- BeritaBahu Membahu Sukseskan Program Pemerintah: Danramil 01/Pemalang, Bersama Camat Turun Langsung Dukung Pembangunan Koperasi Merah Putih
- BeritaWajah Baru Kota Probolinggo WaliKota Aminuddin Resmikan Proyek Alun-alun dan Infrastruktur Yang Lain
- UncategorizedNatal Kanwil BPN Sumut 2026: Allah Hadir Menyelamatkan Keluarga, Menguatkan Iman untuk Pelayanan Pertanahan Menuju Indonesia Maju
- BeritaAroma KKN Menguat, Proyek Pengaman Pantai Gunungsitoli Diduga Sarat Penyalahgunaan Wewenang
- UncategorizedRestorative Justice Jadi Solusi, Warga dan PT Gruti Sepakat Berdamai, Seluruh Tahanan Dibebaskan
- BeritaPemalang Tetapkan City Walk Sebagai Kawasan Bebas Pedagang: Pedagang Sebelum Ada City Walk Bagaimana Nasibnya Sekarang?
Panglima JWI DPW Lampung Segera Turun Bersama Team Lakukan Investigasi Di Desa Banjar Negri Way Lima Terkait Realisasi Dana Desa 2023-2024
Admin 19 Sep 2025 465 Pesawaran, vokalpublika.com – Dana desa yang di gelontorkan langsung oleh pemerintah pusat langsung ke rekening desa dan dikelola oleh pemerintah Desa untuk mensejahterakan dan kemajuan di desa masing-masing di seluruh wilayah di Indonesia,
Beda halnya yang terjadi di pemerintah Desa Banjar Negri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, justru mendapatkan soroti dari Lembaga Organisasi Wartawan, Dewan Pimpinan Wilayah Jajaran Wartawan Indonesia ( DPD JWI ) Provinsi Lampung Indra selaku Panglima dirinya menjelaskan,
“Berdasarkan laporan warga masyarakat Desa Banjar Negri Kecamatan Way Lima, yang mana meminta saya untuk melakukan kroscek di lapangan, dalam waktu dekat ini saya segera turunkan team untuk melakukan investigasi di lapangan, guna untuk cek fakta sesuai data laporan realisasi penggunaan anggaran dana desa Banjar Negri pada anggaran tahun 2023 dan 2024, Jelas Indra
“Saya sebagai aktivis anti korupsi dalam hal ini menyikapi laporan masyarakat pastinya saya profesional dalam melakukan tugas pokok dan fungsi saya, saya dan team segera persiapkan data datanya dan mempelajari bidang apa saja dalam realisasi penggunaan anggaran dana desa yang akan kami lakukan investigasi di lapangan, imbuhnya
Adapun data yang akan kami lakukan investigasi ialah :
Pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 982.230.000
Yang tertera dalam realisasi berdasarkan dari sumber data yang dapat dipercaya pada realisasi anggaran tahun 2023
1.Penyertaan ModalRp 50.000.000
2.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **Rp 161.301.100
3.Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai KemasyarakatanRp 50.000.000
4.Pemeliharaan Jalan DesaRp 52.270.000
5.Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)Rp 800.000
6.Penyelenggaraan Desa Siaga KesehatanRp 17.705.000
7.Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)Rp 37.200.000
8.Keadaan MendesakRp 100.800.000
9.Penanggulangan BencanaRp 12.449.000
10.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa *Rp 27.970.000 11.Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat DesaRp 69.475.000 12.Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan MasyarakatRp 5.000.000 13.Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal DesaRp 3.540.000 14.Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal DesaRp 4.000.000 15.Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) Rp 8.400.000 16.Pembinaan PKKRp 19.042.400 17.Pembinaan LKMD/LPM/LPMDRp 5.000.000 18.Peningkatan kapasitas perangkat DesaRp 5.000.000 19.Peningkatan kapasitas kepala DesaRp 12.000.000 20.Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)Rp 30.000.000 21.Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana DesaRp 20.000.000 22.Pengembangan Sistem Informasi DesaRp 13.000.000 23.Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)Rp 4.315.000 24.Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset DesaRp 1.800.000 25.Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset DesaRp 20.401.000 26.Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)Rp 4.121.500 27.Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)Rp 7.350.000 28.Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)Rp 15.690.000 29.Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara PartisipatifRp 1.800.000 30.Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)Rp 4.300.000 31.Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)Rp 24.000.000 32.Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)*Rp 2.000.000
33.Penyediaan Insentif/Operasional RT/RWRp 153.000.000
34.Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)Rp 33.500.000
Dari sumber data yang ada tersebut sebanyak 34 kegiatan pastinya akan kami pelajari terlebih dahulu yang mana yang adanya indikasi dugaan korupsi, dan tidak hanya itu akan tetapi realisasi penggunaan dana desa pada anggara tahun 2024 juga akan kami pelajari datanya sesuai permintaan masyarakat yang meminta melakukan cek data dan fakta, papar Indra
Pagi anggaran taun 2024 sebesar Rp. 991.881.000
Data realisasi :
1.Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**Rp 3.256.800
2.Penyediaan Insentif/Operasional RT/RWRp 63.750.000
3.Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahanRp 5.000.000
4.Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahanRp 4.000.000
5.Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)Rp 5.500.000
6.Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)Rp 4.500.000
7.Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana DesaRp 5.400.000
8.Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana DesaRp 7.500.000
9.Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desaRp 750.000
19.Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desaRp 5.000.000
111.Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desaRp 800.000
12.Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desaRp 5.000.000
13.Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desaRp 750.000
14.Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)Rp 3.205.000
15.Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**Rp 2.005.000
16.Pengembangan Sistem Informasi DesaRp 9.000.000
17.Penyelenggaraan Desa Siaga KesehatanRp 207.362.500
18.Penyelenggaraan Desa Siaga KesehatanRp 3.300.000
19.Penyelenggaraan Desa Siaga KesehatanRp 1.200.000
20.Penyelenggaraan Desa Siaga KesehatanRp 2.500.000
21.Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)Rp 15.600.000
22.Pemeliharaan Jalan DesaRp 4.665.000
23.Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**Rp 18.000.000
24.Pembinaan PKKRp 8.000.000Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **Rp 4.200.000
25.Pembinaan LKMD/LPM/LPMDRp 3.130.000Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat DesaRp 20.000.000
26.Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)Rp 36.000.000
27.Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)Rp 30.000.000
28.Keadaan MendesakRp 25.200.000
Dan pada realisasi penggunaan anggaran dana desa Banjar negri way lima ada 28 item kegiatan, setelah @semua kami lakukan pengkajian data dan investigasi, akan kami rangkum dalam rilis surat konfirmasi dan klarifikasi kepada yang bersangkutan pihak pemerintah Desa Banjar Negri sebelum surat laporan kami layangkan ke pihak APIP atau INSPEKTORAT maupun Aparat Penegak Hukum ( APH ) apabila ditemukan nya indikasi dugaan korupsi dan pihak pemerintah Desa Banjar Negri tidak dapat menunjukkan bukti yang akurat sebagai keterbukaan informasi publik. Ungkapnya
“Kami dalam melakukan tupoksi sebagai lembaga sosial kontrol yang tertuang dalam undang-undang, disisi lain kami juga ber peran serta sebagi warga masyarakat Indonesia turut serta dalam mengawasi penggunaan anggaran dari negara sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. PP ini mengatur bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan korupsi dan pemberian penghargaan bagi masyarakat yang berjasa dalam hal tersebut, serta memberikan hak dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang melaporkan dugaan korupsi. Pungkas Indra.
(Endarwijaya/Irfan Jurnalis Mudah)
Pemalang, Vokalpublika.com – Perubahan mulai terlihat di Jalan Anggur, Kelurahan Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Minggu (11/1/2026). Warga yang sebelumnya hanya berbincang soal kebutuhan harian kini mulai membahas peluang usaha bersama seiring proses pembangunan Koperasi Merah Putih yang mendapat pendampingan Danramil 01 dan Camat Pemalang. Keterlibatan Danramil (Koramil 01/Pemalang) tampak sejak tahap awal perencanaan. Pendampingan …
Probolinggo,-Vokalpublika.com,-Sejak penutup proyek pembangunan dilakukan beberapa hari lalu, masyarakat nampak antusias dengan wajah baru Alun-alun yang lebih luas dan tertata. Terpantau masyarakat sudah banyak berolahraga atau pun sekadar berjalan-jalan di kawasan Alun-alun. Tak sedikit yang mengabadikan momen saat beraktivitas disana.Pembangunan trotoar pematusan kawasan Alun-alun Kota Probolinggo rampung, Sabtu (10/1/2026) petang.Wajah baru Alun-alun pun diresmikan Wali …
Gunungsitoli, vokalpubika.com — Dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) kembali mencuat di Kota Gunungsitoli. Kali ini, sorotan publik tertuju pada proyek Pengaman Pantai yang diduga kuat sarat konflik kepentingan serta penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pejabat daerah. Ketua DPC Pelita Prabu Kota Gunungsitoli, Happy A. Zalukhu, menegaskan bahwa indikasi penyimpangan dalam proyek tersebut tidak bisa …
Pemalang, Vokalpublika.com – Kota Pemalang kini memiliki aturan tegas untuk kawasan City Walk di Jalan Jenderal Sudirman. Pemerintah Kabupaten menetapkan area ini sebagai zona bebas pedagang kaki lima (PKL), seiring upaya menata ruang publik perkotaan agar lebih rapi dan tertib. Melalui video imbauan berdurasi 1 menit 37 detik, Satpol PP bersama Pemadam Kebakaran Kabupaten Pemalang …
Pemalang, Vokalpublika.com – Kondisi jalan kabupaten kembali dikeluhkan warga. Pasalnya, kerusakan jalan tersebut dinilai sangat mengancam keselamatan para pejalan kaki maupun para pengendara, baik pengendara roda dua maupun roda empat. Hampir setahun belakangan, Jalan Perwira yang berada di wilayah Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, belum tersentuh perbaikan. Ruas jalan milik pemkab yang menghubungkan dua kecamatan (Kecamatan …
Jakarta, vokalpublika.com – Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta (Oso) dan tujuh pimpinan partai politik (parpol) nonparlemen meresmikan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) di Jalan H.O.S Tjokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).Sekber GKSR dibentuk untuk memperjuangkan hilangnya suara rakyat pada Pemilu 2024 lalu. Delapan partai nonparlemen tersebut adalah Partai Hanura, Partai Persatuan …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu Kadis …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. Perkara kecelakaan maut tersebut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat Durian, …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga membuang …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), …
