Akibat UKL-UPL Belum Direkom Oleh Kementerian LH, SPBU MPP Di Durai Tidak Bisa Beroperasi Layani Warga.

Karimun, Durai, vokalpublika.com Dibangun dan berdiri dari tahun 2021 s/d tahun 2026 dengan beragam sarana dan prasarana yang telah lengkap, hanya karena belum diperolehnya Rekomendasi dari kementerian LH ( Lingkungan Hidup ) terkait UKL-UPL ( Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ) yang diajukan oleh BLH ( Badan Lingkungan Hidup ) Kabupaten Karimun sejak lama, menyebapkan keberadaan SPBU MPP ( Mitra Petro Perkasa ) satu harga di Durai belum dapat beroperasi memberikan pelayanan kepada warga nelayan akan kebutuhan minyak solar.

ADVERTISEMENT

Menurut data yang diperoleh anugerahpos.com dilapangan, segala izin yang beketerkaitan dengan pengoperasian SPBU MPP hanya tinggal menunggu Rekomendasi UKL-UPL yang diajukan oleh BLH Kabupaten Karimun kepada Pihak Kementerian LH saja, sementara persyaratan surat-menyurat lainnya sudah siap.

Muncul pertanyaan, sejak dari tahun 2021, awal proses surat menyurat terkait perizinan SPBU MPP, anehnya sampai saat ini Oktober tahun 2026, kenapa rekomendasi dari Kementerian LH terhadap UKL-UPL SPBU MPP yang diajukan BLH Kabupaten Karimun belum keluar, dimana titik permasalahannya, jika memang ada kekurangan akan persyaratan kelengkapan surat yang tidak dan atau belum diketahui oleh pihak pengelola Usaha SPBU MPP, BLH harus menjelaskannya dan jangan seperti ini, mengorbankan kebutuhan masyarakat.

Kepada Kepala BLH Kabupaten Karimun, sangat dihimbau untuk segera berkoordinasi dengan Pengelola Usaha terkait UKL-UPL SPBU MPP, bukan justru sebaliknya, dengan mendiamkan permasalahan, mengingat sudah cukup lama warga nelayan Durai diambang krisis solar yang bersubsidi dari Pemerintah.

Saat ini Pihak Pertamina sudah merekomendasikan kuota solar ber-subsidi untuk Kecamatan Durai sebanyak 60 Ribu Liter, dan bensin ber- subsidi sebanyak 40 Ribu Liter, tetapi belum bisa disalurkan untuk masyarakat Durai melalui SPBU MPP, karena belum adanya Surat Rekomendasi UKL-UPL SPBU MPP dari Kementerian LH yang telah lama
diajulan oleh BLH.

Menurut Azman salah-seorang Nelayan Senior Desa Semembang ketika dijumpai dan diminta tanggapannya Rabu ( 14/ 10 ) oleh vokalpublika.com menjelaskan hampir 70 % kebutuhan akan minyak solar ber-subsidi di Desa Semembang untuk para nelayan saat ini, pembeliannya melalui beberapa pihak yang ditunjuk oleh Agen Moro Di Durai kata Azman.

Keberadaan solar di Durai sangat sering putus, para pihak yang diamanahkan oleh Pihak Agen di Moro menjual solar ke Durai dengan mengambil langsung dari Kecamatan Moro, yang membutuhkan biaya exstra untuk membawanya ke Durai, jelas menjadikan harga Solar di Durai tidak lagi stabil sesuai dengan HET ( Harga Eceran Tertinggi ) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah khusus untuk Solar ber-subsidi, apalagi jumlah nelayan di Semembang hampir berjumlah 100 Orang jelas Azman.

Ditempat terpisah Kades Tanjung Kilang Khairi menyatakan, Jika SPBU MPP beroperasi nantinya, jelas para nelayan baik dari Desa Tanjung Kilang, Telaga Tujuh, Semembang dan Sanglar, tentu akan membeli Minyak Solar melalui SPBU, karena semua Desa yang dimaksud masuk Kuota Dari Kecamatan Durai dan harga jelas akan sesuai dengan HET, karena ponton minyak datang langsung ke Durai dan para nelayan tidak lagi dikenakan biaya penambahan exstra dari pembelian minyak solar yang selama ini dibeli langsung oleh beberapa para pihak yang telah diberi amanah dari Moro ujar Khairi.

Pantauan vokalpublika.com, kesulitan membeli dan terbatasnya penjualan Minyak Solar Ber-Subsidi di durai, sepertinya sudah menjadi kenyataan rutin yang dihadapi warga nelayan Di Kecamatan Durai, sangat dihimbau kepada para pihak yang ada keterkaitan dengan perizinan akan kehadiran SPBU MPP yang dimaksud, agar segera ambil sikap, jangan menjadikan permasalahan berlarut-larut. Bersambung.( Wan )

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)