perhatian serius dari DPRD Kabupaten Pemalang. Guna mengantisipasi mandeknya roda pembangunan di tingkat desa, Komisi A DPRD Pemalang mengusulkan intervensi anggaran berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang bersumber dari APBD kabupaten.

ADVERTISEMENT

​Usulan strategis tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi A DPRD Pemalang, Heru Kundhimiarso, dalam rapat kerja bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes), Inspektorat, serta perwakilan kepala desa di ruang rapat komisi setempat, Senin (18/5/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A, Fahmi Hakim.

​”Bantuan keuangan khusus untuk desa sangat krusial agar roda pemerintahan dan pelayanan di tingkat desa tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan anggaran akibat penurunan Dana Desa,” ujar Kundhi.

​Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, proyeksi anggaran Dana Desa saat ini tidak lagi mampu mengover seluruh kebutuhan fundamental desa. Padahal, pemerintah desa memikul tanggung jawab besar, mulai dari pemeliharaan infrastruktur hingga pelayanan publik.

​Menurut Kundhi, penurunan alokasi rata-rata yang mencapai di atas 50 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya memaksa pemerintah desa memutar otak dalam menyusun skala prioritas. Sebagai langkah konkret, ia mengusulkan agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran BKK sebesar Rp500 juta hingga Rp1 miliar per desa setiap tahunnya.

​”Pemerintah daerah harus hadir memberikan dukungan konkret. Pembangunan desa memiliki peran sentral dalam mendongkrak kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara makro,” imbuhnya.

​Kendati mendorong penambahan anggaran, mantan aktivis pendiri Aliansi Pemalang Raya (AMPERA) ini mengingatkan para kepala desa untuk tetap rigid dan akuntabel dalam tata kelola keuangan. Ia meminta pemdes tetap fokus pada program kerja yang berdampak langsung pada kebutuhan riil masyarakat.

​”Seluruh penggunaan anggaran—baik Dana Desa maupun BKK—harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan patuh pada regulasi agar tidak memicu persoalan hukum di kemudian hari,” tegas Kundhi.

​Sebagai informasi, inisiatif intervensi anggaran oleh Komisi A DPRD Pemalang ini bukan yang pertama kali. Pada tahun 2025 lalu, Komisi A sukses menginisiasi program bantuan keuangan senilai Rp1 miliar untuk 11 kelurahan di Kabupaten Pemalang yang dialokasikan khusus untuk percepatan infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan publik.

​Usulan ini pun mendapat sambutan positif dari tingkat bawah. Kepala Desa Surajaya, Kecamatan Pemalang, Wasno, menyatakan sangat mengapresiasi perjuangan Heru Kundhimiarso yang konsisten mengawal tambahan dukungan anggaran untuk desa.

​Wasno mengungkapkan bahwa kondisi di tingkat desa saat ini sangat berat akibat pemangkasan anggaran pusat yang cukup drastis.

​”Kondisi saat ini desa sangat kesulitan karena dana desa mengalami pengurangan hingga sekitar 70 persen. Tentunya ini berdampak besar terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa,” ungkap Wasno.

​Meski memahami adanya penyesuaian program dari pemerintah pusat, Wasno berharap pemerintah daerah tidak tinggal diam melihat kondisi ini.

​”Kami memahami program pemerintah pusat yang sedang berjalan, namun desa juga tetap membutuhkan dukungan nyata agar pembangunan tidak berhenti. Harapan kami, melalui perjuangan beliau, Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat memberikan tambahan bantuan keuangan atau skema pendanaan lain sehingga desa tetap dapat membangun dan menggerakkan masyarakat ekonomi,” tutupnya.*** (Alwi Assagaf).

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)