Reklamasi Pesisir Teluk Tering Kembali Beroperasi, Pemko Batam Diminta Buka Status Penyegelan

BATAM, VOKALPUBLIK.COM – Aktivitas penimbunan tanah merah di kawasan pesisir Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, kembali menjadi sorotan. Alat berat jenis buldoser dilaporkan beroperasi pada malam hari untuk meratakan timbunan tanah di bibir pantai, meski lokasi tersebut disebut pernah disegel pemerintah pada Juli 2025.

Aktivitas yang terpantau pada 29 September 2026 itu memunculkan pertanyaan mengenai status perizinan, efektivitas pengawasan, serta tindak lanjut pemerintah terhadap persoalan yang sebelumnya telah menjadi perhatian publik.

Kegiatan penimbunan di kawasan pesisir tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan lahan, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap ketentuan tata ruang, persetujuan lingkungan, dan perizinan pemanfaatan ruang laut sesuai ketentuan yang berlaku.

Seorang penjaga lokasi yang ditemui di kawasan tersebut mengaku bahwa aktivitas penimbunan telah berlangsung sekitar satu pekan. Ia juga menyebut material tanah merah yang digunakan didatangkan dari kawasan Kabil.

Namun, ketika ditanya mengenai dokumen perizinan dan legalitas kegiatan, penjaga tersebut mengaku tidak mengetahui persoalan administrasi proyek.

“Saya di sini hanya bertugas sebagai penjaga lokasi. Jadi, kalau ditanya soal ada izin atau tidak, saya benar-benar tidak tahu,” demikian keterangan penjaga lokasi tersebut.

Keterangan itu belum menjelaskan siapa penanggung jawab kegiatan maupun apakah penimbunan yang berlangsung saat ini telah mengantongi seluruh persyaratan yang diperlukan.

Pernah Disegel, Pemerintah Perlu Menjelaskan Perkembangan Terbaru

Berdasarkan catatan pemberitaan sebelumnya, lokasi tersebut pernah didatangi Wakil Wali Kota Batam bersama tim gabungan lintas instansi pada Juli 2025. Saat itu, aktivitas proyek disebut dihentikan dan lokasi dipasangi garis penyegelan karena persoalan perizinan.

Kini, ketika aktivitas penimbunan kembali dilaporkan berlangsung, pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut.

Apakah penyegelan sebelumnya masih berlaku? Apakah terdapat persetujuan atau perizinan baru? Atau, apakah aktivitas yang berlangsung saat ini merupakan kegiatan berbeda dari proyek yang sebelumnya dihentikan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dan mengetahui apakah pengawasan terhadap kawasan pesisir Teluk Tering telah berjalan sebagaimana mestinya.

Apabila kegiatan kembali berlangsung di lokasi yang pernah disegel, instansi berwenang perlu memeriksa kondisi faktual di lapangan serta memastikan dasar hukum kegiatan tersebut sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Legalitas Penimbunan dan Dampak Lingkungan Harus Diperiksa

Penimbunan kawasan pesisir tidak dapat dinilai hanya dari aktivitas meratakan tanah. Pemeriksaan perlu mencakup kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, serta perizinan pemanfaatan ruang laut apabila dipersyaratkan berdasarkan karakter dan skala kegiatannya.

Perubahan bentang pesisir berpotensi memengaruhi kondisi perairan, pola aliran air, kualitas lingkungan, dan habitat biota laut. Karena itu, pemeriksaan teknis oleh instansi berwenang diperlukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan memastikan ada atau tidaknya dampak lingkungan.

Masyarakat juga perlu memperoleh informasi mengenai luas area yang ditimbun, tujuan pemanfaatan lahan, pihak yang bertanggung jawab, serta dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.

Kejelasan tersebut penting agar persoalan ini tidak berhenti pada perdebatan mengenai keberadaan alat berat, tetapi ditindaklanjuti melalui pemeriksaan administrasi dan kondisi lingkungan secara menyeluruh.

Nama Sejumlah Perusahaan Perlu Dikonfirmasi

Dalam catatan redaksi sebelumnya, nama PT Maju Pesat (MP), PT Dirgantara Inti Abadi (DIA), dan PT Global Cipta Group disebut berkaitan dengan pengembangan atau pengelolaan kawasan tersebut.

Namun, keterkaitan masing-masing perusahaan dengan aktivitas penimbunan yang kembali berlangsung saat ini masih memerlukan konfirmasi dan bukti pendukung. Belum dapat disimpulkan perusahaan mana yang bertindak sebagai pelaksana, pemilik kegiatan, atau penanggung jawab aktivitas di lapangan.

Oleh karena itu, klarifikasi dari perusahaan-perusahaan yang disebut diperlukan untuk memastikan hubungan mereka dengan kegiatan terbaru, termasuk status proyek dan perizinan yang dimiliki apabila memang terkait.

Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran oleh pihak tertentu sebelum fakta dan dokumen yang relevan diperiksa oleh instansi berwenang.

Pemko Batam dan Instansi Terkait Diminta Tidak Tinggal Diam

Pemerintah Kota Batam, instansi yang membidangi lingkungan hidup, serta pihak berwenang dalam pengelolaan ruang laut perlu memberikan penjelasan mengenai kondisi terkini di Teluk Tering.

Sedikitnya ada sejumlah hal yang perlu diperjelas, yakni status penyegelan pada Juli 2025, identitas penanggung jawab kegiatan, legalitas penimbunan, asal material tanah merah, serta hasil pengawasan yang telah dilakukan.

Aparat penegak hukum juga dapat menindaklanjuti persoalan ini apabila pemeriksaan menemukan indikasi pelanggaran yang didukung bukti dan memenuhi ketentuan hukum.

Pengawasan tidak cukup hanya ditunjukkan melalui peninjauan atau pemasangan garis penyegelan. Masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai tindak lanjut, status hukum kegiatan, dan langkah yang diambil untuk memastikan ketentuan yang berlaku dipatuhi.

Jika ditemukan pelanggaran, tindakan harus dilakukan sesuai kewenangan dan prosedur hukum. Sebaliknya, apabila kegiatan telah memenuhi persyaratan, pemerintah perlu menyampaikan penjelasan berdasarkan dokumen dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Konfirmasi Masih Diperlukan

Hingga informasi ini disusun, berdasarkan catatan redaksi, upaya konfirmasi kepada pihak pengembang melalui pesan WhatsApp pada 10 Oktober 2026 belum memperoleh tanggapan. Konfirmasi kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Pemerintah Kota Batam, serta aparat penegak hukum juga masih diperlukan untuk memperoleh keterangan mengenai perkembangan terbaru.

Redaksi VokalPublik.com tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi perusahaan yang disebut maupun instansi terkait demi memenuhi prinsip keberimbangan informasi.

Masyarakat kini menantikan penjelasan yang konkret mengenai aktivitas penimbunan di pesisir Teluk Tering. Kepastian status penyegelan, keterbukaan dokumen perizinan, dan pengawasan terhadap dampak lingkungan menjadi hal penting yang perlu segera dijelaskan kepada publik.

Jika ditemukan pelanggaran, penindakan sesuai ketentuan hukum perlu dilakukan agar perlindungan kawasan pesisir tidak berhenti pada penyegelan sementara, tetapi disertai penyelesaian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.