Usulan Perda Beasiswa Diabaikan, Mahasiswa Karimun: “Ini Ketulian yang Disengaja!”

Karimun, vokalpublika.com — Kekecewaan mendalam disampaikan oleh mahasiswa Karimun terhadap Pemerintah Kabupaten Karimun yang dinilai abai terhadap usulan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Beasiswa Pendidikan Tinggi. Aksi damai yang digelar Aliansi Mahasiswa Kabupaten Karimun Tanjungpinang-Bintan pada 30 Mei 2025 di Taman Ganet, Tanjungpinang, bertepatan dengan 100 hari kerja Bupati Karimun, tidak membuahkan respon berarti.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kundur (HIMK), Sahrul Nizam, menyebut bahwa hingga kini belum ada tanggapan jelas dari pihak eksekutif maupun legislatif daerah terkait tuntutan mereka.

“Kami turun ke jalan bukan untuk mencari perhatian, tapi memperjuangkan masa depan pendidikan anak daerah. Sampai hari ini, tidak ada satu pun respon yang jelas. Untuk apa kita diajarkan berkomunikasi, kalau suara rakyat sendiri diabaikan?” tegas Sahrul.

Menurutnya, Perda bukan sekadar simbol hukum, tapi alat penting untuk menghadirkan keadilan sosial termasuk dalam hal akses pendidikan. Ia menilai, pembentukan Perda Beasiswa seharusnya menjadi prioritas, apalagi jika benar ada komitmen pemerintah untuk memajukan sektor pendidikan.

“Perda beasiswa bukan hanya soal uang kuliah. Ini soal arah kebijakan. Kalau pemerintah benar mendukung kemajuan pendidikan, menyusun Perda seharusnya bukan sesuatu yang sulit,” ujarnya.

Sahrul juga menyoroti ketidakjelasan skema beasiswa yang selama ini berjalan di Kabupaten Karimun. Ia bahkan mengkritik wacana pemberian beasiswa ke luar negeri yang dianggap terlalu prematur.

“Bagus kalau bisa beri beasiswa ke luar negeri. Tapi tolong lihat dulu kondisi di dalam negeri. Banyak anak daerah ingin kuliah saja sulit karena masalah biaya. Pemerintah seharusnya fokus pada yang dekat dulu,” kata dia.

Tak hanya pemerintah, Sahrul juga menilai DPRD Karimun kurang tanggap terhadap aspirasi publik. Menurutnya, legislatif daerah memiliki fungsi strategis dalam merumuskan Perda dan mendorong program-program yang berpihak kepada masyarakat.

“Kami minta DPRD jangan hanya jadi pelengkap. Harus berani bersuara. Harus hadir sebagai wakil rakyat, bukan sekadar pemegang jabatan,” tegasnya.Ia juga menyinggung sejumlah program simbolik yang menurutnya belum memberikan dampak nyata.

“Dimana saktinya kartu-kartu sakti itu? Janjinya banyak, tapi realisasinya nihil. Ini bukan saatnya pencitraan, tapi pembuktian nyata,” kritik Sahrul.

Di akhir pernyataannya, Sahrul menegaskan bahwa perjuangan mahasiswa belum usai. HIMK akan terus mengawal isu pendidikan dan siap melakukan konsolidasi gerakan yang lebih besar apabila pemerintah dan DPRD tetap bungkam.

“Pendidikan harus jadi garda terdepan dalam pembangunan SDM dan daerah. Kami akan terus menilai: apakah Pemkab Karimun bergerak menuju kemajuan, atau justru berjalan mundur. Waktu yang akan menjawabnya,” tutupnya.