Home » Advertorial » Selaraskan Kebijakan Nasional, Kota Bekasi Terapkan WFH ASN Setiap Jumat

Selaraskan Kebijakan Nasional, Kota Bekasi Terapkan WFH ASN Setiap Jumat

Redaksi 06 Apr 2026 88

Kota Bekasi,vokalpublika.com— Pemerintah Kota Bekasi menyesuaikan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi setiap hari Jumat. Penyesuaian ini dilakukan sebagai langkah menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan pemerintah pusat dalam upaya efisiensi energi dan pengendalian mobilitas.

Sebelumnya, Pemkot Bekasi menerapkan WFH setiap hari Rabu sebagai bagian dari upaya pengaturan ritme kerja dan efisiensi.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjaga keselarasan langkah dalam tata kelola pemerintahan, sekaligus memastikan implementasi kebijakan berjalan lebih efektif secara nasional.

“Pemerintah daerah adalah bagian dari satu sistem pemerintahan. Ketika arah kebijakan nasional telah ditetapkan, maka sudah seharusnya kita menyesuaikan,” ujarnya (6/4).

Baca juga:  Pemprov Riau Antisipasi Potensi Gejolak Sosial, Masyarakat Diimbau Jaga Ketenangan

Ia menegaskan bahwa perubahan hari pelaksanaan WFH tidak akan mengganggu kualitas kinerja ASN maupun pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, Pemkot Bekasi telah menyiapkan skema pengaturan kerja yang adaptif agar seluruh layanan publik tetap berjalan optimal.

“Yang utama adalah memastikan produktivitas tetap terjaga dan pelayanan publik tetap optimal. Itu yang menjadi prioritas kami,” tegasnya.

Seluruh perangkat daerah, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, akan tetap beroperasi dengan pengaturan kehadiran yang proporsional dan terukur.

Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa kebijakan WFH juga menjadi momentum untuk mendorong percepatan digitalisasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Baca juga:  Uji Kompetensi Pejabat Tinggi Pratama,Pemda Luwu

“WFH harus kita jadikan sebagai dorongan untuk memperkuat sistem kerja berbasis digital. Pelayanan publik ke depan harus semakin cepat, transparan, dan bisa diakses tanpa batas ruang,” ujarnya.

Untuk memastikan hal tersebut berjalan optimal, Pemkot Bekasi juga memperkuat sistem pengawasan kinerja ASN selama WFH dengan memanfaatkan teknologi dan indikator kerja yang terukur.

“Tentu pengawasan WFH ini kita perketat supaya tetap disiplin. Kinerja ASN tetap kami pantau melalui sistem dengan indikator yang jelas dan terukur,” tegasnya.

Ia menambahkan, pendekatan ini diharapkan dapat membangun budaya kerja yang lebih disiplin, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Baca juga:  Anik Rahayu,SE Anggota DPRD Nganjuk Fraksi PDI Perjuangan Sosialisasikan Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang TJSL Badan Usaha

“Kita ingin memastikan setiap kebijakan tidak hanya dijalankan, tetapi juga memberikan dampak nyata—baik dalam efisiensi, kinerja, maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Dengan penyesuaian ini, pelaksanaan WFH diharapkan berjalan lebih terintegrasi secara nasional, sekaligus tetap menjaga standar pelayanan publik yang prima di Kota Bekasi.

Penyesuaian kebijakan ini juga dilakukan oleh sejumlah daerah lain di Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat implementasi kebijakan WFH secara nasional.

(Ndoet)

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)
Slider Foto Otomatis
Related post
Pemkab Dairi Perkuat Ketahanan Air Danau Toba Lewat Operasi Modifikasi Cuaca Terpadu

Clara T S

10 Apr 2026

DAIRI/vokalpublika.comPemerintah Kabupaten Dairi menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air dengan mendukung penuh pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba. Program strategis ini dijalankan oleh Perum Jasa Tirta I bersama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), berkolaborasi dengan BMKG sebagai respons terhadap potensi kemarau lebih awal pada tahun 2026. …

ATR/BPN Jadi Penopang Utama PSN Pelabuhan Tanjung Carat, Dorong Investasi dan Konektivitas Nasional

Clara T S

10 Apr 2026

Palembang/vokalpublika comKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menegaskan perannya sebagai pilar utama dalam mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui jaminan kepastian hukum atas tanah, termasuk penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk kawasan inti pelabuhan hingga area pendukungnya. Menteri ATR/Kepala BPN, …

Wamen ATR/BPN Tekankan Integritas Profesi Penilai dalam Momentum Halalbihalal MAPPI

Clara T S

10 Apr 2026

Jakarta/vokalpublika.comWakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya nilai integritas dalam menjalankan profesi penilai saat menghadiri acara halalbihalal yang diselenggarakan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia dalam rangka Idulfitri 1447 Hijriah, Rabu (8/4/2026), di Jakarta. Dalam sambutannya, Ossy menyampaikan bahwa momentum Idulfitri seharusnya menjadi refleksi bagi setiap individu, …

ATR/BPN Dukung Legalitas Tanah untuk Kebun Pangan Perempuan, Dorong Ketahanan Ekonomi Keluarga

Clara T S

10 Apr 2026

Jakarta/vokalpublika comKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menegaskan komitmennya dalam mendukung program Kebun Pangan Lokal Perempuan (KPLP) yang diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dukungan tersebut difokuskan pada penyediaan serta mekanisme legalitas tanah sebagai lokasi pilot project program berbasis pemberdayaan perempuan tersebut. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan bahwa pihaknya siap …

Bupati Dairi Salurkan 63 Bantuan ATENSI Kluster Anak, Wujud Nyata Kepedulian Sosial Daerah

Clara T S

10 Apr 2026

DAIRI/vokalpublika.comPemerintah Kabupaten Dairi kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan sosial bagi anak melalui penyaluran bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) kepada 63 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) kluster anak. Kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo Bupati Dairi, Selasa (7/4/2026), dan menjangkau enam kecamatan, yakni Sidikalang, Berampu, Sitinjo, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu, dan Sumbul. Bupati Dairi, Ir. …

Perkuat Tata Kelola Data Desa, Kominfo dan BPS Luncurkan Aplikasi SARIMAS untuk Sukseskan Desa CANTIK di Dairi

Clara T S

10 Apr 2026

Dairi/vokalpublika comPemerintah Kabupaten Dairi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus memperkuat kolaborasi strategis bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mendukung implementasi program Desa CANTIK (Cinta Statistik). Komitmen tersebut diwujudkan melalui peluncuran aplikasi SARIMAS (Sistem Informasi Desa Dairi Membangun Statistik), sebuah inovasi digital yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola data statistik di tingkat desa …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x