- AdvertorialAmsakar Ajak KAHMI dan Masyarakat Bergerak Bersama Bangun Batam
- BeritaRilis Resmi Pemcam Pemalang: 47 Bakal Calon Siap Bertarung di Pilkades Serentak 2026
- AdvertorialBersama Polresta Barelang dan PSSI, Amsakar Bagikan 1.000 Paket Beras untuk Warga Sekupang
- AdvertorialBP Batam Genjot Promosi KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam di Singapura
- BeritaPilkades 2026: Risyanto Siap Membawa Perubahan Untuk Sewaka Lebih Maju
- BeritaJanji Politik Terganjal Distribusi, Sejumlah Ambulans Desa Mangkrak di Dinpermasdes Pemalang

Dasco Usul Pemerintah Siapkan Operasi Militer Selamatkan WNI di Myanmar, Jika Diplomasi Gagal
Jakarta, Vokalpublika.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengeluarkan pernyataan mengejutkan sekaligus menggugah perhatian publik. Ia mengusulkan agar pemerintah Indonesia menyiapkan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagai opsi terakhir untuk menyelamatkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang kini ditahan oleh junta militer di Myanmar, jika jalur diplomasi gagal menghasilkan hasil.
Usulan itu muncul menyusul kasus penahanan seorang WNI berinisial AP, yang disebut-sebut sebagai seorang selebgram, oleh otoritas militer Myanmar pada Desember 2024. AP dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara oleh pengadilan militer Myanmar atas dugaan keterlibatannya dengan kelompok bersenjata yang dianggap membahayakan rezim junta.
“Jika jalur diplomasi sudah ditempuh secara maksimal namun tetap tidak berhasil, maka pemerintah perlu mempertimbangkan operasi militer selain perang. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025,” kata Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen, Rabu (2/7).
UU TNI yang baru memang membuka ruang hukum bagi TNI untuk melakukan operasi militer non-perang demi melindungi kepentingan nasional, termasuk menyelamatkan WNI yang terancam di luar negeri.
Namun, Dasco menegaskan bahwa diplomasi tetap harus menjadi pilihan utama. Ia mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk memaksimalkan pendekatan melalui jalur diplomatik dan konsuler, termasuk melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon.
“Kita harus tetap mendahulukan diplomasi. Tapi negara tidak boleh abai jika jalur itu buntu. Keselamatan WNI adalah tanggung jawab negara,” tegas politisi Partai Gerindra itu.
Puan: Diplomasi Jadi Langkah Awal
Senada dengan Dasco, Ketua DPR RI Puan Maharani turut menekankan pentingnya upaya diplomatik dalam menangani kasus ini. “Kami mendorong pemerintah terus menjalin komunikasi diplomatik yang intensif, karena keselamatan WNI adalah prioritas,” ujar Puan dalam pernyataan terpisah.
Hingga kini, Kemlu RI telah mengirimkan nota diplomatik dan melakukan sejumlah langkah non-litigasi, termasuk pengajuan grasi kepada otoritas Myanmar. Pemerintah juga memberikan pendampingan hukum kepada AP selama proses persidangan.
Meski begitu, kondisi Myanmar yang masih dilanda konflik sipil dan pemerintahan militer yang represif membuat ruang gerak diplomatik menjadi tantangan tersendiri.
Pengamat: Usulan OMSP Harus Dikaji Cermat
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Dr. Reza Pohan, menilai usulan OMSP sebagai bentuk tekanan diplomatik dan pernyataan bahwa Indonesia tidak tinggal diam jika warganya terancam di luar negeri.
“Ini adalah sinyal bahwa negara siap melindungi warga negaranya dalam situasi darurat. Tapi tentu perlu pengkajian matang, karena masuk ke wilayah negara lain, apalagi yang sedang konflik internal, mengandung risiko geopolitik yang tidak kecil,” ujarnya.
Reza juga mengingatkan pentingnya koordinasi lintas sektor, termasuk TNI, Kemlu, dan BIN, jika opsi OMSP benar-benar disiapkan. “Kita juga harus mengantisipasi reaksi dari negara-negara tetangga dan ASEAN secara keseluruhan,” tambahnya.
Kasus AP Cerminan Tantangan Perlindungan WNI
Kasus AP bukan yang pertama melibatkan WNI dalam masalah hukum di luar negeri, namun konteks Myanmar yang sedang dalam krisis menjadikan kasus ini sangat kompleks. Pemerintah Indonesia menghadapi ujian besar dalam menyeimbangkan pendekatan lunak diplomasi dan kemungkinan respons keras demi menegakkan tanggung jawab konstitusional terhadap warganya.
Di tengah situasi geopolitik yang rapuh dan kepemimpinan militer Myanmar yang sulit ditembus, semua mata kini tertuju pada langkah pemerintah berikutnya.
Apakah jalur diplomasi akan membawa pulang AP ke tanah air? Atau benarkah Indonesia akan mengaktifkan kekuatan militernya demi satu nyawa warga negara?
Pertanyaan itu masih menggantung—namun satu hal yang pasti, keberanian negara dalam melindungi rakyatnya sedang diuji
FIFA World Cup 2026
Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat
48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026
Alwi Assagaf
13 Sep 2026
Pemalang, Vokalpublika.com — Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 di Kecamatan Pemalang mulai memasuki tahapan pendaftaran bakal calon. Sejumlah desa telah memiliki beberapa nama yang mendaftarkan diri untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa. ADVERTISEMENT Berdasarkan rilis resmi dari Pemerintah Kecamatan Pemalang diumumkan, Desa Banjarmulya memiliki empat bakal calon, yakni Daristo, Supardi, M. Abdul …
Alwi Assagaf
13 Sep 2026
Pemalang, Vokalpublika.com — Bursa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Desa Sewaka, Kecamatan Pemalang, mulai menghangat. Salah satu figur menonjol yang resmi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa (Bakal Kades) adalah Risyanto. ADVERTISEMENT Langkah putra daerah ini didasari komitmen kuat untuk mengabdi di tanah kelahiran. Berbekal rekam jejak kepemimpinan, kedisiplinan, dan pengalaman pengayoman di …
Alwi Assagaf
13 Sep 2026
Pemalang, Vokalpublika.com — Sejumlah unit armada mobil ambulans bantuan untuk pemerintah desa (pemdes) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang terpantau terparkir lama dan belum disalurkan di halaman Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Pemalang. ADVERTISEMENT Berdasarkan pantauan di lokasi pada Minggu (13/8/2026), deretan kendaraan operasional layanan kesehatan masyarakat tersebut tampak mangkrak tanpa ada kepastian …
Alwi Assagaf
12 Sep 2026
Pemalang, Vokalpublika.com — Pemerintah Kecamatan (Pemcam) Ulujami mengawal ketat persiapan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (Pilkades PAW) Desa Blendung. Tahapan awal dimulai melalui pembentukan panitia pemilihan dalam Musyawarah Desa (Musdes) di balai desa setempat, Kamis (10/9/2026). ADVERTISEMENT Kegiatan tersebut dipimpin oleh jajaran Pemcam dan Forkopimca Ulujami, serta dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa …
Redaksi
11 Sep 2026
Kepulauan Meranti, vokalpublika.com Keberadaan RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, yang terletak dan berlokasi di Dorak, sekitar Kantor Bupati dan Gedung DPRD serta dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, sebelum Kabupaten Kepulauan Meranti berdiri sendiri dan memisahkan diri dari Kabupaten Induk Bengkalis, kondisi bangunan saat ini sudah mulai sangat menguatirkan karena termakan usia, keretakan bangunan RSUD …
Redaksi
11 Sep 2026
LUWU, vokalpublika.com— Sejumlah personel Kodim 1403 Kota Palopo turun langsung melakukan penertiban terhadap aktivitas pertambangan yang diduga ilegal di sejumlah lokasi wilayah Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Kamis, 10 September 2026. ADVERTISEMENT Penertiban tersebut dilakukan setelah personel TNI-AD menemukan masih adanya aktivitas dan sejumlah pekerja yang berada di lokasi pertambangan yang sebelumnya telah beberapa …
17 Sep 2025 5.653 views
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. ADVERTISEMENT Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu …
07 Oct 2025 4.533 views
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
05 Aug 2025 3.895 views
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. ADVERTISEMENT Perkara kecelakaan maut …
05 Aug 2025 3.732 views
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. ADVERTISEMENT Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi …
22 May 2025 3.235 views
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. ADVERTISEMENT Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat …
14 May 2025 3.192 views
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. ADVERTISEMENT Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga …
28 Jul 2025 2.609 views
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. ADVERTISEMENT Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai …