Home » Uncategorized » Pengadaan Lift Rp4,9 M Kemana Anggaran Pemeliharaan Sampai 200 Jutaan Pertahun

Pengadaan Lift Rp4,9 M Kemana Anggaran Pemeliharaan Sampai 200 Jutaan Pertahun

Clara T S 24 Feb 2026 190

Advertisement
ADVERTISEMENT

Medan//vokalpublika.com

Pengadaan lift senilai Rp4,9 miliar di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Utara menjadi perhatian serius Ketua Umum LSM LP3SU Jaya Simanjuntak di tengah kebijakan efisiensi fiskal dan berbagai kebutuhan pendidikan yang belum terpenuhi, proyek tersebut dinilai perlu dievaluasi kembali Dan
Jaya Simanjuntak Ketum LSM LP3SU mempertanyakan urgensi pengadaan fasilitas tersebut. Ia menilai penggunaan anggaran miliaran rupiah untuk pengadaan pembangunan lift belum tentu sejalan dengan kondisi sektor pendidikan yang masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana.
“Jika tidak bersifat mendesak, sebaiknya ditangguhkan terlebih dahulu. Masih banyak kebutuhan pendidikan yang lebih prioritas dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” Ungkap Ketum LP3SU Jaya Simanjuntak Yang
Dinilai Kurang Selaras dengan Narasi Efisiensi,

Baca juga:  Senyum Lansia Belakang Padang, Wawako Li Claudia Serahkan Tambahan Bansos untuk 158 Penerima

Ketum LSM LP3SU Jaya Simanjuntak juga menyoroti adanya inkonsistensi dalam kebijakan pengelolaan anggaran kemana anggaran pemeliharan lift mencapai 200 jutaan per tahunnya, contoh, Ta 2024 Rp 200 jt, Ta Rp 2023 Rp 200 jt, Ta 2022 Rp 200 Jt Ta 2020 Rp 156 Jt dan Ta 2019 Rp 100 Jt, Jaya Simanjuntak mengingatkan bahwa sebelumnya pemerintah daerah menerapkan pengetatan belanja, bahkan sejumlah bantuan sekolah pada tahun 2025 disebut belum terealisasi.
Menurutnya, publik wajar mempertanyakan kebijakan tersebut ketika di satu sisi pemerintah menyampaikan narasi efisiensi, namun di sisi lain muncul rencana pembangunan fasilitas perkantoran dengan nilai signifikan.
“Ini menimbulkan pertanyaan soal konsistensi kebijakan anggaran. Kita bicara efisiensi, tapi muncul anggaran baru yang cukup besar,” tegas Ketum LSM LP3SU

Baca juga:  GMBI Temukan Dugaan Proyek Asal Jadi Hingga Kantor Pemenang Tender Fiktif di Pesibar

Jaya Simanjuntak juga minta Skala Prioritas Ditinjau Ulang
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan menekankan pentingnya penentuan skala prioritas dalam penggunaan APBD. Jaya simanjuntak menyarankan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi mendalam sebelum proyek tersebut direalisasikan.
Menurutnya, anggaran Rp4,9 miliar dapat dialihkan untuk program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan, seperti:
Perbaikan ruang kelas dan fasilitas sekolah
Bantuan operasional pendidikan
Peningkatan sarana belajar di wilayah terpencil
Dukungan infrastruktur dasar pendidikan
“Kita tidak menolak pembangunan fasilitas. Namun harus dilihat urgensinya. Apakah lift lebih penting dibanding sekolah yang masih kekurangan ruang kelas atau fasilitas dasar”Jelas Jaya Simanjuntak
Ketum LSM LP3SU Jaya Simanjuntak juga berharap Gubernur Sumatera Utara mempertimbangkan kembali rencana tersebut dengan melihat kondisi fiskal daerah serta kebutuhan riil masyarakat.
Menurutnya, setiap kebijakan anggaran semestinya tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan sensitivitas publik dan rasa keadilan.
Masih banyak program bantuan yang lebih prioritas dan belum tersalurkan,” Ujar Jaya Simanjuntak

Baca juga:  Simpan Sabu, Ekstasi Hingga Ganja, Warga Parbuluan Diringkus Polres Dairi

Di tengah berbagai tantangan pendidikan di Sumatera Utara, penentuan skala prioritas dinilai menjadi faktor kunci agar kebijakan fiskal tetap konsisten dan berpihak pada rakyat.(cs)

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)

FIFA World Cup 2026

Pesta Sepak Bola Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat

0 Hari
0 Jam
0 Menit
0 Detik

48 Negara | 11 Juni - 19 Juli 2026

Related post
Mulai Senin, Polres Dairi Berlakukan Tilang Manual, Ini Pelanggaran yang Jadi Sasaran

Clara T S

25 Jul 2026

Sidikalang – vokalpublika.comSatuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Dairi akan mulai melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui tilang manual mulai Senin, 27 Juli 2026. Penindakan tersebut akan difokuskan di Kota Sidikalang dan sejumlah titik lainnya di wilayah hukum Polres Dairi sebagai upaya meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di jalan raya. ADVERTISEMENT …

PD Pasar Dairi Tegaskan Penyesuaian Tarif Kios Blok A dan B Bukan Kenaikan Baru, Melainkan Berakhirnya Insentif Covid-19

Clara T S

24 Jul 2026

Sidikalang –vokalpublika.comPerusahaan Daerah (PD) Pasar Kabupaten Dairi memberikan penjelasan resmi terkait penyesuaian tarif sewa kios Gedung Blok A dan Blok B Pasar Sidikalang yang belakangan menjadi perhatian para pedagang. Penjelasan tersebut disampaikan melalui surat resmi Nomor 500.2.2.5/710/PD Pasar/VII/2026 tertanggal 7 Juli 2026 yang ditujukan kepada Bupati Dairi selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM). ADVERTISEMENT Surat tersebut …

Percepat Sertipikasi Tanah MBR, Menteri Nusron: Manfaat Program Pemerintah Harus Dirasakan Secara Utuh

Clara T S

24 Jul 2026

Jakarta –vokalpublika.comPemerintah terus memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat sertipikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang ditandatangani oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), …

Sekjen ATR/BPN: Pejabat Administrator Harus Jadi Penggerak Perubahan yang Berdampak bagi Masyarakat

Clara T S

24 Jul 2026

Jakarta – vokalpublika.comSekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa pejabat administrator harus mampu menjadi motor penggerak perubahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Kepemimpinan, menurutnya, tidak lagi cukup hanya berorientasi pada penyelesaian tugas administratif, tetapi harus mampu menghasilkan kinerja yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. ADVERTISEMENT Hal tersebut disampaikan …

Menteri Nusron Tinjau Kantah Aceh Tamiang Pascabencana, Pastikan Layanan Pertanahan Kembali Optimal

Clara T S

24 Jul 2026

Aceh Tamiang -vokalpublika comMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meninjau langsung Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (23/7/2026), untuk memastikan pemulihan layanan pertanahan pascabencana hidrometeorologi Sumatera tahun 2025 berjalan dengan baik. ADVERTISEMENT Kunjungan tersebut dilakukan guna melihat secara langsung kondisi gedung dan fasilitas pelayanan yang sebelumnya mengalami kerusakan …

DPRD Dairi Sahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Menjadi Perda, Bupati Vickner: Evaluasi Jadi Momentum Perbaikan Bersama

Clara T S

23 Jul 2026

SIDIKALANG-vokalpublika.co ADVERTISEMENT Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dairi dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Dairi, Rabu (22/7/2026). Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani, didampingi Wakil …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x