Pemkot Bekasi Bentuk Tim Pelaksana Perlinsos Digital, Libatkan ASN hingga Pengurus RT/RW

BEKASI, vokalpublika.com– Pemerintah Kota Bekasi memperkuat upaya penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel melalui percepatan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Langkah tersebut ditandai dengan penetapan tim pelaksana serta pelibatan aparatur pemerintah dan elemen masyarakat dalam proses pendataan hingga pendampingan warga.

Komitmen tersebut dituangkan melalui Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 400.9.2/Kep.477-Dinsos/X/2026 serta Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 400.9.10/121/Dinsos.Linjamsos tentang Pelaksanaan Digitalisasi Perlindungan Sosial Pemerintah Kota Bekasi.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas penunjukan Kota Bekasi oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sebagai salah satu daerah percontohan perluasan digitalisasi bantuan sosial.

Melalui program tersebut, Pemkot Bekasi berupaya memperkuat sistem pendataan dan pendaftaran masyarakat penerima bantuan sosial dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga proses verifikasi dan penyaluran bantuan diharapkan semakin efektif.

Tim Pelaksana Libatkan Berbagai Perangkat Daerah

Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lancar, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono membentuk Tim Pelaksana Digitalisasi Perlindungan Sosial yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

Tim tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), hingga Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi).

Koordinasi juga diperkuat hingga tingkat wilayah. Camat bertugas sebagai Koordinator Wilayah, lurah menjadi Liaison Officer (LO), sedangkan Kasi Kesejahteraan Sosial di tingkat kecamatan dan kelurahan berperan sebagai koordinator lapangan.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pendataan sekaligus mempermudah masyarakat mengakses layanan perlindungan sosial berbasis digital.

ASN, Babinsa hingga Pengurus RT/RW Jadi Agen Perlinsos

Pemkot Bekasi juga melibatkan berbagai unsur masyarakat dan aparat kewilayahan sebagai Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Unsur yang dilibatkan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), PSM, Tagana, kader Posyandu, Karang Taruna, hingga pengurus RT dan RW.

Para agen tersebut memiliki sejumlah tugas penting, mulai dari membantu aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pendaftaran melalui Portal Perlindungan Sosial, hingga mendampingi kelompok rentan.

Kelompok yang menjadi perhatian antara lain warga lanjut usia, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses atau menggunakan teknologi.

Selain itu, agen Perlinsos turut membantu proses pendaftaran, verifikasi biometrik atau autentikasi identitas, serta pendampingan pengajuan sanggah apabila ditemukan ketidaksesuaian data.

Dengan keterlibatan agen di tingkat masyarakat, pemerintah berharap warga yang membutuhkan bantuan tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pendataan digital.

Belasan Ribu Keluarga Telah Mendaftar

Berdasarkan rekap data Perlinsos Digital Kota Bekasi per 18 Oktober 2026, tercatat sebanyak 17.339 kepala keluarga (KK) telah terdaftar. Jumlah tersebut terdiri atas 4.201 KK yang mendaftar secara mandiri dan 13.138 KK melalui bantuan agen Perlinsos.

Cakupan pendaftaran tersebut mencapai 2,08 persen dari total 833.714 KK di seluruh Kota Bekasi.

Untuk pendaftaran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), tercatat sebanyak 16.378 KK telah masuk dalam sistem. Dari jumlah tersebut, 7.670 KK tercatat sebagai potensi layak, 8.676 KK tidak layak, dan 32 KK masih dalam proses verifikasi sistem.

Sementara itu, pendaftaran Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 16.079 KK. Rinciannya, sebanyak 8.370 KK masuk kategori potensi layak, 7.677 KK tidak layak, dan 32 KK masih menjalani proses verifikasi sistem.

Data tersebut menunjukkan bahwa proses pendataan tidak hanya mencakup pendaftaran, tetapi juga mencakup tahapan pemeriksaan kelayakan sebelum data ditetapkan lebih lanjut.

Bekasi Utara Tertinggi dalam Pendaftaran

Dari sisi persebaran wilayah, Kecamatan Bekasi Utara mencatat jumlah pendaftaran tertinggi dengan 2.873 KK. Berikutnya Kecamatan Bekasi Timur dengan 2.110 KK dan Kecamatan Rawalumbu sebanyak 1.877 KK.

Sementara itu, jumlah agen Perlinsos yang telah terdaftar mencapai 5.797 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.326 agen tercatat aktif melakukan kegiatan di lapangan.

Keberadaan agen menjadi salah satu unsur penting dalam memperluas jangkauan sosialisasi dan membantu masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.

Pemkot Bekasi mengimbau warga yang membutuhkan bantuan sosial dan memenuhi kriteria agar segera memanfaatkan fasilitas pendaftaran melalui Portal Perlinsos atau menghubungi agen Perlinsos serta petugas di kantor kelurahan dan kecamatan setempat.

Masyarakat juga diminta menyiapkan dokumen kependudukan yang sah agar proses pendaftaran dan verifikasi dapat berjalan lancar.

Melalui percepatan Perlinsos Digital, Pemkot Bekasi berharap pendataan penerima bantuan sosial semakin terintegrasi dan pelaksanaan program perlindungan sosial dapat berlangsung lebih transparan, akuntabel, serta tepat sasaran.