- BeritaBahu Membahu Sukseskan Program Pemerintah: Danramil 01/Pemalang, Bersama Camat Turun Langsung Dukung Pembangunan Koperasi Merah Putih
- BeritaWajah Baru Kota Probolinggo WaliKota Aminuddin Resmikan Proyek Alun-alun dan Infrastruktur Yang Lain
- UncategorizedNatal Kanwil BPN Sumut 2026: Allah Hadir Menyelamatkan Keluarga, Menguatkan Iman untuk Pelayanan Pertanahan Menuju Indonesia Maju
- BeritaAroma KKN Menguat, Proyek Pengaman Pantai Gunungsitoli Diduga Sarat Penyalahgunaan Wewenang
- UncategorizedRestorative Justice Jadi Solusi, Warga dan PT Gruti Sepakat Berdamai, Seluruh Tahanan Dibebaskan
- BeritaPemalang Tetapkan City Walk Sebagai Kawasan Bebas Pedagang: Pedagang Sebelum Ada City Walk Bagaimana Nasibnya Sekarang?
Aksi Tolak Privatisasi PAM Jaya Dilakukan di DPRD Provinsi Jakarta
Redaksi 10 Sep 2025 261 Jakarta, vokalpublika.com – Ratusan warga Jakarta datang ke DPRD Jakarta menyerukan penolakan rencana privatisasi Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya. Warga yang bergerak dalam organisasi Urban Poor Consortium (UPC) dan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta menolak Privatisasi PAM Jaya.
Rencana privatisasi PAM Jaya oleh pemerintah provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) banyak mendapatkan penolakan terhadap rencana privatisasi PAM jaya. Rencana privatisasi PAM Jaya ditakutkan menjadi cara komersialisasi air karena nantinya yang akan mengelola PAM Jaya adalah perusahaan swasta.
Dalam kesempatan ini, 5 perwakilan kampung dipersilahkan untuk masuk ke dalam gedung DPRD Jakarta untuk menemui anggota DPRD Jakarta. “Tolak Privatisasi PAM Jaya, di Indonesia air lebih mahal dari di Singapura. Kami tidak mau nantinya warga Jakarta kesulitan air dan terbebani.” Teriak orator di mobil komando.
Disela-sela kawan mereka berdialog dengan anggota DPRD Jakarta, warga yang berada diluar gerbang gedung DPRD Jakarta bergoyang diiringi musik Gema Maumere. Beberapa spanduk yang mereka bawa bertulis, “AIR BUKAN KOMODITAS”, “PAM JAYA HARUS PERUMDA”, “AIR ADALAH HAM” dan “TOLAK PRIVATISASI PAM JAYA “.
Massa aksi mempertanyakan rencana privatisasi PAM Jaya, karena selama ini warga Jakarta tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan. “Selama ini kita warga Jakarta tidak pernah dilibatkan dalam proses pembahasan revitalisasi PAM Jaya.” Kata Agus warga kampung Sumur.
Ada 46 anggota DPRD Jakarta menolak Privatisasi PAM Jaya dan 59 anggota DPRD Jakarta menerima rencana privatisasi PAM Jaya. Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Privatisasi PAM Jaya sedang dibahas DPRD Jakarta saat ini.
Saat ini warga masyarakat mengeluhkan berbagai kenaikan kebutuhan hidup di Jakarta, mereka takut air semakin susah dan mahal. Oleh sebab itu, warga Jakarta secara tegas menolak rencana privatisasi PAM Jaya dan warga Jakarta yang paling dirugikan oleh kebijakan pemerintah Provinsi Jakarta. (Don).
Pemalang, Vokalpublika.com – Perubahan mulai terlihat di Jalan Anggur, Kelurahan Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Minggu (11/1/2026). Warga yang sebelumnya hanya berbincang soal kebutuhan harian kini mulai membahas peluang usaha bersama seiring proses pembangunan Koperasi Merah Putih yang mendapat pendampingan Danramil 01 dan Camat Pemalang. Keterlibatan Danramil (Koramil 01/Pemalang) tampak sejak tahap awal perencanaan. Pendampingan …
Probolinggo,-Vokalpublika.com,-Sejak penutup proyek pembangunan dilakukan beberapa hari lalu, masyarakat nampak antusias dengan wajah baru Alun-alun yang lebih luas dan tertata. Terpantau masyarakat sudah banyak berolahraga atau pun sekadar berjalan-jalan di kawasan Alun-alun. Tak sedikit yang mengabadikan momen saat beraktivitas disana.Pembangunan trotoar pematusan kawasan Alun-alun Kota Probolinggo rampung, Sabtu (10/1/2026) petang.Wajah baru Alun-alun pun diresmikan Wali …
Gunungsitoli, vokalpubika.com — Dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) kembali mencuat di Kota Gunungsitoli. Kali ini, sorotan publik tertuju pada proyek Pengaman Pantai yang diduga kuat sarat konflik kepentingan serta penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pejabat daerah. Ketua DPC Pelita Prabu Kota Gunungsitoli, Happy A. Zalukhu, menegaskan bahwa indikasi penyimpangan dalam proyek tersebut tidak bisa …
Pemalang, Vokalpublika.com – Kota Pemalang kini memiliki aturan tegas untuk kawasan City Walk di Jalan Jenderal Sudirman. Pemerintah Kabupaten menetapkan area ini sebagai zona bebas pedagang kaki lima (PKL), seiring upaya menata ruang publik perkotaan agar lebih rapi dan tertib. Melalui video imbauan berdurasi 1 menit 37 detik, Satpol PP bersama Pemadam Kebakaran Kabupaten Pemalang …
Pemalang, Vokalpublika.com – Kondisi jalan kabupaten kembali dikeluhkan warga. Pasalnya, kerusakan jalan tersebut dinilai sangat mengancam keselamatan para pejalan kaki maupun para pengendara, baik pengendara roda dua maupun roda empat. Hampir setahun belakangan, Jalan Perwira yang berada di wilayah Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, belum tersentuh perbaikan. Ruas jalan milik pemkab yang menghubungkan dua kecamatan (Kecamatan …
Jakarta, vokalpublika.com – Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta (Oso) dan tujuh pimpinan partai politik (parpol) nonparlemen meresmikan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) di Jalan H.O.S Tjokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).Sekber GKSR dibentuk untuk memperjuangkan hilangnya suara rakyat pada Pemilu 2024 lalu. Delapan partai nonparlemen tersebut adalah Partai Hanura, Partai Persatuan …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu Kadis …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. Perkara kecelakaan maut tersebut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat Durian, …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga membuang …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), …
