Viral!!! Diduga Motor Dinas Dilingkungan Dindikbud Pemalang Kunjungi Tempat Hiburan Malam Hingga Larut Pagi

Pemalang, Jawa Tengah , vokalpublika.com – Viral di media sosial Facebook sepeda motor jenis Honda Supra X dengan nopol G 6755 XM berplat merah terlihat parkir hingga jelang pagi hari di sebuah tempat hiburan malam Komplek Mall Sirandu Pemalang,

Patut diduga, motor dari fasilitas negara atau pemerintah tersebut digunakan untuk kegiatan diluar dinas pemerintahan (karaoke).

Saat dikonfirmasi, salah satu karyawan tempat hiburan malam menyebut membenarkan bahwa ada pengunjung datang dengan menggunakan motor berplat merah tersebut. Namun ia (karyawan yang tak ingin namanya di publikasikan) mengaku tidak tahu siapa nama serta profesi dari pengunjung yang di maksud.

“Betul mas, memang ada salah satu pengunjung malam. Tapi saya tidak perhatikan kalau sepeda motor yang di pakai pengunjung tersebut ber plat merah dan bakal viral,” katanya.

“Posisi kami ada di dalam atau ruang kasir. Namanya pengunjung atau tamu kita semua layani,” imbuhnya karyawan yang saat malam itu piket.

Kejadian itu membuat masyarakat dan warganet heboh, lantaran foto motor yang diduga disalahgunakan oleh si pemakai beredar di sosial media dan viral.

Hasil penelusuran tim awak media, dari narasumber terpercaya diduga motor plat merah yang disalahgunakan tersebut adalah fasilitas dari kedinasan dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, dalam hal ini yaitu Koordinator Wilayah Kecamatan (KWK).

Keberadaan motor dinas di luar jam dinas tentu, itu suatu pelanggaran.

Menanggapi kabar viral tersebut Ripto Anwar (aktivis ) angkat bicara sekaligus mendesak Satpol PP Kabupaten Pemalang serta dinas terkait agar lebih tegas dalam pengawasan sekaligus dalam menegakkan peraturan daerah.

“Sekali – kali Satpol PP action dong (bertindak tegas). Lakukan pengawasan menyeluruh terhadap pelaku usaha hiburan malam yang tak patuhi aturan yang ada,” kata Ripto Anwar, Kamis 18 September 2025.
“Jangan selalu menunggu gaduh dulu, baru Satpol PP maupun dinas terkait baru bertindak,” imbuhnya.

Lanjut Ripto Anwar menegaskan, bahwa aturan jam operasional tempat karoeke sudah jelas tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 12 Tahun 2016 tentang penataan usaha karaoke di Kabupaten Pemalang.

“Satu diantara dari ketentuan tersebut kan sudah jelas. Tempat karaoke mulai buka pukul 14:00Wib sampai dengan pukul 02:00Wib. Loh, di kafe RA kok buka sampai jam 03:00Wib lebih, itu jelas melanggar perbup,” jelasnya.

Kemudian menyoal terkait keberadaan sebuah motor plat merah yang diduga dipakai salah satu pengunjung di tempat hiburan malam (karaoke RA), itu pun jelas melanggar aturan. Kendaraan dinas berpelat merah hanya boleh digunakan untuk kepentingan tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan instansi pemerintah.

“Penggunaan kendaraan dinas untuk kegiatan pribadi, termasuk mengunjungi tempat hiburan malam, adalah pelanggaran aturan. Selain itu kendaraan dinas dilarang digunakan pada hari libur, cuti, atau di luar jam kerja, kecuali ada penugasan dinas.

“Bagi ASN yang menggunakan kendaraan dinas serta melanggar ketentuan, bisa mendapat teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, hingga pemecatan bagi pelanggaran berat. Namun, pertanyaannya, siapa yang pake motor ber plat merah tersebut untuk mengunjungi tempat karaoke hingga larut pagi? Bisa jadi orang lain (dipinjam) yang pakai,” ujarnya.

Sementara, Ahmad Hidayat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pemalang saat dikonfirmasi melalui pesan singkat. Pihaknya menyampaikan terima kasih atas informasi yang diberikan.
“Nggih mas, trims infonya. Bahan evaluasi dengan dinas teknis nya,” jawab orang nomor satu di jajaran Satpol PP Pemalang.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak instansi terkait mengenai siapa pemilik kendaraan dinas tersebut maupun tindak lanjut atas dugaan keterlibatan ASN dalam peristiwa tersebut.

Kasus ini menambah sorotan publik terhadap perilaku ASN yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Warga berharap pihak berwenang segera menindaklanjuti dugaan tersebut agar tidak menimbulkan citra buruk terhadap institusi pemerintahan.(Mas All/Tim)