Skandal Alutsista: KPK Didesak Audit Forensik Proyek OPV dan Fregat, Usut Broker Jimmy Wijaya

VokalPublika.com | Jakarta – Desakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan dalam pengadaan kapal Offshore Patrol Vessel (OPV) dan tender fregat TNI Angkatan Laut semakin menguat.
Dorongan ini datang dari Paijo Parikesit, pengamat kebijakan pertahanan dari Siasat Strategis Center (SSC), yang menilai ada potensi penyimpangan besar dalam dua proyek strategis tersebut.

Dalam video berdurasi 4 menit 56 detik yang beredar luas di media sosial di antaranya akun Reel KaraEng Bontolangkasa Ri Sombaopu dan TikTok Berita Sejiwa Paijo menyoroti pola sistematis keterlibatan perantara atau broker Alutsista, yang disebut-sebut membuka peluang mark-up, deviasi, dan bancakan fee proyek.

“Nama Jimmy Wijaya konsisten muncul dalam dua kasus besar, Fregat 2020 dan OPV 2023–2024. Perannya sebagai broker membuat proyek pertahanan strategis berubah menjadi arena bancakan. KPK tidak boleh pura-pura buta,” ujar Paijo Parikesit dalam pernyataannya, Sabtu (27/9/2025).

Dua Proyek Bernilai Triliunan Rupia

Paijo menilai, keterlibatan Jimmy Wijaya sebagai perantara antara vendor asing dan Kementerian Pertahanan membuka peluang konflik kepentingan serius.

Proyek OPV 2023–2024, misalnya, mencakup pembangunan dua kapal dengan kode Hull 406 dan Hull 411, bernilai total Rp 2,16 triliun.
Kontraknya sudah diteken sejak 2020, namun progres sempat macet di kisaran 35% pada Maret 2023 dan baru diluncurkan pada September 2024 mengindikasikan keterlambatan, inefisiensi, serta potensi bancakan termin pembayaran.

Sementara itu, Tender Fregat 2020 juga dikaitkan dengan nama yang sama. Jimmy Wijaya diduga berperan sebagai broker utama, mengatur jalur lobi, fee, dan pembagian keuntungan di balik keputusan pembelian kapal fregat TNI AL.

“Keterlibatan broker non-teknis dalam proyek strategis pertahanan menciptakan konflik kepentingan. Ini menggeser orientasi pengadaan dari kebutuhan pertahanan menjadi urusan dagang,” ungkap Paijo.

Kerugian Negara Capai Ratusan Miliar

Menurut analisis SSC, potensi kerugian negara dari dua proyek ini bisa mencapai ratusan miliar rupiah.
Berikut estimasi yang dihitung oleh SSC:

• Biaya modal keterlambatan proyek OPV:
  Rp 2,16 triliun × 8% = Rp 173,1 miliar per tahun.
  Jika menggunakan asumsi 10%, kerugian mencapai Rp 216,4 miliar.
• Mark-up dan fee broker:
  Mark-up konservatif 5–10% dari nilai kontrak berarti potensi kerugian Rp 216 miliar hingga lebih.
• Kerugian non-moneter:
  Penurunan jam patroli laut, keterlambatan operasional, dan risiko strategis pertahanan nasional.

Desakan Konkret untuk KPK

SSC menilai KPK tidak boleh pasif. Paijo mengajukan lima langkah konkret yang harus segera dilakukan lembaga antirasuah tersebut:

1. Audit forensik seluruh pembayaran proyek OPV.
2. Investigasi khusus terhadap peran Jimmy Wijaya dalam proyek OPV dan Fregat.
3. Pembekuan sementara pembayaran mencurigakan hingga audit selesai.
4. Blacklist Jimmy Wijaya dan broker lain yang terbukti menjadi saluran fee ilegal.
5. Buka kontrak strategis kepada publik untuk menjamin transparansi.

“Jika KPK membiarkan peran Jimmy Wijaya tanpa disentuh, maka KPK sedang melegalkan bancakan di sektor pertahanan. Membiarkan broker mengatur Alutsista adalah pengkhianatan terhadap rakyat,” tegas Paijo.

Integritas Pertahanan Dipertaruhkan

Kasus ini disebut menjadi ujian serius bagi integritas sektor pertahanan Indonesia.
SSC menegaskan, proyek Alutsista bernilai triliunan rupiah seharusnya murni demi memperkuat daya tangkal bangsa bukan menjadi ladang bisnis segelintir pihak.

Dengan tuntutan publik yang kian meningkat, KPK kini ditantang untuk menunjukkan taringnya.
Apakah lembaga antikorupsi itu berani membuka tabir dugaan peran broker Jimmy Wijaya, atau justru membiarkan skandal ini tenggelam di balik jargon kedaulatan pertahanan?