FKKBK dan GPBI: Proyek KDMP Ulujami Harus Sejalan dengan Regulasi dan Perlindungan Kesehatan Siswa

PEMALANG, Vokalpublika.com – Pembangunan infrastruktur dan program strategis nasional yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terus mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat. Namun, dukungan tersebut juga diiringi dengan catatan kritis yang membangun guna memastikan bahwa esensi pembangunan tidak mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan.

ADVERTISEMENT

Hal ini secara tegas disuarakan oleh Forum Komunikasi Keluarga Besar Kejaksaan (FKKBK) bersama dengan Gerakan Pekerja dan Buruh Indonesia Raya (GPBI). Kedua organisasi ini menyatakan komitmen tegak lurus mendukung visi besar Presiden Prabowo, namun meminta adanya penyesuaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek KDMP yang berlokasi di Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang.

Perhatian utama FKKBK dan GPBI tertuju pada dampak sosial dan kemanusiaan yang ditimbulkan oleh aktivitas proyek tersebut, khususnya yang berkaitan langsung dengan ekosistem pendidikan di sekitar lokasi.

“Kami dari jajaran GPBI dan FKKBK secara prinsip mendukung penuh program-program percepatan pembangunan yang digagas oleh Bapak Presiden Prabowo. Kendati demikian, kami menyadari bahwa setiap pijakan pembangunan haruslah selaras dengan aspek sosial dan kemanusiaan. Hak anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang layak, di dalam ruang lingkup belajar yang aman dan nyaman, tidak boleh tereduksi oleh aktivitas proyek,” tegas Ali Afandi Wakil Ketua GPBI Pemalang dalam keterangannya. Kamis 12 Maret 2026.

Pada kesempatan tersebut, Ali Afandi juga mempertanyakan lahan yang dibangun KDMP di Desa Mojo tersebut, itu lahan milik aset desa atau aset milik pemerintah daerah.

Lebih lanjut, koalisi kedua organisasi ini menyoroti secara spesifik mengenai aspek kesehatan para siswa yang sekolahnya berada di radius terdekat dari lokasi proyek KDMP.

Paparan debu, polusi udara, hingga kebisingan dari alat berat dinilai berpotensi mengganggu konsentrasi belajar dan mengancam kesehatan pernapasan para peserta didik. Oleh karena itu, FKKBK dan GPBI mendorong pihak kontraktor dan pemangku kebijakan terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh.

Senada disampaikan oleh Andi Haris Ketua FKKBK, menurutnya, evaluasi ini diharapkan berjalan sesuai dengan regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta manajemen risiko sosial.

“Kami berharap ada evaluasi yang proporsional sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pertimbangan terhadap aspek kesehatan generasi penerus bangsa harus diletakkan pada prioritas tertinggi. Pembangunan fisik memang penting untuk kemajuan negara, tetapi membangun dan menjaga kualitas sumber daya manusia jauh lebih krusial,” ujar Andi.

Sikap bijak dan lugas yang ditunjukkan oleh FKKBK dan GPBI ini diharapkan mampu menjembatani komunikasi antara pelaksana proyek dan masyarakat terdampak. Dengan adanya mitigasi risiko yang tepat—seperti pengaturan jam operasional alat berat, penyiraman jalan untuk mengurangi debu, atau pemasangan peredam kebisingan—diharapkan proyek KDMP di Desa Mojo tetap dapat berjalan lancar tanpa harus mengorbankan hak dasar dan kesehatan para siswa. (Alwi Assagaf).

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)