Home » Berita » Atap Sudah Terpasang, Tender SMPN 25 Kota Bekasi Malah Dibatalkan

Atap Sudah Terpasang, Tender SMPN 25 Kota Bekasi Malah Dibatalkan

Redaksi 20 May 2026 6

KOTA BEKASI , vokalpublika.com— Proyek Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Pendidikan SMPN 25 Kota Bekasi senilai Rp391,6 juta menuai tanda tanya serius. Paket yang dimenangkan CV PUTRA DAUN EMAS itu diduga sudah dikerjakan sebelum seluruh proses administrasi dan legalitas penyedia memenuhi syarat.

Data yang dihimpun menyebutkan, paket dibuat pada 8 Maret 2026 dengan tahapan upload penawaran 11–13 Maret, evaluasi 13–16 Maret, hingga penandatanganan kontrak 17–31 Maret 2026. Namun, Sertifikat Badan Usaha (SBU) BG006 milik perusahaan justru baru terbit pada 18 April 2026 sampai 17 April 2029 melalui penerbit PT Serbu Konstruksi Mandiri.

Baca juga:  Sosialisasi Program B2SA Goes to School di SMKN 5 Sijunjung: Wujudkan Generasi Emas 2045

Ironisnya, pekerjaan perbaikan atap sekolah disebut sudah berjalan. Rangka baja ringan bahkan telah terpasang ketika proses dilakukan melalui metode LPSE non tender/pengadaan langsung. Belakangan, paket tersebut justru dibatalkan setelah pekerjaan fisik terlanjur dikerjakan.

Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya pelanggaran prosedur pengadaan barang dan jasa. Sebab, penyedia diduga belum memiliki SBU aktif saat proses pemilihan hingga pekerjaan dimulai. Jika benar demikian, maka muncul pertanyaan besar: atas dasar apa pekerjaan bisa berjalan dan siapa yang memberi persetujuan?

Baca juga:  Binatang Buas Kembali Teror Warga, Dua Kambing di Simpang Lunik Diduga Dilahap Harimau

Selain itu, pembatalan paket setelah pekerjaan fisik berjalan memunculkan indikasi adanya perbuatan melawan hukum, mulai dari dugaan rekayasa administrasi, penyalahgunaan kewenangan, hingga potensi upaya menghindari pemeriksaan.

Dalam perspektif hukum, terdapat indikasi mens rea atau niat sadar apabila:

  • Pekerjaan tetap dijalankan meski legalitas utama penyedia belum berlaku;
  • Pekerjaan fisik dilakukan sebelum tahapan kontraktual dan administrasi sah selesai;

•Paket kemudian dibatalkan setelah pekerjaan terpasang, yang dapat diduga sebagai upaya menghapus jejak administrasi.

Apabila terbukti ada kesengajaan, maka perkara ini berpotensi masuk ke ranah tindak pidana korupsi karena adanya dugaan penyalahgunaan jabatan dan pelanggaran aturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Baca juga:  Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Bandung, Jawa Barat (Jabar), pada 4-6 Desember 2025

Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah, pejabat pengadaan, maupun CV PUTRA DAUN EMAS belum memberikan klarifikasi resmi terkait dasar pekerjaan tetap berjalan meski SBU perusahaan baru terbit setelah proses pengadaan berlangsung.

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)
Slider Foto Otomatis
Related post
Kolaborasi Edukatif, Pemdes Pamah Gandeng Mahasiswa STAIS Rawat Infrastruktur Desa

Clara T S

20 May 2026

Dairi//vokalpublika comSemangat gotong royong sebagai warisan budaya bangsa kembali dihidupkan Pemerintah Desa Pamah melalui kegiatan kolaboratif bersama mahasiswa STAIS Dairi. Dipimpin langsung Kepala Desa Pamah, Daniel Wilser A. Sagala, kegiatan tersebut difokuskan pada pembersihan saluran irigasi, perawatan lingkungan desa, serta pemasangan plank identitas desa sebagai bagian dari penataan administrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan desa. …

SBU Terbit Belakangan, Tender Drainase Rp 1,7 Miliar di Mustikajaya Dipertanyakan

Redaksi

20 May 2026

KOTA BEKASI, vokalpublika.com— Proyek rehabilitasi saluran di Jalan Utama Mustikajaya, Kota Bekasi, senilai Rp 1,74 miliar memunculkan sejumlah tanda tanya. CV Bintang Karya sebagai pemenang tender diduga belum mengantongi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang efektif saat proses penetapan pemenang dilakukan. Berdasarkan dokumen LPJK Kementerian PUPR yang diperoleh, SBU BS004 bidang Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase …

Peristiwa Tragis di Sitinjo, Tokoh Perempuan dan Pemerintah Ajak Perkuat Kepedulian terhadap Anak dan Kesehatan Mental

Clara T S

20 May 2026

Dairi//vokalpublika.comSuasana duka menyelimuti Lingkungan Jalan Lae Gerat, Kelurahan Panjidabutar, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, setelah seorang pelajar berinisial I. Limbong ditemukan meninggal dunia pada Rabu pagi sekitar pukul 06.37 WIB dengan dugaan kuat akibat bunuh diri. Peristiwa memilukan itu pertama kali diketahui warga dan segera dilaporkan kepada Kepala Lingkungan setempat. Menanggapi laporan tersebut, Camat Sitinjo bersama …

Drama Birokrasi Sekda Definitif Pemalang, Praktisi Hukum: Publik Jangan Dibodohi!

Alwi Assagaf

20 May 2026

PEMALANG, Vokalpublika.com – Polemik kekosongan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif di Kabupaten Pemalang terus menggelinding dan memicu sorotan tajam. Langkah Bupati Pemalang yang melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pengisian jabatan tersebut dinilai sejumlah pihak hanya sebagai narasi politik yang mengaburkan substansi hukum. ​Praktisi hukum, Dr. Imam Subiyanto, S.H., M.H., CPM., menegaskan bahwa …

Pemkab Dairi Dorong Percepatan Pembayaran PBB-P2 2026 Melalui Kanal Non-Tunai

Clara T S

20 May 2026

Dairi //vokalpublika.comPemerintah Kabupaten Dairi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Dairi terus mendorong transformasi digital dalam pelayanan pajak daerah dengan melaksanakan penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) Tahun 2026 kepada pemerintah desa dan kelurahan di 15 kecamatan se-Kabupaten Dairi. Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai 4 …

Penguatan Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Jadi Fokus Sosialisasi DP3AP2KB Dairi

Clara T S

20 May 2026

Dairi //vokalpublika.comPenguatan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan pada anak dan perempuan menjadi fokus utama dalam kegiatan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Dairi terkait pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA), Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x