- AdvertorialPansus Ranperda LAM DPRD Batam Tindaklanjuti Hasil Fasilitasi Gubernur Kepri
- BeritaPolres Ngawi Amankan 2 Tersangka Pengedar Narkoba 223,842 gram Sabu Disita
- AdvertorialWawali Harris Bobihoe Ajak Camat Lurah Kolaborasi Jaga Kerukunan Dan Harmoni Sosial
- BeritaDiduga Pungut Biaya Bantuan Ketahanan Pangan Rp20 Ribu per KPM, Aparatur Pekon Suka Banjar Pesisir Barat Diadukan Warga ke LSM GMBI, Sekdes Akui Honor Perangkat Desa Belum Dibayar 7 Bulan
- AdvertorialPemkab Dairi Segera Revitalisasi Tiga Sekolah Terdampak Kebakaran, Pengerjaan Ditarget Mulai Juli
- BeritaProgres TMMD Sengkuyung II Pemalang di Desa Klarean Capai 85%
Diduga Pungut Biaya Bantuan Ketahanan Pangan Rp20 Ribu per KPM, Aparatur Pekon Suka Banjar Pesisir Barat Diadukan Warga ke LSM GMBI, Sekdes Akui Honor Perangkat Desa Belum Dibayar 7 Bulan
Redaksi 08 May 2026 154 Pesisir Barat Vokalpublika.com-Lembaga suadaya Masyatakat LSM GMBI ungkap dugaan pungutan liar yang dinilai resahkan warga pekon suka banjar kecamatan ngambur kabupaten pesisir barat
Dugaan pungli ini bermula dari aduan masyarakat yang menjadi keluarga penerima manfaat KPM bantuan ketahanan pangan dari kementrian sosial yang diduga dijadikan praktik PUNGLI oleh oknum pegawai desa
Menurut informasi yang di himpun LSM GMBI dimanana sebanyak 470 KPM bantuan ketahanan pangan di pungut biaya oleh pemerintahan dengan alasan biaya administrasi,kamis 7/5/2026
“Ya bener bang memang bener pak seluruh penerima bantuan beras dan minyak itu di kenai biaya oleh pemerintahan”ugkap masyarakat
Sumber juga mengatakan setiap bantuan yang berasal dari pemerintah diadakan pemungutan biaya oleh pemerintahan desa suka banjar dengan alibi biaya administrasi
“Pemungutan dana dipekon suka banjar ini bukan hanya sekali ini pak setiap bantuan yang dibagikan kan kemasrakat pasti dikenai biaya oleh pemerintahan desa”paparnya
Ditempat yang terpisah team investigasi LSM GMBI menemui Rianto salah satu kadus dipekon suka banjar ,dimana kadus tersebut membenarkan bahwa pihaknya meminta dana administrasi dengan masyarakat penerima manfaat KPM
“Bener bang memang sebanyak 470 AKU KPM kami kenakan biaya administrasi sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) karna kami di perintah oleh sekretaris desa”terang kadus
Guna untuk mengali informasi lebih lanjut team investigasi LSM GMBI juga menemui Waluyo selaku sekretaris desa pekon suka banjar kecamatan ngambur dimana team investigasi GMBI mendapatkan informasi yang cukup mencengangkan
Bagai tidak sekretaris desa tersebut mengatakan terpaksa memungut dana sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) tersebut per KPM karana seluruh kadus disana engan melakukan tugas mereka dikarenakan kan mereka sudah Lama tak menerima honor dari pemerintah desa suka banjar
“Langkah ini kami tempuh karna terpaksa pak untuk biaya operasional petugas karna saya selaku sekretaris desa sudah malu untuk memerintah meraka karena sudah 7 tujuh bulan belum mendapatkan gaji”jelas Waluyo
Waluyo juga mengatakan aperatur pemerintahan desa suka banjar saat merasa ketimpangan karna peratin Sumarno sudah lama tidak masuk kantor tanpa ada penjelasan
“Kami juga saat ini bagai kapal tak bernahkoda,karna peratin kami sudah lama tak masuk kantor tanpa ada penjelasan dari peratin,bahkan kami tidak tau dimana keberadaan peratin saat ini” ungkap Waluyo
Waluyo juga mengungkap kan selain gaji aperatur yang tidak tersalurkan bahkan mubil siaga desa disana tidak dioperasi kan Karena sedang mengalami kerusakan
“Jangan kan untuk menggaji RT dan perangkat desa pak mobil siaga desa pekon pun saat ini rusak dan belum bisa di pebaiki karena keterbatasan dana sedangkan masyarakat kami sangat membutuhkan mobil siaga tersebut” terang sekdes
Tentu ini menjadi pertanyaan besar LSM GMBI sedangkan diketahu tahun 2025 peratin Warno mengagarkan dana cukup pantastis dari dana desa guna untuk keperluan operasional aperatur desa
Dengan rincian sebagai berikut
Rp. 964.613.000
Pagu
Rp. 678.017.060
Penyaluran
Tahapan Penyaluran
Status Desa: MAJU
1 Rp 483.235.820 71.27
2 Rp 194.781.240 28.73
3 Rp 0 0.00
Detail data penyaluran
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Rp 21.000.000
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) Rp 24.000.000
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) Rp 40.500.000
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** Rp 38.892.500
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Rp 24.708.400
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 24.800.000
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 1.920.000
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 12.900.000
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 5.380.000
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) Rp 2.550.000
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) Rp 15.000.000
Pembinaan PKK Rp 6.300.000
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Rp 8.850.000
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa Rp 6.000.000
Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) ** Rp 8.400.000
Keadaan Mendesak Rp 12.600.000
Penyertaan Modal Rp 192.925.000
Menyikapi problem yang terjadi di pekon suka banjar ketua LSM GMBI distrik perisir barat Beni Setiawan MENGECAM KERAS atas tindakan oknum peratin pekon suka banjar yang diduga mengabaikan amanah dari masyarakat desa disana
“Tentu kamu minta kepada dinas terkait agar segera mengevaluasi oknum-oknum peratin nakal di pesisir barat yang lalai dari tugas nya sebagai kepala desa”tegas Beni
Lanjut ketua GMBI”kami juga minta agar pihak penegah hukum dalam hal ini Polsek ngaras agar segera memetriksa aperatur pemerintahan desa suka banjar yang diduga kuat melakukan pungutan liar (PUNGLI) kepada masyarakat desa disanan
NGAWI, vokalpublika.com– Polres Ngawi Polda Jatim terus berkomitmen dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Kali ini Polres Ngawi Polda Jatim melalui Satresnarkoba mengungkap peredaran gelap Narkoba dan menangkap Dua tersangka pengedar. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat melalui call center 110 yang langsung ditindaklanjuti secara cepat oleh Polres Ngawi. Adapun Dua tersangka yang diamankan Polisi adalah …
DAIRI /vokalpublika.comPemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi melalui Dinas Pendidikan melaksanakan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, dalam hal ini, Pemkab memastikan akan segera merevitalisasi tiga sekolah yang sebelumnya mengalami musibah kebakaran. Program ini merupakan program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Langkah ini menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan pendidikan sekaligus menghadirkan fasilitas belajar yang layak …
PEMALANG, Vokalpublika.com – Memasuki hari ke-25, program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II TA 2026 di Desa Klarean, Kecamatan Petarukan, menunjukkan progres signifikan. Sinergi antara Kodim 0711/Pemalang dan warga setempat berhasil memacu capaian fisik hingga menyentuh angka 85 persen pada Kamis (7/5/2026). ​Kegiatan difokuskan pada dua sasaran utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat:​Pembangunan …
Batam, vokalpublika.com— Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Provinsi Kepulauan Riau resmi akan dilantik pada Sabtu, 9 Mei 2026. Prosesi pelantikan dijadwalkan berlangsung di lantai 4 Kantor Wali Kota Batam dan diperkirakan dihadiri sejumlah tokoh penting dari unsur organisasi pers, pejabat pemerintahan, hingga perusahaan media di Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelantikan, Mitra Julias Tama, …
PEMALANG – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pemalang, Ahmad Hidayat, memberikan peringatan keras kepada seluruh personelnya. Ia menegaskan tidak akan menoleransi adanya oknum anggota yang membekingi atau membocorkan rencana razia penanggulangan prostitusi di wilayahnya. ​”Kami akan beri sanksi seberat-beratnya bagi anggota yang terbukti ‘bermain’. Penertiban harus dilakukan secara bersih dan tanpa kompromi,” …
DAIRI//vokalpublik.comSeorang residivis bersama seorang wanita kembali diringkus Sat Narkoba Polres Dairi di sebuah kos – kosan yang berada di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Kasi Humas Polres Dairi, AKP Syahril Ramadhan mengatakan, residivis itu berinisial SBM (31) dan seorang wanita berinisial MJB (35) yang diduga merupakan donatur dari bisnis barang haram tersebut. “Ya …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com – Jadi Pertanyaan di tengah-tengah masyarakat pasalnya tiba-tiba 4 (empat) Kepala Dinas Dan 1 (satu) Asisten di pemerintahan Bupati Humbang Hasundutan Dr Oloan Paniaran Nababan SH, MH. Secara kompak mengundurkan diri. Dari Pantauan awak media ke 4 (empat) Kepala Dinas dan 1 (satu) Asisten yang mengundurkan diri yaitu, Frans Judika Pasaribu Kadis …
Humbang Hasundutan, vokalpublika.com, – Wakil Bupati (Wabup) Humbang Hasundutan (Humbahas) Yunita Rebeka Marbun kaget karena Ajudannya Fricilia Damanik yang selama ini menemaninya saat bertugas, tiba-tiba dimutasi oleh bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan tanpa alasan, pernyataan ini diungkapkan saat Wabup Yunita Rebeka Marbun turut mengantarkan Fricilia Damanik ke tempat kerja baru di Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul, …
Bulukumba, Vokalpublika.com -Aksi protes tidak biasa mengguncang Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba pada Selasa (5/8). Sejumlah warga bersama keluarga korban kecelakaan lalu lintas melakukan aksi simbolik dengan menggantungkan celana dalam dan bra di pagar kantor Kejari. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap penanganan perkara yang dinilai jauh dari rasa keadilan. Perkara kecelakaan maut tersebut …
Bulukumba,Vokalpublika.com – Ratusan warga yang tergabung dalam aksi unjuk rasa melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Bulukumba dengan melempari kantor kejaksaan menggunakan telur dan kotoran sapi. Selasa, 5 Agustus 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes atas penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dinilai tidak adil dan tidak transparan. Perkara kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat Durian, …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga membuang …
Nias Selatan, VokalPublika.com – Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Caritas Sogawunasi, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan kembali mencuat. Kepala Desa (Kades) Faona Lala Giawa kini menjadi sorotan setelah warga melaporkan adanya penyimpangan pengelolaan dana dari tahun 2020 hingga 2024. Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), …
