Bupati Dairi dan DPRD Tandatangani Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027

DAIRI – vokalpublika.com
Bupati Dairi Vickner Sinaga bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi menandatangani Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2027.

ADVERTISEMENT

Penandatanganan tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Dairi, Kamis (13/8/2026), setelah seluruh rangkaian pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 pada Masa Sidang III selesai dilaksanakan.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani, didampingi Wakil Ketua I Halvensius Tondang dan Wakil Ketua II Wanseptember Situmorang.

Dalam sambutannya, Bupati Dairi Vickner Sinaga menyampaikan bahwa kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 merupakan hasil dari seluruh rangkaian tahapan pembahasan yang telah dilakukan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif.

“Setelah melalui seluruh rangkaian tahapan persidangan Masa Sidang III, maka pada hari ini secara bersama-sama kita melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara DPRD Kabupaten Dairi dan Bupati Dairi tentang Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027,” ujar Vickner.

Menurutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Dokumen tersebut juga menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2027.

Penyusunan dan pengelolaan anggaran tersebut, kata Bupati, dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Vickner mengakui bahwa dalam proses pembahasan Rancangan KUA dan PPAS terdapat dinamika serta perbedaan pandangan antara pihak eksekutif dan legislatif. Namun, menurutnya, perbedaan tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kami menyadari pada Masa Sidang III ini kemungkinan adanya perbedaan pendapat pada saat pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 antara pihak eksekutif dengan Bapak/Ibu Dewan yang terhormat. Semuanya itu merupakan dinamika kehidupan berdemokrasi dan muaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi,” katanya.

Bupati juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Dairi yang telah memberikan saran, perhatian dan masukan selama proses pembahasan berlangsung.

“Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat atas saran, perhatian dan kerja kerasnya selama pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027,” ucapnya.

Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan tersebut, proses penyusunan APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2027 memasuki tahapan berikutnya. Pemerintah Kabupaten Dairi bersama DPRD selanjutnya akan melanjutkan pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.

Turut hadir dalam Rapat Paripurna tersebut Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Surung Charles Bantjin, unsur Forkopimda Kabupaten Dairi, Sekretaris DPRD Dairi Bahagia Ginting, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.(clara)

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)