Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan: Integrasi Data Pertanahan Jadi Kunci Tata Kelola yang Terpadu

JAKARTA –vokalpublika.com

Integrasi data hak atas tanah, tata ruang, dan nilai tanah menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang terpadu, transparan, dan akuntabel. Integrasi tersebut diperlukan agar informasi mengenai status hukum, pemanfaatan, serta nilai ekonomi setiap bidang tanah dapat saling terhubung dalam satu ekosistem informasi.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, saat menjadi pembicara utama (keynote speaker) dalam Seminar Nasional Pertanahan yang diselenggarakan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Kamis (8/10/2026). Seminar bertajuk Peran Penilai dalam Solusi Permasalahan Tata Ruang dan Wilayah, Kesenjangan Data Nilai Tanah, dan Kepentingan One Map Policy tersebut dilaksanakan secara daring.

Dalam pemaparannya, Ossy menekankan pentingnya menghubungkan berbagai informasi pertanahan yang selama ini masih tersebar dalam sistem dan basis data masing-masing. Padahal, data hak atas tanah, rencana tata ruang, dan nilai tanah pada dasarnya merujuk pada bidang tanah yang sama dan saling memengaruhi.

“Ketika kita memiliki satu peta tanah, kita mengetahui status haknya, kita mengetahui pemanfaatannya, rencana tata ruangnya, infrastrukturnya, serta informasi mengenai nilai tanahnya secara sama. Inilah yang kita sangat harapkan. Dari One Map menjadi One Parcel, dan kemudian menjadi One Integrated Land Information Ecosystem,” ujar Ossy.

Menurutnya, pengintegrasian data tersebut merupakan langkah penting untuk mendukung penyelesaian berbagai persoalan tata ruang dan wilayah. Ketersediaan informasi yang saling terhubung juga dapat membantu pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang lebih lengkap dan konsisten.

Ossy menjelaskan, nilai tanah tidak hanya ditentukan oleh luas bidang atau nominal rupiah per meter persegi. Nilai ekonominya dapat berubah seiring perkembangan aksesibilitas, pembangunan infrastruktur, aktivitas ekonomi, perubahan tata ruang, serta tingkat kepastian hukum atas tanah tersebut.

Dengan demikian, bidang tanah yang sama dapat mengalami perubahan nilai meskipun lokasi dan luasnya tidak berubah. Perubahan lingkungan dan perkembangan wilayah menjadi faktor penting yang perlu diperhitungkan dalam penilaian tanah.

“Tanahnya tidak berpindah. Luasnya juga tidak berubah. Tetapi, nilai ekonominya dapat berubah secara drastis karena nilai tanah bukan sekadar angka rupiah per meter persegi. Nilai tanah merupakan hasil interaksi lokasi, aksesibilitas, infrastruktur, tata ruang, aktivitas ekonomi, kepastian hukum, dan lain-lain,” jelasnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa informasi nilai tanah perlu dipahami dalam konteks perkembangan kawasan. Data yang akurat dan terintegrasi dapat membantu menjelaskan hubungan antara kebijakan tata ruang, pembangunan infrastruktur, serta perubahan nilai ekonomi tanah di suatu wilayah.

Dalam konteks tersebut, Ossy menilai profesi penilai memiliki peran strategis untuk memberikan penjelasan yang objektif mengenai nilai tanah dan berbagai faktor yang memengaruhinya.

Dukungan data yang terintegrasi memungkinkan informasi nilai tanah dimanfaatkan tidak hanya untuk mengetahui nilai suatu bidang, tetapi juga untuk menganalisis perkembangan kawasan, mengidentifikasi dampak pembangunan infrastruktur, serta memahami konsekuensi ekonomi dari kebijakan penataan ruang.

Karena itu, keterhubungan data pertanahan menjadi penting untuk memperkuat kualitas analisis dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Ossy mengingatkan agar data hak atas tanah, tata ruang, dan nilai tanah tidak terus berkembang secara terpisah tanpa keterhubungan yang memadai.

“Jangan sampai kita memiliki peta hak yang baik, peta tata ruang yang baik, peta nilai tanah yang baik, tapi ketiganya hidup di dunia yang berbeda, terfragmentasi di sana-sini. Ketika ketiganya dapat terhubung, kita tidak hanya akan mengetahui di mana tanah berada, tetapi juga siapa yang memiliki hak, apa yang dapat dilakukan di atasnya, dan bagaimana nilai ekonominya berkembang,” pungkasnya

Gagasan One Map, One Parcel, hingga One Integrated Land Information Ecosystem menggambarkan pentingnya membangun keterhubungan informasi pertanahan secara bertahap. Dengan pendekatan tersebut, informasi mengenai lokasi bidang tanah, status hak, ketentuan pemanfaatan ruang, infrastruktur, dan nilai ekonominya diharapkan dapat diakses serta dianalisis secara lebih terpadu sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Integrasi tersebut juga berpotensi mendukung perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas kebijakan tata ruang, serta memberikan landasan informasi yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan dalam memahami dinamika pertanahan.

Seminar nasional yang diselenggarakan MAPPI ini turut menghadirkan Direktur Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan RI, Erawati, yang membuka kegiatan. Seminar diikuti peserta dari sejumlah kementerian dan lembaga, anggota MAPPI, serta perwakilan pemerintah daerah.

Melalui forum tersebut, pentingnya sinergi antara pemerintah, profesi penilai, dan pemangku kepentingan lainnya kembali mengemuka dalam upaya memperkuat tata kelola pertanahan yang berbasis data, terintegrasi, dan mampu menjawab tantangan perkembangan wilayah.

Integrasi data hak, tata ruang, dan nilai tanah menjadi fondasi penting agar setiap kebijakan pertanahan dapat disusun dengan informasi yang lebih utuh, sehingga pengelolaan ruang dan tanah semakin terarah serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

(Clara)

Sumber: Siaran Pers Kementerian ATR/BPN Nomor 12/SP/X/BH/2026, 8 Oktober 2026.