Skandal Beras Oplosan Diduga Rugikan Negara Rp 100 Triliun, Kejagung Panggil Enam Perusahaan

Jakarta, Vokalpublika.Com – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) melalui Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK) mulai melakukan penyelidikan serius terhadap kasus beras oplosan yang diduga telah merugikan negara dan masyarakat hingga mencapai Rp 100 triliun setiap tahunnya.

Penyelidikan ini dilakukan oleh tim Gedung Bundar Jampidsus dan dipimpin langsung oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

“Kejaksaan juga melalui tim Satgassus P3TPK pada Gedung Bundar telah melakukan penyelidikan terkait penyimpangan ketidaksesuaian mutu dan harga beras berdasarkan standar nasional Indonesia dan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah,”
— Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna (Kompas.com, 24 Juli 2025)

Kejagung Panggil Enam Perusahaan

Enam perusahaan yang diduga terlibat dalam distribusi beras bermasalah akan dipanggil pada Senin, 28 Juli 2025. Mereka adalah:

1. PT Wilmar Padi Indonesia
2. PT Food Station
3. PT Belitang Panen Raya
4. PT Unifood Candi Indonesia
5. PT Subur Jaya Indotama
6. PT Sentosa Umar Utama Lestari Java Group

Pemeriksaan akan difokuskan pada dugaan pengemasan dan pelabelan beras biasa yang dijual sebagai beras premium, serta berat kemasan yang tidak sesuai. Banyak temuan menyebutkan beras 4,5 kg dikemas dan dijual sebagai 5 kg, serta beras kualitas rendah diberi label premium.

“Contoh ada volume yang mengatakan 5 kilogram padahal 4,5 kg. Kemudian ada yang 86 persen mengatakan bahwa ini premium, padahal itu adalah beras biasa.”
— Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman (Kompas.com, 12 Juli 2025)

“Ini kan merugikan masyarakat Indonesia, itu kurang lebih Rp 99 triliun, hampir Rp 100 triliun kira-kira, karena ini terjadi setiap tahun.”
— Andi Amran Sulaiman, Mentan RI

Presiden Prabowo Turun Tangan

Menanggapi laporan dari berbagai kementerian dan temuan Satgas Pangan, Presiden Prabowo Subianto langsung menginstruksikan Jaksa Agung dan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini.

“Saya minta Jaksa Agung sama Kapolri usut dan tindak. Ini pidana.”
— Presiden Prabowo Subianto (Kompas.com, 24 Juli 2025)

“Saya tidak terima. Saya disumpah di depan rakyat, untuk memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
— Prabowo, saat peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah

Koordinasi dengan Mabes Polri dan TNI

Dalam pelaksanaan tugas, tim Satgassus P3TPK Kejagung juga menjalin koordinasi erat dengan Satgas Pangan Polri dan Gugus Ketahanan Pangan TNI agar tidak terjadi tumpang tindih dalam proses penegakan hukum.

“Kita akan lakukan komunikasi supaya bagaimana supaya tidak beririsan (dengan penegakan hukum di lembaga lain),”
— Anang Supriatna, Kejagung RI

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)