Pemko Batam Kawal Nasib 1.025 Pekerja PT Ghim Li, Amsakar Bentuk Tim Telusuri Hak dan Status Perusahaan

Batam, vokalpublika.com— Nasib 1.025 pekerja PT Ghim Li Indonesia kini menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemko) Batam setelah aktivitas produksi perusahaan garmen tersebut dilaporkan berhenti sepenuhnya sejak 7 September 2026.

Di tengah ketidakpastian keberlangsungan perusahaan dan belum jelasnya pembayaran sejumlah hak pekerja, Wali Kota Batam Amsakar Achmad turun langsung menemui para pekerja yang menyampaikan aspirasi di depan Kantor Wali Kota Batam, Rabu (16/9/2026).

Amsakar meminta para pekerja tetap tenang dan mempercayakan proses penyelesaian kepada pemerintah.

“Percaya kepada pemerintah ya, Insya Allah, kita akan cari jalan keluar terbaik,” ujar Amsakar.

Ia menegaskan Pemko Batam akan mendalami kondisi PT Ghim Li Indonesia secara menyeluruh, terutama menyangkut hak-hak pekerja yang terdampak berhentinya aktivitas produksi.

Berdasarkan pendataan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, sebanyak 1.025 pekerja terdampak, baik karyawan tetap maupun pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Persoalan yang dihadapi pekerja antara lain ketidakpastian pembayaran gaji periode Agustus 2026 serta hak ketenagakerjaan lainnya yang disebut belum diselesaikan oleh manajemen perusahaan.

Amsakar menyebut proses negosiasi terkait persoalan PT Ghim Li juga tengah berlangsung di Singapura. Pemerintah Kota Batam, menurutnya, tidak ingin persoalan perusahaan justru menyebabkan hak pekerja terabaikan.

“Kita tidak ingin perusahaan lepas tangan. Hak-hak bapak dan ibu harus kita perjuangkan,” tegasnya.

Pemko Bentuk Tim, Telusuri Perubahan Status Perusahaan

Untuk mengetahui duduk persoalan secara menyeluruh, Pemko Batam akan membentuk tim khusus untuk melakukan pendalaman dan investigasi.

Tim tersebut nantinya berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah informasi mengenai perubahan status PT Ghim Li Indonesia.

Berdasarkan informasi yang disampaikan serikat pekerja, perusahaan yang sebelumnya berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) asal Singapura disebut berubah menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada 5 Agustus 2026.

Perubahan tersebut juga disebut diikuti perpindahan alamat hukum perusahaan dari Batam ke Bekasi, Jawa Barat.

Informasi tersebut akan menjadi bagian dari pendalaman pemerintah bersama instansi terkait, termasuk untuk melihat bagaimana perubahan status dan alamat hukum tersebut berkaitan dengan kewajiban perusahaan terhadap para pekerja.

Amsakar memastikan Pemko Batam tidak akan berhenti pada pertemuan tersebut.

“Insya Allah saya tidak akan lepas dari problem yang bapak dan ibu hadapi ini. Saya akan terus dalami dan telusuri,” katanya.

BPJS Pekerja Tetap Ditanggung Pemko

Di tengah kondisi tersebut, Amsakar juga memastikan pembiayaan BPJS bagi para pekerja tetap menjadi perhatian pemerintah.

Ia menyampaikan Pemko Batam tetap menanggung pembiayaan BPJS para pekerja sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi yang sedang mereka hadapi.

Amsakar juga mengapresiasi sikap para pekerja yang tetap menjaga situasi Batam kondusif ketika menyampaikan aspirasi.

“Terima kasih sudah menjadikan Batam tetap kondusif,” ujarnya.

Serikat Pekerja Minta Manajemen PT Ghim Li Dipanggil

Sementara itu, Ketua PC SPAI FSPMI Kota Batam, Hartono, mengatakan para pekerja hingga kini masih menunggu kepastian mengenai kondisi perusahaan setelah aktivitas produksi berhenti sejak 7 September 2026.

Menurut Hartono, pekerja membutuhkan penjelasan langsung mengenai keberlangsungan perusahaan maupun hak-hak yang belum diterima.

“Intinya kami mengadukan nasib. Kalau bisa, manajemen dipanggil untuk hadir dan memperjelas sebenarnya apa yang terjadi di PT Ghim Li,” kata Hartono.

Ia berharap pemerintah dapat memfasilitasi pertemuan antara pekerja dan manajemen perusahaan sehingga persoalan dapat dibahas secara terbuka.

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal Pemko Batam untuk menggali informasi dari para pekerja sekaligus menelusuri kondisi perusahaan bersama instansi terkait.

Dengan dibentuknya tim pendalaman, publik kini menunggu hasil penelusuran pemerintah mengenai status PT Ghim Li Indonesia, kondisi perusahaan, serta kepastian pembayaran gaji dan hak ketenagakerjaan 1.025 pekerja yang terdampak.

Pemko Batam menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ditemukan titik terang dan hak-hak pekerja memperoleh kepastian.