Home » Hukum » Dairi Raih Penghargaan Menteri Hukum RI, Sukses Bentuk 169 Posbankum hingga Tingkat Desa dan Kelurahan

Dairi Raih Penghargaan Menteri Hukum RI, Sukses Bentuk 169 Posbankum hingga Tingkat Desa dan Kelurahan

Clara T S 13 Jun 2026 120

MEDAN –vokalpublika.com
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi kembali menorehkan prestasi di tingkat provinsi. Kali ini, Kabupaten Dairi menerima penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia atas komitmennya dalam membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan sebagai upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat.

Advertisement
ADVERTISEMENT

Penghargaan tersebut diserahkan pada acara Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan se-Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Rabu (10/6/2026). Pemerintah Kabupaten Dairi diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Surung Charles L. Bantjin yang hadir menerima penghargaan dari Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, jajaran Kementerian Hukum RI, pejabat Kementerian Desa, unsur Forkopimda Sumatera Utara, para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses terhadap keadilan tanpa terkecuali. Karena itu, kehadiran Posbankum hingga ke tingkat desa dan kelurahan menjadi langkah strategis dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat.

Baca juga:  Prabowo Tunjuk Sugiono Gantikan Ahmad Muzani Sebagai Sekjen Partai Gerindra

“Hukum harus hadir dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga negara, termasuk masyarakat yang berada di daerah terpencil. Posbankum menjadi jembatan penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum secara mudah dan terjangkau,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Hukum RI menyerahkan piagam penghargaan kepada sejumlah pemerintah kabupaten/kota yang dinilai berhasil mendukung pembentukan Posbankum di wilayah masing-masing. Kabupaten Dairi menjadi salah satu daerah yang memperoleh apresiasi tersebut berkat keberhasilannya membentuk Posbankum di seluruh desa dan kelurahan.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum RI atas dukungan dalam memperluas jangkauan layanan bantuan hukum di Sumatera Utara. Menurutnya, keberadaan Posbankum akan menjadi sarana yang efektif dalam memberikan pendampingan hukum sekaligus membantu penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius M. Silalahi, melaporkan bahwa hingga saat ini telah terbentuk sebanyak 6.110 Posbankum di seluruh wilayah Sumatera Utara. Capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai elemen masyarakat dalam memperkuat pelayanan hukum berbasis desa dan kelurahan.

Baca juga:  Bupati Dairi Terima Audiensi Pascasarjana USU, Dorong ASN Tingkatkan Kompetensi Melalui Pendidikan Lanjutan

Usai menerima penghargaan, Sekda Dairi Surung Charles L. Bantjin menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi berkomitmen penuh mendukung keberadaan Posbankum sebagai sarana pelayanan publik yang memberikan perlindungan, informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum kepada masyarakat.

Menurutnya, Posbankum tidak hanya berfungsi sebagai tempat memperoleh bantuan hukum, tetapi juga menjadi media edukasi yang mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya konflik sosial maupun sengketa hukum di tengah masyarakat.

“Keberadaan Posbankum diharapkan mampu meningkatkan pemahaman hukum masyarakat hingga ke tingkat desa, sekaligus menjadi sarana preventif dalam menciptakan kehidupan yang tertib, aman, harmonis, dan berkeadilan,” ungkap Charles.

Baca juga:  Polri Terbitkan Direktif dan Bentuk Satgas ASRI untuk Pastikan Program Presiden Berjalan Optimal

Ia menambahkan, penghargaan yang diterima menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Dairi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang inklusif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Saat ini Kabupaten Dairi telah memiliki 169 Pos Bantuan Hukum yang tersebar di 161 desa dan 8 kelurahan, sehingga seluruh wilayah administratif di Kabupaten Dairi telah terjangkau layanan bantuan hukum berbasis masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD Kabupaten Dairi Abdul Gofur Simatupang, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Simon Tonny Malau, Kepala Bagian Hukum Setda Dairi Arjun Nainggolan, serta Kepala Desa Karing Ius Sariance Siburian.

Dengan diresmikannya Posbankum Desa/Kelurahan se-Sumatera Utara, diharapkan akses masyarakat terhadap layanan hukum semakin cepat, mudah, dan terjangkau, sekaligus memperkuat upaya mewujudkan keadilan yang merata hingga ke pelosok desa.(clara)

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi Ikuti Penyusunan Dokumen SAKIP untuk Perkuat Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Clara T S

31 Jul 2026

Medan – vokalpublika.comDalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil, Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi mengikuti Rapat Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara. ADVERTISEMENT Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara sebagai …

Kasat Pol PP Horas Pardede Pimpin Langsung Monitoring dan Penyampaian Himbauan Perizinan Bangunan di Sidikalang

Clara T S

30 Jul 2026

Sidikalang –vokalpublika comKepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Dairi, Horas Pardede, memimpin langsung kegiatan penyampaian himbauan, peringatan, serta monitoring kepatuhan terhadap perizinan usaha dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di wilayah Kecamatan Sidikalang, Kamis (30/7/2026). ADVERTISEMENT Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan Peraturan Daerah sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat agar setiap pembangunan gedung …

Perkuat Tata Kelola Pelayanan Publik, Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi Ikuti Sosialisasi Penilaian Maladministrasi Tahun 2026

Clara T S

29 Jul 2026

Medan – vokalpublika.comDalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi menghadiri Sosialisasi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan. ADVERTISEMENT Kegiatan tersebut …

​Bupati Pemalang Kena OTT, Kundhi PKB: KPK Tepat, Peringatan DPRD Tak Diindahkan Pelayanan Publik Harus Terus Berjalan

Alwi Assagaf

29 Jul 2026

Pemalang, Vokalpublika.com – Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pemalang terkait dugaan korupsi jual beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa mengejutkan publik. Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dari Fraksi PKB, Heru Kundhimiarso, mengapresiasi langkah tegas KPK dan mendesak pelayanan publik di Pemalang tetap berjalan normal. ADVERTISEMENT ​”Di atas segalanya, kita berharap …

Robot Simanullang Gaspol Digitalisasi Pajak Dairi, Pembayaran QRIS dan Virtual Account Segera Diluncurkan

Clara T S

29 Jul 2026

Bapenda Dairi dan Bank Sumut Perkuat Sinergi, Core PAD Disiapkan Pantau Penerimaan Daerah Secara Real-Time. ADVERTISEMENT SIDIKALANG – vokalpublika.comBadan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Dairi di bawah kepemimpinan Robot Simanullang terus mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan pendapatan daerah. Melalui penerapan sistem pembayaran pajak dan retribusi berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Virtual Account, Bapenda …

OTT Bupati Pemalang: KPK Sita Rp2 Miliar dan Amankan 21 Orang

Alwi Assagaf

29 Jul 2026

Jakarta, Vokalpublika.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan barang bukti uang tunai senilai lebih dari Rp2 miliar dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pemalang. Selain menyita uang tunai, tim penyidik meringkus 21 orang dari tiga lokasi berbeda, yakni Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. ADVERTISEMENT ​Lima orang yang tertangkap tangan di Jakarta, termasuk Bupati Pemalang, …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x