​Pidato Ketegasan Bupati Diabaikan: Saat Arahan Netralitas Pilkades Kalah Penting dari Antrean Berkat

PEMALANG, Vokalpublika.com — Agenda krusial mengenai netralitas aparatur desa dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kabupaten Pemalang tahun 2026 diwarnai pemandangan ironis. Di tengah ketegasan Bupati yang memberikan arahan taktis, sejumlah oknum Kepala Desa dan ASN justru memilih meninggalkan ruang rapat demi mengamankan absensi dan jatah makan siang.

​Insiden tersebut terjadi saat jalannya Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Desa se-Kabupaten Pemalang yang digelar di Pendopo Kabupaten, Selasa (2/6/2026).

Pertemuan yang dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), camat, dan seluruh kepala desa ini sedianya menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi demi menjaga kondusivitas pesta demokrasi tingkat desa pada November mendatang.

​Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, dalam pidatonyo menegaskan bahwa profesionalisme dan netralitas seluruh aparatur pemerintahan adalah harga mati yang tidak dapat ditawar. Dengan retorika yang lugas, ia memperingatkan seluruh kepala desa agar tidak terlibat dalam politik praktis atau menunjukkan keberpihakan.

​”Kalau Anda tidak netral, berarti Anda banci. Kepala desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus sportif dan netral dalam Pilkades,” ujar Anom Widiantoro secara lugas di hadapan peserta rakor.

​Bupati menambahkan, ketidaknetralan pemimpin di tingkat akar rumput berpotensi besar memicu polarisasi dan perpecahan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, jajaran Forkopimda berkomitmen penuh untuk mengambil tindakan hukum serta sanksi administratif yang tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran.

​Senada dengan Bupati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Pemalang, Andri Adi, memaparkan batasan regulasi yang mengikat para aparatur.

Larangan keberpihakan tersebut tidak hanya berlaku bagi Kepala Desa dan BPD, tetapi juga mencakup PNS, TNI, dan Polri.

​Menurut Andri, indikasi pelanggaran dapat diukur dari tindakan yang paling sederhana, seperti melakukan foto bersama dengan calon kepala desa atau secara aktif memfasilitasi gerakan politik tertentu.

​Berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan, unsur yang diperbolehkan masuk dalam struktur kepanitiaan Pilkades secara mutlak dibatasi dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), yang meliputi:

​Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), ​Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), serta
​Perangkat Desa.

​”Yang mutlak tidak boleh menjadi panitia adalah anggota BPD dan Kepala Desa,” tegas Andri.

​Kendati esensi pengarahan ini menyangkut stabilitas keamanan daerah, komitmen sejumlah peserta rakor patut dipertanyakan.

Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, saat Bupati sedang menjabarkan poin-poin krusial, sebagian oknum tamu undangan justru beranjak dari tempat duduk mereka.

​Alih-alih menyimak regulasi hingga tuntas, mereka memilih membubarkan diri lebih awal guna memadati meja registrasi untuk mengisi daftar hadir penutup sekaligus mengamankan kotak paket makan siang dari panitia.

Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan disiplin serta krisis atensi di saat pimpinan daerah sedang menggaungkan urgensi integritas birokrasi. (Alwi Assagaf).

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)