Rizal Bawazier Anggota DPR RI Komisi VI Dari Fraksi PKS Ingatkan Dirut Pertamina Soal Pajak Saat Rapat Dengar Pendapat

Jakarta, Vokalpublika.com – Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pertamina di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (19/11/2025). Adapun agenda hari ini adalah evaluasi kinerja perusahaan semester I 2025, roadmap pengembangan dan aksi korporasi tahun 2026, evaluasi produk bahan bakar minyak, dan lain-lain.

RDP ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap BUMN. Oleh sebab itu, Komisi VI DPR menilai evaluasi semester I tahun 2025 menjadi momentum penting untuk menilai keberlanjutan fondasi perbaikan yang telah dibangun pada 2024.

Dalam agenda rapat dengar pendapat bersama Dirut Pertamina, Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier, yang sebelumnya dikenal sebagai pengusaha ini, melontarkan kritikan tajam terhadap laporan kontribusi pajak PT Pertamina (Persero).

Rizal menilai angka kontribusi pajak Rp159 triliun yang diklaim Pertamina tidak logis dan berpotensi menyesatkan publik.

Rizal mengurai perhitungan sederhana yang menurutnya membuat klaim tersebut mustahil. Dengan omzet Pertamina yang mencapai Rp1.127 triliun, laba kena pajak secara realistis tidak mungkin menghasilkan kontribusi pajak sebesar yang dilaporkan.

“Kalau omzet Rp1.127 triliun, anggaplah laba kena pajaknya 5%. Itu paling hanya sekitar Rp. 50 triliun. Dari situ pajaknya cuma sekitar Rp. 11 triliun. Jadi bagaimana mungkin disebut kontribusi pajak sampai Rp159 triliun?” bebernya.

PPN tidak bisa dihitung sebagai kontribusi pajak Pertamina, karena PPN adalah uang konsumen, bukan berasal dari laba perusahaan. “PPN keluaran itu konsumen yang bayar. Pertamina hanya menagih dan mengkompensasikan dengan PPN masukan. Jadi, menurut Rizal, tidak bisa dimasukkan sebagai kontribusi pajak seolah-olah itu pembayaran Pertamina.

Rizal juga menyinggung temuan dalam laporan keuangan Pertamina terkait potensi pemeriksaan pajak tahun 2018–2022 yang mencapai Rp6,4 triliun. Menurutnya, angka ini mengkhawatirkan dan bisa menjadi beban besar bagi keuangan negara jika banding tidak dimenangkan.

“Ini uang hilang kalau kalah. Belum tentu banding kita menang, tapi tetap harus bayar dulu sebelum proses hukum selesai. Ini berat sekali bagi cash flow Pertamina,” jelasnya.

Ia mendesak agar bagian perpajakan Pertamina diperbaiki agar tidak terus-terusan terkena Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang merugikan.

Lanjut, Rizal menyampaikan dalam rapat tersebut, terkait progres pembayaran kompensasi pemerintah kepada Pertamina untuk tahun 2025 yang belum disampaikan dalam paparan Dirut Pertamina.

“Kami ingin tahu progres pembayaran kompensasi untuk tahun 2025 seperti apa. Tadi belum dipaparkan,” ujarnya.

Rizal memberikan apresiasi kepada Pertamina karena distribusi LPG 3 kg di dapilnya berjalan baik dan stabil menjelang bulan puasa dan lebaran.

Namun ia menyoroti keluhan masyarakat terkait Pertashop yang banyak tutup di wilayah Pekalongan, Pemalang, hingga Batang.

Menutup penyampaiannya, Rizal menegaskan, agar Pertamina lebih transparan dan akurat dalam menyampaikan kontribusi fiskal serta memperbaiki tata kelola perpajakan.

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)