Dugaan Pengondisian Jual Beli Seragam dan LKS di Pemalang Bikin Gaduh Viral di Media Sosial, Kuswanto, SH : Kami  Akan Laporkan Kepada APH

Pemalang Jawa Tengah, Vokalpublika.com – Polemik kewajiban pembelian seragam sekolah kembali menghangat di tengah masyarakat. Banyak orang tua siswa SMP Negeri, SMA Negeri, dan SD Negeri di Kabupaten Pemalang merasa terbebani karena diduga diwajibkan membeli seragam sekolah dan lembar kerja siswa (LKS) di tempat tertentu.

Namun, MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pemalang, hingga saat ini masih bungkam. akhirnya angkat suara. Sudah seharusnya dinas terkait memberikan klarifikasi resmi dan mengambil sikap tegas menyatakan tidak ada kewajiban bagi orang tua atau wali siswa untuk membeli seragam di sekolah atau tempat tertentu atau segera menindak tegas oknum – oknum yang terbukti terlibat dalam praktik pengondisian jual beli seragam dan lembar kerja siswa (LKS) yang akhir – akhir ini membuat heboh dan gaduh di media sosial.

Ini dia komentar beberapa warganet terkait polemik jual beli seragam dan LKS.

@akun xxx
Anak saya sekarang kelas 5 SD.
Kemaren di kasih LKS 7 PC.
Harus bayar 84.000.
itu ada tindakan apa tidak yah….
Lokasi Randudongkal.

@akun xxx
LKS tetap bayar. Anak saya minta duit buat beli LKS di SD Belik kelas 6.

Praktisi Hukum Adv. Kuswanto, SH., angkat bicara atas kegaduhan dan viralnya pratik jual beli seragam sekolah di tingkat SMA, SMP dan SD Negeri di Kabupaten Pemalang. Ia juga menyesalkan atas bungkamnya para pejabat dinas terkait terkait polemik yang yang terjadi (dugaan pengondisian praktik jual beli seragam sekolah dan LKS yang sengaja, diduga diarahkan oleh oknum Guru, MKKS serta Oknum Pejabat Dindikbud).

“Laporan informasi dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial sudah sangat banyak, bahkan viral. Seharusnya dinas terkait segera memberikan klarifikasi, sidak, serta menindaklanjuti informasi tersebut. Bila terbukti berikan oknum yang terlibat sanksi tegas,” kata Kuswanto saat dihubungi melalui pesan singkat, Minggu 20 Juli 2025.

Menurutnya, Dindikbud Kabupaten Pemalang seharusnya respon cepat agar tidak terjadi polemik dan kegaduhan. Karena jual beli seragam dan LKS sangat bertentangan dengan program Bupati Pemalang, masyarakat itu taunya ada seragam dan LKS gratis. maka dari itu, sampaikanlah dengan cepat dan tepat kepada masyarakat agar mereka tidak gagal paham. Jangan malah bungkam, bahkan advokat muda yang lahir dari seorang aktivis sosial tersebut tidak akan segan melaporkan polemik yang terjadi kepada aparat penegak hukum (APH).

“Kalau polemik dan viralnya dugaan pengondisian jual beli seragam benar terbukti dan kita pelajari ada unsur pidananya, saya bersama tim tidak segan – segan untuk melaporkan persoalan ini ke aparat penegak hukum. Ini persoalan serius, negara sudah menjamin pendidikan dengan menggelontorkan begitu banyak anggaran. Jadi jangan dianggap sepele,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menghimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan kepada dirinya (akan di tindak tegas) apabila ada oknum – oknum dari pihak sekolah maupun dari dinas terkait yang menjual seragam sekolah dan LKS. (AL)

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)