Papan Pengawasan BP Batam Terpasang, Aktivitas Cut and Fill dan Reklamasi Mangrove Masih Berlangsung

Batam, vokalpublika.com– Aktivitas penimbunan mangrove di kawasan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, kembali menuai sorotan. Meski di lokasi terpasang papan bertuliskan “Alokasi Tanah Ini Dalam Pengawasan Badan Pengusahaan Batam”, kegiatan pematangan lahan berupa cut and fill serta reklamasi mangrove diduga masih terus berlangsung.

Berdasarkan hasil investigasi lapangan yang dilakukan DPW Gugus Hukum Lingkungan Hidup Indonesia (GHLHI) Kepulauan Riau pada Sabtu, 3 Januari 2026, aktivitas tersebut diduga kuat dilakukan oleh PT Genosky Tira Propertindo. Di lokasi, tim menemukan lalu lalang truk pengangkut tanah, alat berat jenis ekskavator yang masih beroperasi, serta indikasi penimbunan kawasan mangrove secara masif.

Padahal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap kegiatan cut and fill dan reklamasi wajib mengantongi perizinan lengkap, mulai dari Persetujuan Lingkungan, izin reklamasi, hingga kesesuaian tata ruang. Namun hingga kini, dokumen izin cut and fill maupun izin reklamasi di lokasi tersebut diduga belum dapat dibuktikan secara terbuka kepada publik.

Ironisnya, kawasan ini sebelumnya telah menjadi objek inspeksi mendadak (sidak) DPRD Kota Batam. Namun fakta di lapangan menunjukkan aktivitas justru masih berjalan, memunculkan dugaan adanya pembiaran terhadap pelanggaran lingkungan hidup.
Ketua DPW GHLHI Kepulauan Riau, Wisnu Hidayatullah, SE, menegaskan bahwa pemasangan papan pengawasan BP Batam seharusnya menjadi sinyal tegas penghentian seluruh aktivitas di lapangan.

“Ketika status lahan dinyatakan dalam pengawasan BP Batam, maka seluruh kegiatan seharusnya dihentikan. Fakta bahwa penimbunan mangrove dan cut and fill masih berlangsung menunjukkan dugaan pelanggaran berlapis serta bentuk perlawanan terhadap hukum,” tegas Wisnu.
Ia juga mengungkapkan bahwa DPW GHLHI Kepri telah mengajukan permohonan informasi publik kepada BP Batam guna memperoleh data resmi terkait status alokasi lahan, perizinan, serta legalitas aktivitas yang diduga dilakukan PT Genosky Tira Propertindo.
“Kami menuntut keterbukaan data. Jika benar tidak ada izin cut and fill maupun izin reklamasi, maka ini masuk kategori pelanggaran serius terhadap hukum lingkungan,” tambahnya.
Dalam investigasi tersebut, tim GHLHI juga menemukan akses masuk ke lokasi proyek ditutup menggunakan pagar seng berwarna biru yang digembok dari dalam, sehingga tidak dapat diakses publik. Kondisi ini dinilai semakin menguatkan dugaan adanya aktivitas yang dilakukan secara tertutup.

Secara geografis, lokasi kegiatan berada di kawasan pesisir Tanjung Piayu, Sungai Beduk, dengan titik koordinat perkiraan sekitar 1°02’ LU dan 104°06’ BT—wilayah yang diketahui memiliki ekosistem mangrove aktif yang berfungsi sebagai penyangga pesisir serta area tangkap nelayan tradisional.
GHLHI Kepri menilai penimbunan mangrove di kawasan tersebut berpotensi menimbulkan dampak ekologis serius, mulai dari abrasi, hilangnya habitat biota laut, hingga terganggunya mata pencaharian nelayan akibat rusaknya perairan dangkal.

Atas temuan ini, DPW GHLHI Kepulauan Riau menegaskan akan menempuh langkah hukum lanjutan, termasuk somasi terbuka dan pelaporan resmi kepada aparat penegak hukum serta Satgas Gakkum KLHK, apabila tidak ada klarifikasi resmi dan penghentian aktivitas di lapangan.

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)