Home » Berita » ​Bupati Pemalang Kena OTT, Kundhi PKB: KPK Tepat, Peringatan DPRD Tak Diindahkan Pelayanan Publik Harus Terus Berjalan

​Bupati Pemalang Kena OTT, Kundhi PKB: KPK Tepat, Peringatan DPRD Tak Diindahkan Pelayanan Publik Harus Terus Berjalan

Alwi Assagaf 29 Jul 2026 91

Pemalang, Vokalpublika.com – Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pemalang terkait dugaan korupsi jual beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa mengejutkan publik. Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dari Fraksi PKB, Heru Kundhimiarso, mengapresiasi langkah tegas KPK dan mendesak pelayanan publik di Pemalang tetap berjalan normal.

Advertisement
ADVERTISEMENT


​”Di atas segalanya, kita berharap pemerintahan tetap berjalan dengan baik, terus melayani publik dan menjalankan tugas negara seperti sedia kala,” ujar Kundhi kepada wartawan, Rabu (29/7/2026).


​Kundhi menilai langkah hukum yang diambil lembaga antirasuah tersebut dipastikan berdasarkan bukti dan observasi mendalam.
​”Kita apresiasi apa yang dilakukan KPK. Tentu mereka punya kewenangan dan sudah mengumpulkan data serta bukti kuat sebelum bertindak,” tegasnya.

Baca juga:  Kuasa Hukum Jordan Minta Polres Karimun Segera Tetapkan Tersangka EP dan F Alias Gugun


​Ia mengungkapkan, legislatif sebenarnya telah berulang kali memberikan peringatan keras dan catatan kritis terkait tata kelola pemerintahan yang menyimpang di Pemalang.
​”Jauh-jauh hari kami sudah mengingatkan berkali-kali. Bahkan saya pernah menyampaikan kritik keras dan memberi ‘tanda merah’. Saya katakan keadaan sedang tidak baik-baik saja, jalankan pemerintahan dengan benar, jangan neko-neko,” ungkapnya.


​Menyikapi perkembangan kasus ini, Kundhi menegaskan DPRD Pemalang berfokus pada fungsi pengawasan dan evaluasi internal agar roda pemerintahan tidak lumpuh, tanpa mencampuri proses hukum yang sedang berjalan.

Baca juga:  Rp1,1 Miliar Lenyap, Tapi Yang Tersisa Bukan Aset Negara, Hanya Jejak Telepon Intimidasi Dari Bos Rekanan Yang Juga Ketua LSM.


​”Ranah penegakan hukum sepenuhnya wewenang KPK. Langkah cepat yang akan kami lakukan adalah evaluasi dan pengendalian administrasi. Apapun kondisinya, masyarakat tetap butuh pelayanan,” jelas mantan aktivis AMPERA tersebut.


​Mengenai dugaan keterlibatan anggota DPRD lainnya dalam perkara ini, Kundhi mengaku belum menerima detail informasi resmi dan berharap tidak ada anggota dewan yang terseret.
​”Saya belum tahu data detailnya. Dari anggota dewan yang ada, kita belum tahu siapa yang diperiksa karena semua masih proses penyelidikan. Harapan kami tentu tidak ada yang terlibat,” katanya.

Baca juga:  Satu Pulau Sudah Hilang, Satu Lagi Terancam, DPRD Karimun Warning Keras Eksploitasi Citlim


​Kundhi menyebut peristiwa ini sebagai pukulan telak bagi Kabupaten Pemalang dan berharap menjadi evaluasi mendasar bagi seluruh penyelenggara negara.
​”Ini seperti ‘tsunami kedua’ bagi Pemalang. Meski sudah sering kami ingatkan, kenyataannya tetap terjadi. Semoga ini menjadi pelajaran besar bagi kita semua untuk menjaga amanah rakyat,” pungkasnya.

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
Perkuat Tata Kelola Pelayanan Publik, Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi Ikuti Sosialisasi Penilaian Maladministrasi Tahun 2026

Clara T S

29 Jul 2026

Medan – vokalpublika.comDalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi menghadiri Sosialisasi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan. ADVERTISEMENT Kegiatan tersebut …

Robot Simanullang Gaspol Digitalisasi Pajak Dairi, Pembayaran QRIS dan Virtual Account Segera Diluncurkan

Clara T S

29 Jul 2026

Bapenda Dairi dan Bank Sumut Perkuat Sinergi, Core PAD Disiapkan Pantau Penerimaan Daerah Secara Real-Time. ADVERTISEMENT SIDIKALANG – vokalpublika.comBadan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Dairi di bawah kepemimpinan Robot Simanullang terus mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan pendapatan daerah. Melalui penerapan sistem pembayaran pajak dan retribusi berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Virtual Account, Bapenda …

OTT Bupati Pemalang: KPK Sita Rp2 Miliar dan Amankan 21 Orang

Alwi Assagaf

29 Jul 2026

Jakarta, Vokalpublika.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan barang bukti uang tunai senilai lebih dari Rp2 miliar dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pemalang. Selain menyita uang tunai, tim penyidik meringkus 21 orang dari tiga lokasi berbeda, yakni Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. ADVERTISEMENT ​Lima orang yang tertangkap tangan di Jakarta, termasuk Bupati Pemalang, …

PT DPM Bangun Ekosistem Pelestarian Budaya Pakpak Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Clara T S

29 Jul 2026

SIDIKALANG _vokalpublika comPelestarian budaya tidak cukup dilakukan melalui seremoni semata, tetapi harus diwujudkan melalui pembinaan yang berkelanjutan. Prinsip tersebut menjadi landasan PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) dalam mendukung Aktivasi Seni Budaya Pakpak yang digelar di Desa Tungtung Batu, Kecamatan Silima Pungga Pungga, Kabupaten Dairi. ADVERTISEMENT Melalui kegiatan yang berlangsung pada 25 Juli 2026 itu, …

Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi Serahkan Sertipikat Hak Pakai kepada Kementerian Haji dan Umrah, Perkuat Kepastian Hukum Aset Negara

Clara T S

29 Jul 2026

Sidikalang –vokalpublika.comKantor Pertanahan Kabupaten Dairi kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung tertib administrasi pertanahan melalui penyerahan Sertipikat Hak Pakai atas nama Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Dairi. Penyerahan sertipikat tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan kepastian hukum terhadap aset milik instansi pemerintah sekaligus memperkuat legalitas aset negara agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas …

​Pimpin Rakor Kecamatan, Sekcam Pemalang Instruksikan Percepatan RKPDes 2027 dan DPD Baru

Alwi Assagaf

29 Jul 2026

Pemalang, Vokalpublika.com – Pemerintah Kecamatan Pemalang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pembentukan Anggota Dewan Perwakilan Desa (DPD) Periode Baru sekaligus Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026 untuk Pelaksanaan 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Pendopo Kecamatan Pemalang, Rabu (29/7/2026). ADVERTISEMENT ​Rapat kerja strategis ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Pemalang dan …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x