ATR/BPN dan KPK Dorong Reformasi Pertanahan di Sulut, Sembilan Program Strategis Diyakini Tingkatkan PAD Daerah

ADVERTISEMENT

Manado/vokalpublik.com

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bersama Komisi Pemberantasan Korupsi terus memperkuat langkah pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah melalui transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang. Upaya tersebut diwujudkan lewat sembilan program strategis kerja sama yang melibatkan pemerintah daerah se-Sulawesi Utara.

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng usai mengikuti Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Pemerintah Daerah se-Sulut yang digelar di Wisma Negara Sulut, Manado, Selasa (12/05/2026).

Menurutnya, program kolaboratif tersebut diyakini mampu memberikan dampak nyata bagi pemerintah daerah, terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat akuntabilitas tata kelola pemerintahan, serta mempercepat penyelesaian sertipikasi aset milik daerah.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat dan kami yakin kalau sembilan program yang kita usung untuk kerja sama ini pasti akan meningkatkan pendapatan asli daerah di sini, kemudian meningkatkan akuntabilitas, juga penyelesaian sertipikasi aset di daerah,” ujar Andi Tenri Abeng.

Adapun sembilan program strategis yang menjadi fokus kerja sama meliputi integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah dengan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik, hingga percepatan pendaftaran tanah.

Selain itu, kerja sama juga diarahkan pada percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), pelaksanaan sensus pertanahan berbasis geospasial, serta integrasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B/LP2B) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Program lainnya mencakup optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengembangan dan pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT), hingga konsolidasi tanah guna mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Andi Tenri Abeng menambahkan, seluruh provinsi di Pulau Sulawesi yang telah menjadi lokasi implementasi program menunjukkan antusiasme tinggi dari pemerintah daerah. Ia menilai dukungan kepala daerah menjadi faktor penting dalam menyukseskan transformasi layanan pertanahan tersebut.

“Dengan semangat Pak Gubernur saja, itu sudah bentuk dukungan yang paling kami rasa membuat bupati, wali kota juga semuanya semangat. Mudah-mudahan ini bisa berjalan,” lanjutnya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling menyambut positif sinergi antara ATR/BPN, KPK, dan pemerintah daerah tersebut. Menurutnya, forum itu bukan sekadar rapat koordinasi biasa, melainkan langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang selama ini menjadi kendala di daerah.

“Ini bukan koordinasi lagi sebenarnya, ini sudah finalisasi dalam rangka keluhan-keluhan kami selama ini pemerintah daerah. Dan hari ini kami sudah mendapatkan solusinya,” ujar Yulius Selvanus Komaling.

Ia berharap berbagai persoalan pertanahan, khususnya terkait sertipikasi aset pemerintah daerah yang belum tuntas, dapat segera diselesaikan. Selain itu, potensi konflik dan sengketa pertanahan di masa mendatang juga diharapkan dapat diminimalkan melalui kolaborasi lintas sektor tersebut.

Karena itu, Gubernur Sulawesi Utara meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota segera berkoordinasi dengan Kantor Wilayah BPN maupun Kantor Pertanahan di masing-masing daerah guna menindaklanjuti hasil rapat koordinasi tersebut.

Program kolaboratif antara ATR/BPN, KPK, dan pemerintah daerah ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pertanahan yang modern, transparan, akuntabel, serta mampu mendukung percepatan pembangunan dan investasi daerah secara berkelanjutan.

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)