Sengketa Lahan KASIBA Mangsang Dibawa ke DPRD Batam, Komisi I Perintahkan Semua Pihak Buka Status Penguasaan Lahan

BATAM,vokalpublika.com— Sengketa lahan yang melibatkan warga kawasan KASIBA Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk, Batam, dengan sejumlah perusahaan kembali menjadi perhatian. Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komisi I DPRD Kota Batam, Jumat (10/7/2026).

Dalam forum tersebut, terungkap bahwa sebagian lahan yang selama ini dikuasai atau ditempati warga KASIBA Mangsang diketahui berada dalam Penetapan Lokasi (PL) perusahaan. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan utama yang membutuhkan kejelasan mengenai status dan batas penguasaan lahan.

RDPU dipimpin Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Dr. Muhammad Mustofa, SH., MH., didampingi Sekretaris Komisi I Anwar Anas serta anggota Komisi I Muhammad Fadhli, SE., MM. dan Jimy Siburian, SH.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap, DPRD menghadirkan sejumlah instansi dan pihak terkait. Di antaranya Direktorat Lahan BP Batam, Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam, Kantor Pertanahan (BPN) Batam, Polresta Barelang, Kecamatan Sungai Beduk, serta Kelurahan Mangsang.

Dari pihak perusahaan, hadir perwakilan manajemen PT Jeny Prima Putra dan PT Gulber Batam bersama penasihat hukum Sutjahjo Heri Murti, SH., MH. Forum tersebut juga dihadiri perwakilan PAC Ansor Sungai Beduk, Ketua RT dan RW KASIBA Mangsang, serta perwakilan PERWADEM (Persaudaraan Warga Demak) sebagai pihak pelapor.

DPRD Minta Status Lahan Dibuka Terang

Dalam pengantarnya, Muhammad Mustofa menegaskan bahwa RDPU tidak hanya dimaksudkan untuk mendengarkan keluhan masyarakat, tetapi juga untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai status serta penguasaan lahan yang menjadi persoalan.

Menurutnya, setiap pihak harus diberikan kesempatan menyampaikan keterangan agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar di lapangan.

“Kita harapkan pertemuan ini dapat memfasilitasi titik temu dari persoalan yang ada terkait penguasaan lahan di sana. Untuk itulah kita hadirkan pihak dari Direktorat Lahan BP Batam agar diketahui titik-titik penguasaan lahannya,” ujar Mustofa.

Kehadiran Direktorat Lahan BP Batam menjadi penting karena status Penetapan Lokasi (PL) menjadi salah satu aspek yang perlu diperjelas dalam sengketa tersebut.

DPRD ingin memastikan titik dan batas lahan yang masuk dalam penguasaan atau Penetapan Lokasi perusahaan dapat diketahui secara jelas. Dengan demikian, tidak terjadi lagi perbedaan pemahaman antara masyarakat, perusahaan maupun pemerintah mengenai lahan yang dipersoalkan.

Warga Butuh Kepastian

Persoalan lahan di kawasan KASIBA Mangsang bukan sekadar persoalan administratif. Bagi masyarakat yang telah tinggal dan beraktivitas di kawasan tersebut, kepastian mengenai status lahan menjadi hal penting untuk menjamin rasa aman dan menghindari potensi konflik berkepanjangan.

Di sisi lain, keberadaan Penetapan Lokasi perusahaan juga perlu ditempatkan dalam koridor hukum dan administrasi pertanahan yang berlaku. Karena itu, diperlukan penjelasan dari instansi yang memiliki kewenangan untuk memastikan dasar penguasaan, batas lokasi, serta dokumen yang berkaitan dengan lahan tersebut.

Komisi I DPRD Batam berharap forum tersebut dapat menjadi ruang komunikasi antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah. DPRD tidak ingin persoalan lahan hanya berhenti pada saling klaim tanpa adanya verifikasi terhadap dokumen dan kondisi di lapangan.

DPRD Dorong Penyelesaian Secara Adil

Melalui RDPU tersebut, Komisi I DPRD Kota Batam mendorong agar seluruh pihak mengedepankan komunikasi dan penyelesaian secara konstruktif.

Persoalan penguasaan lahan dinilai harus diselesaikan berdasarkan data, dokumen serta ketentuan hukum yang berlaku. Kejelasan dari BP Batam dan instansi pertanahan dinilai menjadi salah satu kunci untuk mengetahui posisi masing-masing pihak.

Komisi I berharap proses tersebut dapat menghasilkan titik temu yang adil, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat KASIBA Mangsang maupun pihak perusahaan.

Sengketa lahan ini juga menjadi pengingat bahwa persoalan penguasaan tanah di Batam membutuhkan transparansi data dan koordinasi antarlembaga. Tanpa kejelasan mengenai status dan batas lahan, potensi konflik antara masyarakat dan pemegang kepentingan dapat terus berulang.

DPRD Batam pun menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan melalui mekanisme kelembagaan, sehingga permasalahan tidak berkembang menjadi konflik horizontal di tengah masyarakat.