Home » Advertorial » Ketua DPRD Lampung Timur Apresiasi Langkah Pemerintah Dalam Penanganan Korupsi Oleh Presiden RI Pada Sidang Tahunan MPR RI

Ketua DPRD Lampung Timur Apresiasi Langkah Pemerintah Dalam Penanganan Korupsi Oleh Presiden RI Pada Sidang Tahunan MPR RI

Admin 15 Aug 2025 168

Lampung timur,vokalpublika.com – menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta pidato Penyampaian RUU APBN tahun 2026 beserta nota keuangan,

berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, yang disaksikan secara daring oleh Fokopimda Lampung timur dan seluruh pejabat penting Di Lampung timur di ruang sidang KH. Ahmad hanafiah Sekretariat DPRD lampung timur, pada Jum’at 15 Agustus 2025 .

Kegiatan yang menghadirkan Bupati lampung timur, Ela siti nuryamah, Ketua dprd lampung timur, kapolres lampung timur, Kodim 0429 Lampung timur, Kepala kejaksaan negri sukadana, Kepala OPD se-kabupaten lampung timur, Ketua bawaslu lamlung timur, Ketua organisasi, Insan pers , serta seluruh tokoh pemuda, Agama , Dan tokoh masyarakat kabupaten lampung timur.

Agenda utama sidang Tahunan adalah mendengarkan Pidato Presiden RI yang memuat laporan kinerja lembaga lembaga negara serta penyampaian program pemerintah sekaligus pidato kenegaraan memperingati HUT Ke 80 Kemerdekaan RI.

Dalam keterangan resminya, secara daring Ahmad Muzani, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyampaikan sesuai dengan amanah pak presiden RI prabowo subianto menekan kan bahwa untuk mewujudkan indonesia menjadi negara besar dan kuat yang bukan hanya sanggup bertahan tetapi kompetitif dan berdaulat di pentas dunia.

Baca juga:  Polda Sulut Serahkan Lima Tersangka dan Barang Bukti Dugaan Korupsi Dana Hibah Sinode GMIM ke Kejaksaan

“arah pembangunan kembali diletakkan pada kemandirian pangan ketahanan energi pertahanan nasional dan keunggulan teknologi program-program gratifikasi pembangunan wilayah perbatasan., Selain itu penguatan UMKM menjadi motor penting untuk menciptakan ekonomi yang inklusif.

“dalam menghadapi ketidakpastian global kita patut bersyukur atas pencapaian dalam program pemerintah yang layak dicatat dan ini telah mulai dirasakan manfaatnya salah satunya program makan bergizi gratis, program ini bukan sekedar memberi makan tetapi sebuah investasi besar bagi masa depan bangsa.

kita tahu gizi buruk adalah masalah serius bagi kita, melalui program ini pemerintah memastikan setiap anak indonesia mendapatkan akses pada makanan bergizi sehingga mereka bisa tumbuh sehat kuat dan cerdas. program ini telah menjadi penggerak ekonomi lokal dan instrumen pemerataan ekonomi demikian juga dengan program koperasi merah putih koperasi merah putih adalah alat perjuangan ekonomi rakyat untuk menjadi kuat secara ekonomi gerakan strategis ini bertujuan membangun ekosistem ekonomi modern yg berpihak pada rakyat.

Baca juga:  GMBI Pesisir Barat Laporkan Proyek Talut Sungai Laay dan Serai Ke Kejaksaan Agung

Sementara, Dihadapan para wakil rakyat Prabowo mengingatkan kepada lembaga eksekutif bahwa perlu ada pengawasan dari lembaga legislatif sebagai mitra pemerintah.

Kita tau korupsi adalah masalah besar dinegara kita??” perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi, ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan perilaku korup ada di BUMN, ada di BUMD- BUMD, ini bukan opini namun fakta yang tidak harus kita tutup-tutupi.

“Setelah 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita berapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintahan, hal ini tidak baik tapi harus saya laporkan kepada para wakil-wakil rakyat indonesia.

“karena itu saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi semua lembaga eksekutif dan pemerintah itulah sebabnya pada awal tahun 2025 ini kami telah identifikasi dan telah diselamatkan uang senilai Rp 300.000.000.000.000 rupiah dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan diantaranya; anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang besar, anggaran alat tulis kantor yang besar, dan berbagi anggaran yang selama ini jadi sumber korupsi .

Baca juga:  Ormas Silu Raya Hadiri Pelantikan DPC APDESI Luwu, Tegaskan Dukungan untuk Kepala Desa

Sesuai amanat yang diperintah oleh undang-undang dasar kita yaitu ayat ke empat pasal 33 undang-undang dasar negara republik indonesia untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat. Tegas presiden.

Senada dikatakan ketua DPRD lampung timur, rida rotul aliyah menyampaikan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi atas arahan yang telah disampaikan oleh Presiden.

Kami selaku mitra strategis pemerintah akan terus mengawal dan mengawasi segala program-program pemerintah. Karena sebagai kontrol sosial terhadap eksekutif kita perlu sinergitas yang berkelanjutan bersama penyelenggara hukum yang ada dilampung timur, sesuai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD . tegas nya .

“kami juga mengapresiasi upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menindak tegas kasus-kasus korupsi dinegara yang kita cintai ini.

(Red)

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)
Slider Foto Otomatis
Related post
Polrestabes Surabaya Siapkan 22 Titik Kanalisasi Untuk Pelayanan

Redaksi

28 Apr 2026

SURABAYA, vokalpublika.com- Menjelang momentum Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 Polrestabes Surabaya merancang strategi rekayasa lalu lintas berbasis kanalisasi di 22 titik krusial, terutama di persimpangan padat dan lokasi putar balik (U-turn). Langkah ini demi kelancaran, keamanan dan kenyamanan masyarakat pada momen peringatan May Day ‘26 Dngan pendekatan dan pelayanan pengamanan yang lebih sistematis …

Skandal Pungli Lapas Blitar Meledak: Napi Korupsi Diperas Ratusan Juta, AMI Ultimatum Copot Kalapas

Redaksi

28 Apr 2026

Blitar, vokalpublika.com- Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Lapas Kelas IIB Blitar memicu kegaduhan serius. Narapidana kasus korupsi diduga menjadi korban pemerasan dengan nominal fantastis, berkisar antara Rp60 juta hingga Rp100 juta, demi mendapatkan fasilitas kamar “istimewa” di dalam penjara. Informasi yang dihimpun menyebutkan dua warga binaan berinisial GA dan IK menjadi korban. Uang diduga …

Usai Tinjau Lokasi, Wali Kota Bekasi Jenguk Korban Kecelakaan Kereta di RSUD Kota Bekasi

Redaksi

28 Apr 2026

Kota Bekasi,vokalpublika.com– Usai meninjau langsung lokasi tabrakan kereta api di Bekasi Timur, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto melanjutkan peninjauan ke RSUD Kota Bekasi pada Senin (27/4) malam untuk memastikan kondisi korban yang telah dievakuasi mendapatkan penanganan optimal. Di ruang perawatan, Wali Kota menyapa satu per satu korban yang tengah menjalani perawatan medis. Sejumlah pasien tampak …

Wali Kota Bekasi Tinjau Lokasi Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Pastikan Evakuasi dan Penanganan Korban Maksimal

Redaksi

28 Apr 2026

Kota Bekasi, vokalpublika.com- Wali Kota Bekasi turun langsung ke lokasi kecelakaan kereta api di kawasan Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam, menyusul insiden tabrakan antara kereta rel listrik (KRL) dan kereta jarak jauh yang terjadi sekitar pukul 20.50 WIB. Di lokasi kejadian, Wali Kota hadir bersama Kapolda Metro Jaya serta Wakil Ketua DPR RI, Sufmi …

​OPINI: Menyoal Moralitas “Penumpang Gelap” di Balik Karya Jurnalistik

Alwi Assagaf

28 Apr 2026

Oleh: Aliansi Wartawan Pantura Bersatu (AWPB) ​Sebuah karya jurnalistik lahir dari proses yang panjang dan berisiko. Mulai dari menampung laporan masyarakat, melakukan investigasi lapangan, hingga verifikasi data demi mengungkap kebenaran dan menyelamatkan uang negara. Namun, ironi besar kini tengah melanda profesi kita. ​Fakta di lapangan menunjukkan fenomena miris: munculnya oknum-oknum yang mengaku sebagai rekan seprofesi, …

Carut Marut Infrastruktur WiFi di Pemalang: AWPB Soroti Lemahnya Pengawasan dan Potensi Kebocoran PAD

Alwi Assagaf

27 Apr 2026

PEMALANG – Aliansi Wartawan Pantura Bersatu (AWPB) mendesak Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk bersikap transparan terkait pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) untuk tiang kabel fiber optik (WiFi). AWPB mengindikasikan adanya praktik bisnis jaringan internet “gelap” yang mengabaikan prosedur perizinan dan merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). ​Secara regulasi, pemasangan sarana komersial di lahan pemerintah wajib memiliki izin …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x