LAUNCHING HUKUM86.COM, ASWIN KALBAR DORONG PERS MAKIN TAJAM KAWAL PENEGAKAN HUKUM

Budi Gautama: Jangan Takut Mengungkap Fakta, Tapi Jangan Pernah Mengabaikan Verifikasi

PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT – Kehadiran Hukum86.com sebagai media nasional diharapkan tidak sekadar menjadi bagian dari pertumbuhan industri media digital, tetapi mampu mengambil peran lebih besar dalam mengawal transparansi, mengungkap fakta, serta mendorong penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.

Harapan tersebut disampaikan Ketua DPD Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Kalimantan Barat, Budi Gautama, bersama keluarga besar ASWIN Kalbar, dalam momentum launching Hukum86.com, Minggu (9/8/2026).

Budi Gautama secara khusus menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Nurjali, S.Pd.I., selaku Chief Executive Officer (CEO) Hukum86.com, seraya berharap media tersebut mampu membangun karakter jurnalistik yang kuat, independen, kritis, dan dipercaya publik.

«“Selamat dan sukses atas launching Hukum86.com. Jadikan momentum ini sebagai awal untuk membangun media yang berani menyuarakan fakta, kritis terhadap persoalan publik, tetapi tetap profesional dan bertanggung jawab,” tegas Budi Gautama.»

Menurut Budi, dunia pers saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Arus informasi bergerak sangat cepat, sementara publik membutuhkan informasi yang bukan hanya cepat, tetapi juga benar, terverifikasi, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, ia menilai media yang mengusung isu hukum memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Pemberitaan mengenai dugaan pelanggaran hukum, penyalahgunaan kewenangan, korupsi, pelayanan publik maupun persoalan pemerintahan harus dilakukan melalui proses jurnalistik yang cermat.

Jangan sampai kecepatan pemberitaan mengalahkan ketelitian dalam mencari fakta.

“Pers harus berani masuk ke ruang-ruang yang membutuhkan pengawasan publik. Tetapi setiap tudingan harus memiliki dasar. Setiap informasi harus diverifikasi. Pihak yang diberitakan harus diberi ruang untuk memberikan klarifikasi. Inilah yang membedakan kerja jurnalistik profesional dengan sekadar membangun opini,” ujar Budi.

KAWAL HUKUM, BUKAN MENGHAKIMI

Budi menegaskan, fungsi kontrol sosial pers bukan berarti menempatkan media sebagai lembaga yang menghakimi seseorang atau institusi.

Menurutnya, tugas pers adalah menggali, memeriksa, mengonfirmasi, dan menyampaikan fakta kepada publik, sementara proses hukum tetap menjadi kewenangan aparat dan lembaga penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip tersebut dinilai penting agar pemberitaan tidak berubah menjadi penghakiman melalui ruang publik.

“Media harus tajam terhadap persoalan, tetapi tetap adil terhadap manusia. Kalau ada dugaan penyimpangan, ungkap berdasarkan data dan fakta. Kalau ada pihak yang dituduh, berikan hak jawab dan ruang klarifikasi. Jangan membangun berita berdasarkan asumsi,” tegasnya.

TRANSPARANSI PUBLIK HARUS DIKAWAL

Budi Gautama juga menyoroti pentingnya peran media dalam mengawal penggunaan kewenangan dan anggaran publik.

Menurutnya, berbagai kebijakan pemerintah, pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, serta penggunaan keuangan negara dan daerah merupakan bagian dari kepentingan masyarakat yang layak mendapatkan pengawasan melalui kerja jurnalistik.

Namun, pengawasan tersebut harus dilakukan secara profesional dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta prinsip-prinsip verifikasi dan keberimbangan.

“Uang publik harus memiliki manfaat publik. Kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Di sinilah pers memiliki fungsi kontrol sosial. Tetapi kontrol itu harus berbasis fakta, bukan fitnah atau tekanan,” katanya.

ASWIN: MEDIA HARUS MENJADI PENJAGA INFORMASI PUBLIK

Budi berharap Hukum86.com mampu membangun redaksi yang memiliki karakter kuat dalam menghadirkan pemberitaan hukum dan kepentingan publik.

Ia juga mendorong agar para jurnalis tidak berhenti pada informasi permukaan, tetapi mampu melakukan pendalaman melalui dokumen, data, konfirmasi kepada pihak terkait, observasi lapangan, serta penelusuran fakta secara berkelanjutan.

“Investigasi bukan sekadar membuat judul yang keras. Investigasi adalah kerja jurnalistik yang membutuhkan data, dokumen, ketelitian, keberanian, dan integritas. Kalau faktanya kuat, berita tidak perlu dibesar-besarkan,” ungkapnya.

Atas nama DPD ASWIN Kalbar dan keluarga besar ASWIN Kalbar, Budi Gautama kembali mengucapkan selamat atas launching Hukum86.com.

Ia berharap media tersebut mampu menjadi salah satu kekuatan pers nasional yang konsisten mengedepankan kebenaran, independensi, profesionalisme, dan kepentingan publik.

“Terus berkarya. Jangan takut mengungkap fakta. Tetapi jangan pernah meninggalkan etika, verifikasi dan keberimbangan. Pers yang kuat bukan pers yang paling keras suaranya, melainkan pers yang paling kuat mempertanggungjawabkan fakta yang diberitakannya,” pungkas Budi.(Bsg)

PESAN ASWIN KALBAR

TAJAM MENGAWAL FAKTA.
TEGAS MENYIKAPI PERSOALAN.
BERIMBANG DALAM PEMBERITAAN.
INDEPENDEN DALAM MENJALANKAN FUNGSI PERS.

BUDI GAUTAMA
Ketua DPD ASWIN Kalimantan Barat