Home » Berita » Evaluasi Proyek Yang Belum Capai Target, DPRD Kota Probolinggo Lakukan RDP Bersama PUPR.

Evaluasi Proyek Yang Belum Capai Target, DPRD Kota Probolinggo Lakukan RDP Bersama PUPR.

Mamad Abdullah 05 Nov 2025 185

Probolinggo,-Vokalpublika.com,-
Sejumlah proyek infrastruktur di Kota Probolinggo kembali menjadi sorotan Komisi III DPRD karena belum mencapai target yang diharapkan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama Dinas PUPR–PKP, Senin (3/11/2025), dewan meminta penjelasan rinci mengenai kendala yang terjadi serta meminta komitmen nyata dari pihak eksekutif untuk mempercepat penyelesaian proyek-proyek tersebut. RDP ini menjadi momen penting bagi legislatif untuk memantau kinerja proyek sekaligus memastikan aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur dapat terealisasi.

Advertisement
ADVERTISEMENT

Menanggapi evaluasi yang disampaikan oleh DPRD, Dinas PUPR–PKP menegaskan akan mengambil langkah tegas untuk memastikan proyek yang tersendat segera tuntas sesuai jadwal. Kepala Dinas PUPR Kota Probolinggo, Setyorini Sayekti, menjelaskan bahwa pengawasan lapangan akan diperketat, terutama pada proyek yang sudah memasuki fase krusial penyelesaian.

“Pasca-RDP ini, komitmen yang disampaikan pelaksana dan pengawas proyek di ruang rapat harus segera terwujud di lapangan. Kami tidak akan mentolerir kinerja yang lamban atau tidak sesuai standar,” tegas Setyorini. Ia menambahkan bahwa banyak keterlambatan proyek terjadi karena kondisi finansial kontraktor yang tidak sehat. Arus kas yang lemah membuat pasokan material tertunda dan tenaga kerja terbatas, sehingga progres fisik proyek ikut melambat.

Baca juga:  ​Perkuat Budaya Gotong Royong, ASN Kecamatan Pemalang Bebenah Demi Kenyamanan Masyarakat

Setyorini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap komitmen kontrak. Bagi kontraktor yang terbukti wanprestasi, Pemkot Probolinggo akan mengusulkan blacklist secara nasional setelah melalui proses verifikasi oleh Inspektorat. “Sanksi ini bersifat menyeluruh, tidak hanya berlaku di Kota Probolinggo, tetapi berdampak pada kesempatan mereka mengikuti proyek di wilayah lain,” jelasnya.

Selain itu, Setyorini memberikan apresiasi kepada Komisi III DPRD yang terus memberikan penguatan agar pekerjaan infrastruktur tetap mengacu pada metode, target, dan komitmen yang telah disepakati bersama. Ia menegaskan, pengawasan yang ketat dan komunikasi yang intens antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar proyek berjalan lancar dan tepat waktu.

Salah satu proyek yang menjadi sorotan utama adalah pembangunan Gedung Inspektorat. Proyek senilai miliaran rupiah tersebut tercatat mengalami dua kali masalah signifikan. Tahun lalu, progres fisik baru mencapai 48 persen, sementara tahun ini kontraktor pengganti justru mencatat progres minus 22 persen. Selain itu, sejumlah proyek lainnya saat ini memasuki tahap Schedule Control Meeting (SCM) 1 dan 2 karena progres fisiknya tidak selaras dengan rencana awal. Dari seluruh evaluasi yang dilakukan, proyek pembangunan di Pondok Pesantren Mifbahul Ulum menjadi satu-satunya pekerjaan yang resmi diputus kontrak karena tidak menunjukkan progres nyata.

Baca juga:  GHLHI Kepri Somasi Dua Perusahaan, Ungkap Dugaan Reklamasi Ilegal di Pulau Perbatasan Batam

“Proyek itu kami putus kontrak karena tidak ada kemajuan signifikan. Kalaupun dipercepat dengan berbagai metode, hingga batas P1 hanya bisa mencapai sekitar 50 persen,” ujar Setyorini. Keputusan tegas ini sekaligus menjadi peringatan bagi kontraktor lain agar menepati komitmen kerja mereka.

Dari sisi legislatif, Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Muchlas Kurniawan, menekankan pentingnya RDP untuk mendapatkan gambaran riil kondisi proyek di lapangan. Menurutnya, capaian proyek sangat bervariasi, ada yang progresnya baik, namun tidak sedikit yang minus tajam. Untuk proyek-proyek dengan capaian minus, dewan menuntut penjelasan rinci serta komitmen penyelesaian yang jelas.

Baca juga:  Operasi Patuh Semeru 2025, Ditlantas Polda Jatim Terjunkan 440 Personel Gabungan

“Koordinasi yang baik harus melibatkan pihak berwenang, bukan sekadar perwakilan yang tidak memiliki kapasitas mengambil keputusan. Ke depan, komunikasi dengan PUPR, Bagian PBJ, dan Inspektorat akan diperkuat. Selain itu, proses lelang harus lebih selektif agar hanya kontraktor yang siap secara teknis dan finansial yang terpilih,” tegas Muchlas.

RDP ini sekaligus menjadi momentum bagi Pemkot dan DPRD untuk memperkuat sistem pengawasan proyek infrastruktur, memastikan akuntabilitas, serta menekan risiko keterlambatan yang merugikan masyarakat. Langkah tegas, pengawasan ketat, dan koordinasi lintas pihak diharapkan mampu membawa proyek infrastruktur di Kota Probolinggo selesai tepat waktu dan sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan. (Mamad)

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
Berantas Narkobanya, Jangan Matikan Ekonomi Batam: PSI Lubuk Baja Dorong Penindakan Tegas dan Kepastian Usaha

Redaksi

25 Aug 2026

Vokalpublika.com— Penindakan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terhadap sejumlah tempat hiburan malam (THM) di Kota Batam dalam beberapa pekan terakhir menjadi perhatian publik. ADVERTISEMENT Menyikapi hal tersebut, Ketua PSI Lubuk Baja Edy Putra menegaskan bahwa upaya pemberantasan narkotika harus didukung penuh. Namun, penegakan hukum juga perlu dilakukan secara proporsional dan terukur agar tidak menimbulkan …

Polri Bersama Tim SAR Cari Tiga Wisatawan yang Terseret Arus di Karangpapak

Redaksi

25 Aug 2026

Vokalpublika.com – BANDUNG – Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Garut bersama anggota Polsek Cikelet, Balawista, nelayan, serta masyarakat melaksanakan Search and Rescue (SAR) terhadap tiga wisatawan yang terseret arus di perairan Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Selasa (25/8/2026). ADVERTISEMENT Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.45 WIB. Ketiga wisatawan tersebut diketahui sedang berenang …

Polda Jabar Imbau Masyarakat Tak Termakan Ajakan Mobilisasi Demo 27 Agustus 2026

Redaksi

25 Aug 2026

BANDUNG, (FRIC) – Rencana aksi unjuk rasa pada 27 Agustus 2026, Polda Jawa Barat mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi maupun ajakan mobilisasi yang beredar di media sosial. ADVERTISEMENT Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H. mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, …

Tekan Penggunaan Knalpot Brong, Satlantas Polres Kuningan Gencarkan Edukasi Tertib Berlalu Lintas

Redaksi

25 Aug 2026

KUNINGAN, 25 Agustus 2026 — Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kuningan terus mengintensifkan langkah preemtif dan preventif guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), khususnya di wilayah Kecamatan Ciawigebang. ADVERTISEMENT Salah satu perhatian utama kepolisian adalah masih adanya potensi pelanggaran lalu lintas, termasuk penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau …

Kapolresta Tanjungpinang Pimpin Sertijab Kapolsek Kawasan Bandara RHF Polresta Tanjungpinang

Redaksi

25 Aug 2026

Vokalpublika.comTanjungpinang – Kapolresta Tanjungpinang memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kapolsek Kawasan Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Polresta Tanjungpinang yang dilaksanakan di Lapangan Bhayangkara Polresta Tanjungpinang, Senin (24/08/2026). ADVERTISEMENT Dalam upacara tersebut, jabatan Kapolsek Kawasan Bandara RHF diserahterimakan dari pejabat lama Iptu Florensia Nirmala Widya Pertiwi, S.Tr.K. kepada pejabat baru Ipda Nelly Novianti Br Simatupang, …

Buntut Dugaan Pungli dan PKL di Plaza Patriot Semrawut, 5 Pejabat Pemkot Bekasi Dinonaktifkan

Redaksi

25 Aug 2026

BEKASI, vokalpublika.com– Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengambil langkah tegas menyikapi dugaan pungutan liar (pungli) dan semrawutnya penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Taman Plaza Patriot Chandrabhaga. ADVERTISEMENT Lima pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk sementara dinonaktifkan dari tugasnya. Kebijakan tersebut diambil setelah Walikota melakukan sidak pada Sabtu (22/8) malam di …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x