- BeritaFRIC Jawa Barat Kritik Keras Pernyataan Soal UKW, Tegaskan Tidak Ada Dasar Hukum Wartawan Tanpa UKW Dipidana
- UncategorizedKetua TP PKK Dairi Hadiri Puncak Peringatan HKG PKK ke-54 di Makassar, Perkuat Komitmen Wujudkan Indonesia Emas 2045
- BeritaHotman Paris Puji Ketegasan Prabowo di Kasus Febrie Adriansyah
- BeritaPaguyuban RT/RW Kota Surabaya Bersama Surabaya Digital City dan Shejek Indonesia Gelar Santunan Anak Yatim Piatu “Meraih Berkah dengan Berbagi”
- BeritaDi Tengah Seruan Efisiensi, Kades Diminta Bayar Rp3 Juta untuk Ikut Bimtek
- BeritaResmikan CFD, Camat Ulujami Targetkan Pertumbuhan UMKM
PROJO Karimun Dukung Kebijakan Menkeu Terkait TKD: Daerah Harus Hentikan Kebiasaan Mengendapkan Dana di Bank
Redaksi 09 Oct 2025 203 Karimun, vokalpublika.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PROJO Karimun menyatakan dukungan terhadap langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membuka peluang kenaikan Transfer ke Daerah (TKD) dengan syarat daerah mampu menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang baik.
Langkah ini dinilai tepat di tengah maraknya fenomena dana daerah yang mengendap di perbankan, yang nilainya dilaporkan mencapai lebih dari Rp 200 triliun secara nasional.
Ketua DPC PROJO Karimun, Wisnu Hidayatullah, menilai bahwa kebijakan tersebut adalah bentuk dorongan bagi pemerintah daerah agar lebih disiplin dan transparan dalam mengelola anggaran.
“Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana besar untuk pembangunan daerah. Tapi kalau anggaran itu hanya disimpan di bank tanpa bergerak, masyarakat tidak akan merasakan manfaatnya,” ujar Wisnu, Kamis (9/10/2025).
Menurutnya, banyak daerah yang lambat menyerap anggaran karena perencanaan proyek yang belum matang, proses tender berbelit, atau bahkan ketakutan pejabat daerah terhadap risiko administrasi.
“Kalau semua alasan itu dibiarkan, maka pembangunan akan stagnan. Karena itu PROJO Karimun mendukung langkah Menkeu yang mengaitkan kenaikan TKD dengan kinerja penyerapan. Ini cara yang efektif untuk memastikan uang rakyat benar-benar kembali ke rakyat,” tambahnya.
Dalam kebijakan terbaru, pemerintah pusat menetapkan alokasi TKD tahun 2026 sebesar Rp 693 triliun, naik dari usulan awal Rp 649 triliun, namun masih lebih rendah dari tahun 2025 yang mencapai Rp 919 triliun.
Menkeu Purbaya menyebut bahwa angka tersebut masih bisa naik pada pertengahan 2026 apabila penyerapan anggaran daerah berjalan baik dan penerimaan pajak meningkat.
DPC PROJO Karimun berharap pemerintah daerah, termasuk di Provinsi Kepulauan Riau, dapat segera memperbaiki tata kelola keuangan dan mempercepat realisasi program pembangunan.
“Sudah saatnya daerah tidak lagi bermental simpan dana, tapi berani bergerak cepat dan tepat sasaran. Masyarakat menunggu hasil nyata dari setiap rupiah yang dikucurkan pusat,” tegas Wisnu.
Melalui pernyataan ini, PROJO Karimun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya kebijakan nasional agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat pesisir dan daerah perbatasan.
Vokalpublika.com – Bogor – 12 Juli 2026, Pernyataan seorang oknum anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor, dalam kegiatan Safari Jurnalistik V di Aula Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Kamis (9/7/2026), memicu polemik di kalangan insan pers. Ucapan yang menyebut bahwa “Bapak Kades atau Kepala Desa tinggal profiling saja medianya. Apakah medianya sudah terverifikasi …
Vokalpubika.com – JAKARTA – Pengacara Hotman Paris Hxxutapea memuji pembongkaran kasus 3 korupsi yang sebelumnya ditangani Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya. Hotman menyinggung operasi besar-besaran yang dilakukan Polri tersebut tak mungkin dilakukan jika tak ada restu dari Presiden Prabowo Subianto. ADVERTISEMENT “Pertama-tama, Hotman Paris mengucapkan selamat atas ketegasan Bapak Presiden dalam kasus Jampidsus. …
Vokalpublika.com – SURABAYA – Semangat kepedulian sosial kembali ditunjukkan melalui kegiatan santunan anak yatim piatu bertajuk “Meraih Berkah dengan Berbagi” yang diselenggarakan oleh Paguyuban RT/RW Kota Surabaya bersama Surabaya Digital City dan Shejek Indonesia di Jalan Pasar Babaan, Kecamatan Krembangan, Surabaya, Jawa Timur.(12/7/2026) ADVERTISEMENT Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kebersamaan dan kepedulian terhadap anak-anak yatim …
Vokalpublika.com – Wajo – 12 Juli 2026, Pemerintah terus mendorong efisiensi anggaran di seluruh instansi. Namun di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, para kepala desa justru dihadapkan pada kewajiban membayar kontribusi sebesar Rp3.000.000 per orang untuk mengikuti Bimbingan Teknis. ADVERTISEMENT Berdasarkan undangan yang beredar, kegiatan Bimtek tersebut akan dilaksanakan pada Jumat 10 hingga Senin 13 Juli …
Pemalang – Camat Ulujami, Waluyo, secara resmi meluncurkan program Car Free Day (CFD) “Kecamatan Berdaya” di Sport Center Lapangan Desa Pagergunung, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, pada Minggu (12/7/2026). Program ini merupakan bagian dari inisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menciptakan ruang publik yang sehat dan produktif. ADVERTISEMENT Peluncuran CFD ini disinergikan dengan kegiatan senam sehat …
PEMALANG, Vokalpublika.com – Rencana penertiban bangunan liar di atas lahan eks railban milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 3 di Desa Ujunggede, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, diduga kuat bocor. ADVERTISEMENT Hingga kini, lokasi yang ditengarai melanggar izin dan Peraturan Daerah (Perda) tersebut masih beroperasi normal, memicu spekulasi adanya intervensi oknum yang menerima “atensi” alias …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. ADVERTISEMENT Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. ADVERTISEMENT Perkara kecelakaan maut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. ADVERTISEMENT Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. ADVERTISEMENT Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. ADVERTISEMENT Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. ADVERTISEMENT Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai …
