Cegah Sengketa, Pemkab Dairi Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf

SIDIKALANG –vokalpublika.com
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi menunjukkan komitmennya dalam memberikan kepastian hukum terhadap tanah wakaf sekaligus mencegah potensi sengketa di kemudian hari. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf di Provinsi Sumatera Utara.

ADVERTISEMENT

Kegiatan yang digelar pada Kamis (27/8/2026) tersebut diikuti Pemkab Dairi secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Bupati Dairi. Bupati Dairi Vickner Sinaga diwakili Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala. Kegiatan ini juga diikuti oleh 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, baik secara langsung maupun daring.

Penandatanganan MoU dan PKS tersebut disaksikan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution di Aula Raja Inal Siregar. Turut hadir Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara Muhibuddin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara H. Ahmad Qosbi, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara Nugraha, serta Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara H. Solehuddin.

Dalam kesempatan tersebut, Kajati Sumatera Utara Muhibuddin menegaskan bahwa penandatanganan nota kesepahaman menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antarlembaga dalam mempercepat proses pendaftaran serta sertifikasi tanah wakaf di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Menurutnya, kepastian hukum atas tanah wakaf sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap aset wakaf sekaligus meminimalkan potensi terjadinya sengketa di kemudian hari.

Berdasarkan data yang disampaikan Kajati, terdapat sekitar 14.680 persil tanah wakaf di Sumatera Utara. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 6.030 persil yang telah memiliki sertifikat.

“Melalui penandatanganan ini diharapkan semakin banyak tanah wakaf yang memiliki kepastian hukum dan dapat segera disertifikatkan. Kejaksaan hadir tidak hanya sebagai penyidik, tetapi juga menjalankan fungsi humanis melalui pendampingan hukum apabila terjadi persoalan atau sengketa terkait tanah wakaf,” ujar Muhibuddin.

Ia menambahkan, percepatan sertifikasi bukan semata-mata berkaitan dengan administrasi pertanahan, tetapi merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan fungsi wakaf agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan, percepatan pendaftaran tanah wakaf diharapkan memberikan manfaat yang luas, baik bagi umat maupun pemerintah daerah.

Bobby menekankan agar komitmen yang telah dituangkan melalui penandatanganan bersama tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi benar-benar diwujudkan melalui langkah konkret di lapangan.

“Komitmen dan penegasan itu penting agar penggunaan tanah wakaf benar-benar berfungsi dengan baik. Negara hadir untuk memberikan kepastian bagi orang yang sudah mewakafkan tanahnya, sekaligus menyadarkan masyarakat yang terlibat sengketa mengenai pentingnya wakaf,” kata Bobby.

Menurutnya, seluruh pihak memiliki tanggung jawab untuk memastikan tanah yang telah diwakafkan tetap berada pada fungsi dan peruntukannya serta memberikan manfaat bagi umat dalam jangka panjang.

“Ini bukan hanya acara seremonial. Kita hadir di sini karena punya tugas, dan tugas itu harus kita kerjakan dan laksanakan. Bukan hanya bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat, tetapi setelah kita selesai dari pemerintahan pun, kita harus memastikan wakaf tersebut benar-benar bermanfaat bagi umat,” tegasnya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala turut menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf bersama Kepala Kejaksaan Negeri Dairi Bima Yudha Asmara, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi Marulam Siahaan, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi H. Riswan Gaja.

Penandatanganan kerja sama tersebut menjadi bentuk sinergi Pemerintah Kabupaten Dairi bersama Kejaksaan, Kantor Pertanahan dan Kementerian Agama dalam mendorong percepatan legalisasi aset wakaf di Kabupaten Dairi.

Dengan adanya kepastian hukum melalui sertifikasi, tanah wakaf diharapkan dapat terlindungi dari potensi pengalihan, penyalahgunaan maupun sengketa kepemilikan, sekaligus memastikan aset tersebut dapat terus dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf untuk kepentingan masyarakat dan umat.

Pemkab Dairi berharap kolaborasi lintas sektor tersebut dapat mempercepat proses pendaftaran tanah wakaf di daerah, sehingga semakin banyak aset wakaf yang memiliki kepastian hukum dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi generasi mendatang. (clara)

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)