- BeritaRomy Soekarno Usul Pemilu Digital: Hemat Anggaran, Cegah Kecurangan
- BeritaKKP Bongkar Tambang Ilegal di 153 Pulau Kecil
- BeritaBatam Kota Harmoni, Wakil Wali Kota Tegaskan Komitmen Jaga Kerukunan
- BeritaBatam Ekspor Struktur Turbin Angin ke AS, Amsakar: Ini Kebanggaan dan Tonggak Baru Industri Kita
- BeritaWakil Bupati Meranti Lantik 28 Pejabat, Tegaskan Tak Ada Unsur Politik
- BeritaYayasan Sahabat Ainon Ibrahim Kolaborasi Lintas Komunitas Gelar Khitanan Massal di Pulau Lance Batam Sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 H
Bongkar Mafia Tambang! Prabowo Instruksikan Pengambilalihan Lahan Ilegal
OI P 28 Jun 2025 30 Jakarta, VokalPublika.com – Presiden terpilih Prabowo Subianto mengambil langkah tegas terhadap maraknya praktik tambang ilegal yang merugikan negara. Sebanyak 300 ribu hektare lahan yang digunakan untuk aktivitas tambang ilegal akan segera diambil alih oleh negara melalui kerja sama lintas lembaga.
Langkah tersebut menyusul temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memperkirakan potensi kerugian negara akibat tambang ilegal mencapai Rp700 triliun.
> “Kami telah melakukan pengawasan bersama lintas lembaga. Potensi kerugian negara yang berasal dari aktivitas tambang ilegal ini sangat besar, bahkan mencapai lebih dari Rp700 triliun,” ujar Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dikutip dari Tirto.id, Jumat (28/6/2025).
Yusuf menjelaskan, sebagian besar tambang ilegal beroperasi di kawasan hutan tanpa izin yang sah. Adapun komoditas yang dieksploitasi antara lain emas, timah, bauksit, hingga batu bara.
Menurut dia, strategi yang disepakati saat ini adalah merebut kembali penguasaan lahan terlebih dahulu, kemudian menyusul proses hukum dan penindakan lainnya.
> “Kita ambil dulu arealnya. Dikuasai oleh negara dulu. Baru selanjutnya diproses pelanggaran hukumnya. Kalau nunggu proses hukum, bisa bertahun-tahun,” katanya dalam forum pengawasan di Jakarta.
Sinergi Lintas Lembaga
Penertiban ini melibatkan berbagai instansi seperti Kejaksaan Agung, TNI, Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta otoritas sektor pertambangan.
Instruksi pengambilalihan dikabarkan menjadi salah satu arahan Presiden Prabowo yang menaruh perhatian pada kebocoran penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.
Salah satu sumber Kompasiana menyebut, pendekatan ini merupakan bentuk respons atas lemahnya penegakan hukum selama ini, dan sebagai penegasan bahwa tambang ilegal tidak bisa lagi ditoleransi.
> “Kalau dibiarkan, negara akan terus dirampok. Ini langkah yang berani dan harus dikawal bersama,” tulis akun Kompasiana Nusa Fakta, dalam artikelnya berjudul Prabowo Kuasai 300 Ribu Hektare Tambang Ilegal, Rp700 Triliun Uang Negara Diselamatkan (27/6/2025).
Fokus di Kawasan Hutan
Dari temuan BPKP, mayoritas tambang ilegal berada di dalam kawasan hutan dan telah beroperasi bertahun-tahun tanpa izin resmi. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif, serta mempersempit ruang hidup masyarakat adat dan lokal.
Pemerintah disebut akan mengarahkan penggunaan kawasan pasca-penertiban untuk dimanfaatkan secara legal dan berkelanjutan, termasuk kemungkinan dilelang kepada BUMN atau swasta nasional yang memenuhi aspek lingkungan dan perizinan.
Jakarta, Vokalpublika.com – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Romy Soekarno, mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera merancang transformasi sistem pemilu menuju era digital, termasuk penerapan electronic voting (e-voting). Usulan ini disampaikan Romy dalam rapat kerja bersama KPU dan Bawaslu di Gedung DPR, Senayan, Senin (7/7). Ia menekankan pentingnya Demokrasi 5.0, sebuah …
Jakarta, Vokalpublika.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan sebanyak 370 Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebar di 153 pulau kecil di Indonesia. Namun, sebagian besar kegiatan tambang tersebut belum memiliki izin pemanfaatan pulau kecil dari KKP. “Kalau IUP-nya 370 di 153 pulau kecil. Kalau izin (IUP) itu kan dari Kementerian ESDM dan pemerintah daerah. Rata-rata …
Batam, Vokalpublika.com – Suasana penuh kedamaian mewarnai pembukaan acara “Hamba Tuhan Bermazmur I” di Hotel Vista, Senin (7/7/2025). Dalam momen penuh spirit kebersamaan ini, Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, hadir membawa pesan mendalam tentang pentingnya menjaga harmoni di tengah keberagaman. “Batam adalah rumah besar bagi semua. Kota ini harus menjadi tempat yang damai, …
Batam, Vokalpublika.com – Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, menghadiri seremoni pelepasan struktur jacket untuk proyek Empire Wind di Seatrium Batam Yard, Kabil. Struktur baja berteknologi tinggi hasil rakitan industri lokal ini akan dikirim ke Amerika Serikat guna mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai di wilayah Pantai Timur …
Meranti, Vokalpublika.com – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin SM MM, secara resmi melantik dan mengambil sumpah 28 Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jalan Dorak, Senin (7/7). Adapun pejabat yang dilantik terdiri dari 18 Pejabat Administrator (Eselon III) dan 10 Pejabat …
Batam, Vokalpublika.com – Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Yayasan Sahabat Ainon Ibrahim (YSAI) menggelar khitanan massal bertajuk “Dengan Berkhitan Semoga Menjadi Anak yang Sholeh” pada Minggu, 6 Juli 2025. Kegiatan sosial ini berlangsung di Pulau Lance, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dan melibatkan 25 anak dari keluarga kurang mampu …
Tanjungpinang, 22 Mei 2025 – Kasus penyelundupan narkotika kembali mengguncang perairan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam dua pekan terakhir, aparat gabungan berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan sabu-sabu dengan total berat hampir 4 ton dari dua kapal berbeda di wilayah laut Karimun. Kapal pertama, berbendera Thailand, diamankan TNI AL pada 13 Mei 2025 di Selat Durian, …
KARIMUN – DPC PROJO Kabupaten Karimun menyoroti langkah PT Anva Gemilang Bersama (AGB) yang meminta Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan surat edaran resmi terkait jadwal pembuangan sampah. Permintaan tersebut dinilai tidak semestinya datang dari pihak ketiga yang hanya berperan sebagai pelaksana teknis. Sebelumnya, Manajer Operasional PT AGB menyampaikan kepada media bahwa pihaknya mengusulkan agar warga membuang …
Karimun, vokalpublika.com – Seorang pria bernama Jantro Butar–Butar dilaporkan ke Polres Karimun atas dugaan menyalahgunakan profesi sebagai pengacara atau advokat tanpa legalitas resmi. Laporan ini dilayangkan oleh Ronald Reagan Baringbing, S.H. bersama rekannya Patas Sulaiman Rambe, S.H., yang merupakan kuasa hukum dari Joni alias Acun, korban dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan. Perkara ini bermula …
Karimun, VokalPublika.com — Di tengah bisingnya dunia politik yang kerap dipenuhi gemerlap panggung dan sorotan kamera, ada satu sosok yang memilih berjalan berbeda. Ia tak banyak bicara di media, tapi langkahnya senantiasa terasa di tengah masyarakat. Dialah Hj. Rohani, politisi perempuan yang kini melangkah lebih jauh dari DPRD Kabupaten Karimun ke DPRD Provinsi Kepulauan Riau. …
Karimun, vokalpublika.com – Sejumlah mahasiswa asal Kabupaten Karimun melayangkan kritik tajam terhadap kinerja DPRD yang dinilai lebih sibuk tampil di media daripada menjalankan fungsi pengawasan secara nyata. Kritik tersebut disampaikan dalam pernyataan terbuka yang diterima redaksi pada Senin (10/6). Okta Alamsyah, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Raja Haji Tanjungpinang, menjadi salah …
Karimun, 25 Mei 2025 — Menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Raden Richky Dwi Muhardi sebagai Ketua DPD KNPI Kabupaten Karimun periode 2022–2025, dinamika politik kepemudaan mulai menghangat. Salah satu nama yang mencuat sebagai bakal calon ketua periode selanjutnya adalah Hairun Amirin, S.AP, seorang aktivis muda yang dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kepemudaan di Karimun. …
Jakarta, Vokal Publika — DPP PROJO akhirnya angkat bicara terkait maraknya pemberitaan yang menyeret nama Budi Arie Setiadi dalam pusaran kasus judi online. Sekretaris Jenderal DPP PROJO, Handoko, menyebut narasi yang berkembang saat ini sarat dengan framing jahat dan fitnah murahan yang mencoba mendiskreditkan sosok Ketua Umum mereka. “Stop narasi sesat dan framing jahat terhadap …
Comments are not available at the moment.