Mahasiswa UNPAD Aksi di DPR RI: Bawa 17+8 Tuntutan Rakyat

Jakarta, vokalpublika.com – Sebanyak 418 mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) turun ke jalan dalam aksi bertajuk Aksi Rekreasi Nasional Rakyat di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2025). Mereka berangkat dari Kampus Unpad Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

ADVERTISEMENT

Kendati diguyur hujan deras, massa aksi tetap bersemangat berjalan dari Taman Ria menuju gerbang DPR RI dengan mengenakan jaket almamater biru tua. “Unpad pula yang menginisiasi gerakan ini,” ujar Humas BEM Kema Unpad, Muhammad Rafa.

Rafa menjelaskan, aksi yang bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi itu merupakan perjuangan menuntut keadilan. Gerakan ini menagih tuntutan rakyat 17+8—17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang—yang tenggat waktunya jatuh pada hari ini.

“Aksi bersama ini adalah penegasan tekad rakyat untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas kegagalan sistemik dalam tata kelola pemerintahan, pelanggaran HAM, dan ketidakadilan ekonomi,” tegasnya.

Ia menambahkan, segenap rakyat Indonesia mengutuk keras tindakan brutal aparat negara serta merumuskan lima tuntutan kritis guna mengatasi krisis kemanusiaan yang dipicu gelombang demonstrasi sejak 25 Agustus 2025.

“Tuntutan ini selaras dengan 17+8 tuntutan rakyat yang lebih luas, menyatukan jutaan rakyat dalam seruan untuk keadilan dan reformasi. Seperti pepatah Sunda, Mun kiruh ti girang, komo kahilirna—perkelahian di hulu akan mengalir ke hilir,” ungkapnya.

Aksi Unpad juga mendesak pemerintah dan DPR segera mengakomodir tuntutan rakyat: Transparansi, Reformasi, dan Empati, menyusul rangkaian demonstrasi besar di berbagai daerah pada akhir Agustus 2025.

Tuntutan 17+8 sendiri awalnya viral di media sosial setelah situasi Tanah Air memanas. Sejumlah influencer populer, seperti Jerome Polin, Andovi da Lopez, JS Khairen, hingga Cania Citta, turut mengunggah dan menyuarakan tuntutan tersebut.

Isi 17+8 Tuntutan Rakyat

17 Tuntutan Jangka Pendek:

1. Menurunkan harga bahan pokok.
2. Menghentikan kriminalisasi aktivis dan mahasiswa.
3. Transparansi APBN/APBD dan realokasi anggaran untuk rakyat.
4. Penghentian proyek yang merusak lingkungan dan reklamasi ilegal.
5. Penegakan hukum tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pejabat tinggi.
6. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.
7. Perlindungan buruh dari sistem kerja kontrak dan outsourcing yang merugikan.
8. Penurunan harga BBM dan tarif listrik.
9. Perbaikan layanan pendidikan tinggi dan penghapusan pungutan liar di kampus.
10. Percepatan reforma agraria dan perlindungan petani.
11. Menjamin kebebasan pers dan menghentikan represi media.
12. Transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah.
13. Penyediaan lapangan kerja yang adil untuk anak muda.
14. Penguatan KPK tanpa intervensi politik.
15. Perlindungan nelayan dari praktik mafia impor dan ekspor.
16. Penyelesaian konflik agraria dan perlindungan masyarakat adat.
17. Peningkatan kualitas layanan kesehatan publik.

8 Tuntutan Jangka Panjang:

1. Reformasi total sistem politik dan pemilu.
2. Desentralisasi kekuasaan dengan tata kelola transparan.
3. Penataan ulang kebijakan investasi agar berpihak pada rakyat.
4. Perubahan sistem hukum untuk menjamin keadilan sosial.
5. Perombakan sistem pendidikan agar inklusif dan berkualitas.
6. Pembangunan ekonomi berbasis kemandirian nasional.
7. Perlindungan menyeluruh atas hak asasi manusia.
8. Reformasi aparat keamanan untuk menghentikan budaya represif.

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)