- BeritaSinergi TNI, Polri, dan Kejaksaan: Pilar Kokoh Menjaga Negeri, Menguatkan Kepercayaan Publik Menuju Indonesia Emas 2045
- BeritaDr.(c) Advokat Rikha Permatasari Kecam Dugaan Tindak Kejahatan Berulang terhadap Anak: Kesepakatan Damai Bukan Sekadar Formalitas
- BeritaDandim Pemalang Hadiri Muscab VIII KB FKPPI: Perkuat Sinergi dan Kebangsaan
- BeritaKantor Perumda Air Minum Tirta Mulia Pemalang Terbakar, Dirut Imbau Publik Tak Berspekulasi
- AdvertorialWawali Harris Bobihoe : Bumi Patriot Bertransformasi Menjadi Kota Metropolis Modern Dan Terkoneksi
- BeritaKawal KEM-PPKF 2027, Komisi VI DPR Dorong Penguatan Koperasi Desa hingga Restrukturisasi BUMN

Peristiwa Ahmadi Madong dan Arif Rahman Hakim akan Pengaruhi Pandangan Masyarakat Kota Bekasi pada DPRD Kota Bekasi
Bekasi, vokalpublika.com – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2025 berlangsung tegang. Dan terjadilah peristiwa pe-nonyor-an yang dilakukan oleh Arif Rahman Hakim ketua Komisi C DPRD Kota Bekasi Fraksi PDIP terhadap Ahmadi Madong anggota Komisi D Fraksi PKB, DPRD Kota Bekasi.
Madong menjelaskan belum mengetahui secara persis maksud atau alasan diduga ARH sampai tega melakukan kekerasan tersebut. “Saya sih tidak tahu persis (Masalahnya) kayaknya tadi dia (ARH) di APBD itu menginginkan Rp 6,1 triliun, terus saya dapat sumber dari media bahwasannya pusat itu akan menganggarkan lebih untuk kota dan kabupaten, makanya saya minta di APBD itu dianggap Rp 7,2 triliun, bahasa saya yang mungkin terkesan tegas itu menurut dia itu malah mungkin tidak senang hati gitu,” jelasnya yang belum menerima permintaan maaf dari Arif Rahman Hakim hingga kini.
Dan akhirnya berakhir pada pelaporan yang dilakukan Ahmadi Madong ke Polresta Kota Bekasi terkait peristiwa pe-nonyor-an dirinya oleh Arif Rahman Hakim. “Saya melaporkan saudara Arif Rahman Hakim, terkait laporan saya karena saya ditoyor kepala saya. Hari ini saya melaporkan secara resmi, artinya karena kami negara hukum,” kata Madong di Mapolres Bekasi Kota.
Pada kesempatan terpisah, Budi Arianto dari SOMASI melihat peristiwa antar anggota DPRD Kota Bekasi sebagai rapuhnya etika komunikasi politik. “Peristiwa ribut-ribut antara Ahmadi (Madong) dan Arif Rahman Hakim di DPRD Kota Bekasi kalo menurut saya bisa dimaknai sebagai cerminan Rapuhnya etika komunikasi politik, berawal dari kritik dan bergeser jadi konflik personal.” Katanya.
Budi melihat hal tersebut akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat Kota Bekasi pada wakilnya di DPRD Kota Bekasi. “Dan ini akan berdampak pada kepercayaan publik, masyarakat bisa menilai wakilnya sibuk ribut daripada fokus pada kepentingan rakyat. Intinya, ini jadi pengingat bahwa DPRD harus menjaga martabat lembaga dan mengutamakan dialog sehat.” Terangnya. (Don).
Bekasi, vokalpublika.com –
Peristiwa Ahmadi Madong dan Arif Rahman Hakim akan Pengaruhi Pandangan Masyarakat Kota Bekasi pada DPRD Kota Bekasi
Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2025 berlangsung tegang. Dan terjadilah peristiwa pe-nonyor-an yang dilakukan oleh Arif Rahman Hakim ketua Komisi C DPRD Kota Bekasi Fraksi PDIP terhadap Ahmadi Madong anggota Komisi D Fraksi PKB, DPRD Kota Bekasi.
Madong menjelaskan belum mengetahui secara persis maksud atau alasan diduga ARH sampai tega melakukan kekerasan tersebut. “Saya sih tidak tahu persis (Masalahnya) kayaknya tadi dia (ARH) di APBD itu menginginkan Rp 6,1 triliun, terus saya dapat sumber dari media bahwasannya pusat itu akan menganggarkan lebih untuk kota dan kabupaten, makanya saya minta di APBD itu dianggap Rp 7,2 triliun, bahasa saya yang mungkin terkesan tegas itu menurut dia itu malah mungkin tidak senang hati gitu,” jelasnya yang belum menerima permintaan maaf dari Arif Rahman Hakim hingga kini.
Dan akhirnya berakhir pada pelaporan yang dilakukan Ahmadi Madong ke Polresta Kota Bekasi terkait peristiwa pe-nonyor-an dirinya oleh Arif Rahman Hakim. “Saya melaporkan saudara Arif Rahman Hakim, terkait laporan saya karena saya ditoyor kepala saya. Hari ini saya melaporkan secara resmi, artinya karena kami negara hukum,” kata Madong di Mapolres Bekasi Kota.
Pada kesempatan terpisah, Budi Arianto dari SOMASI melihat peristiwa antar anggota DPRD Kota Bekasi sebagai rapuhnya etika komunikasi politik. “Peristiwa ribut-ribut antara Ahmadi (Madong) dan Arif Rahman Hakim di DPRD Kota Bekasi kalo menurut saya bisa dimaknai sebagai cerminan Rapuhnya etika komunikasi politik, berawal dari kritik dan bergeser jadi konflik personal.” Katanya.
Budi melihat hal tersebut akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat Kota Bekasi pada wakilnya di DPRD Kota Bekasi. “Dan ini akan berdampak pada kepercayaan publik, masyarakat bisa menilai wakilnya sibuk ribut daripada fokus pada kepentingan rakyat. Intinya, ini jadi pengingat bahwa DPRD harus menjaga martabat lembaga dan mengutamakan dialog sehat.” Terangnya. (Don).
FIFA World Cup 2026
Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat
48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026
Clara T S
25 Jul 2026
Sidikalang – vokalpublika.comSatuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Dairi akan mulai melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui tilang manual mulai Senin, 27 Juli 2026. Penindakan tersebut akan difokuskan di Kota Sidikalang dan sejumlah titik lainnya di wilayah hukum Polres Dairi sebagai upaya meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di jalan raya. ADVERTISEMENT …
Clara T S
24 Jul 2026
Sidikalang –vokalpublika.comPerusahaan Daerah (PD) Pasar Kabupaten Dairi memberikan penjelasan resmi terkait penyesuaian tarif sewa kios Gedung Blok A dan Blok B Pasar Sidikalang yang belakangan menjadi perhatian para pedagang. Penjelasan tersebut disampaikan melalui surat resmi Nomor 500.2.2.5/710/PD Pasar/VII/2026 tertanggal 7 Juli 2026 yang ditujukan kepada Bupati Dairi selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM). ADVERTISEMENT Surat tersebut …
Clara T S
24 Jul 2026
Jakarta –vokalpublika.comPemerintah terus memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat sertipikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang ditandatangani oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), …
Clara T S
24 Jul 2026
Jakarta – vokalpublika.comSekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa pejabat administrator harus mampu menjadi motor penggerak perubahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Kepemimpinan, menurutnya, tidak lagi cukup hanya berorientasi pada penyelesaian tugas administratif, tetapi harus mampu menghasilkan kinerja yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. ADVERTISEMENT Hal tersebut disampaikan …
Clara T S
24 Jul 2026
Aceh Tamiang -vokalpublika comMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meninjau langsung Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (23/7/2026), untuk memastikan pemulihan layanan pertanahan pascabencana hidrometeorologi Sumatera tahun 2025 berjalan dengan baik. ADVERTISEMENT Kunjungan tersebut dilakukan guna melihat secara langsung kondisi gedung dan fasilitas pelayanan yang sebelumnya mengalami kerusakan …
Clara T S
23 Jul 2026
SIDIKALANG-vokalpublika.co ADVERTISEMENT Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dairi dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Dairi, Rabu (22/7/2026). Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani, didampingi Wakil …
17 Sep 2025 5.368 views
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. ADVERTISEMENT Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu …
07 Oct 2025 4.296 views
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
05 Aug 2025 3.678 views
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. ADVERTISEMENT Perkara kecelakaan maut …
05 Aug 2025 3.560 views
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. ADVERTISEMENT Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi …
22 May 2025 3.052 views
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. ADVERTISEMENT Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat …
14 May 2025 2.982 views
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. ADVERTISEMENT Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga …
28 Jul 2025 2.463 views
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. ADVERTISEMENT Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai …