Eks Galian C di Kawasan Hutan: Reklamasi Tak Cukup Jika Ada Dugaan Kejahatan Lingkungan

Pemalang, Vokalpublika.com — Pemulihan atau reklamasi lahan pasca-kegiatan Galian C di kawasan hutan tidak serta-merta menghapus dugaan pelanggaran hukum apabila dalam proses kegiatan tersebut ditemukan indikasi tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup dan kehutanan.

ADVERTISEMENT

Pelaku usaha yang memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) tetap wajib menjalankan seluruh kewajiban sesuai perizinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Legalitas penggunaan kawasan hutan bukan berarti memberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan di luar batas izin, merusak lingkungan, atau mengabaikan kewajiban pemulihan.

“Kalau memang ditemukan unsur kejahatan lingkungan atau pelanggaran terhadap kawasan hutan, reklamasi saja tidak cukup. Harus dilihat secara menyeluruh apakah terdapat perbuatan melawan hukum dan siapa yang harus bertanggung jawab,” ujar Adv. Kuswanto, S.H., selaku praktisi hukum dan pemerhati persoalan aset serta lingkungan, Senin 14 September 2026.

Menurutnya, kawasan hutan merupakan aset negara yang memiliki fungsi ekologis dan sosial yang sangat penting. Kerusakan kawasan hutan tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan bagi masyarakat di sekitar lokasi.

Karena itu, apabila terdapat laporan atau informasi mengenai dugaan kerusakan kawasan hutan akibat kegiatan eks Galian C, aparat penegak hukum dan instansi teknis perlu melakukan pemeriksaan secara objektif dan menyeluruh.

Pemeriksaan tersebut antara lain perlu memastikan status kawasan, dasar perizinan, batas dan luas area yang diperbolehkan untuk digunakan, kesesuaian kegiatan dengan PPKH, dokumen lingkungan, kewajiban reklamasi dan rehabilitasi, serta kondisi aktual kawasan setelah kegiatan berlangsung.

“Yang harus dibuktikan adalah apakah kerusakan tersebut semata-mata merupakan dampak kegiatan yang masih berada dalam koridor izin, atau justru terdapat kegiatan di luar izin maupun pelanggaran terhadap kewajiban hukum. Itu harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan dokumen, bukan sekadar asumsi,” tegasnya.

Ia juga mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk tidak berhenti pada aspek reklamasi semata. Pemulihan lingkungan memang penting, tetapi apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan unsur pidana, maka aspek pertanggungjawaban hukum juga harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengawasan dari pemerintah pusat maupun daerah juga dinilai perlu diperkuat. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama ketika menyangkut sumber daya alam dan aset negara.

“Jangan sampai muncul anggapan bahwa setiap kerusakan kawasan hutan cukup diselesaikan dengan reklamasi atau pembayaran kewajiban tertentu. Jika ditemukan dugaan tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidananya harus tetap diuji melalui proses hukum,” ujarnya.

Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya kerusakan lingkungan berulang.

Pada akhirnya, reklamasi adalah bagian dari kewajiban pemulihan lingkungan. Namun apabila ditemukan dugaan pelanggaran atau tindak pidana, pemulihan lingkungan dan pertanggungjawaban hukum merupakan dua hal yang harus dilihat secara terpisah dan proporsional. (Alwi)

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)