Pungli Seleksi Perangkat Desa di Pemalang 50-70 Juta, Kundhi Anggota DPRD Pemalang Desak APH Telusuri

PEMALANG, Vokalpublika.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang, Heru Kundhimiarso, menyoroti keras pelaksanaan seleksi perangkat desa di wilayahnya yang dinilai sarat akan dugaan praktik kecurangan. Politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini secara tegas meminta Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kepolisian maupun Kejaksaan, untuk turun tangan menelusuri informasi yang beredar di masyarakat terkait adanya dugaan jual beli jabatan.

ADVERTISEMENT

Kundhi, sapaan akrab anggota Komisi A DPRD Pemalang ini, mengungkapkan bahwa dirinya menerima banyak keluhan dan informasi dari masyarakat terkait adanya indikasi transaksional dalam proses pengisian perangkat desa. Informasi yang paling mencolok adalah adanya dugaan “tarif” yang dipatok bagi peserta agar bisa lolos seleksi, dengan angka yang fantastis mencapai puluhan juta rupiah.Dugaan Tarif 50-70 Juta Rupiah.

Dalam keterangannya, Kundhi menyebutkan adanya informasi yang beredar mengenai nominal pungutan liar (pungli) yang dibebankan kepada calon perangkat desa. “Informasi yang masuk ke kami, ada indikasi pungli dengan nilai antara 50 hingga 70 juta rupiah untuk satu posisi perangkat desa. Ini angka yang sangat besar dan sangat mencederai semangat reformasi birokrasi di tingkat desa,” tegas Kundhi, Senin 2 Februari 2026.

“Dalihnya untuk biaya pelantikan,” Imbuhnya.

Ia menekankan bahwa jika informasi ini benar, maka praktik tersebut merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan masyarakat dan merusak tata kelola pemerintahan desa. Seleksi perangkat desa yang seharusnya melahirkan abdi masyarakat yang kompeten dan berintegritas, justru dikotori oleh praktik suap-menyuap.

Atas dasar laporan dan keresahan masyarakat tersebut, Heru Kundhimiarso mendesak APH untuk tidak tinggal diam. Ia meminta penegak hukum segera melakukan penyelidikan (lidik) dan pengumpulan data (pulbaket) ke lapangan untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut.

“Saya minta APH, baik Polres maupun Kejaksaan Negeri Pemalang, untuk proaktif. Jangan menunggu laporan formal, karena ini sudah menjadi keresahan umum. Telusuri aliran dananya, periksa panitia seleksi, dan pihak-pihak yang diduga bermain,” ujarnya. Kundhi juga mengingatkan para Kepala Desa dan panitia seleksi agar bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia memperingatkan bahwa DPRD melalui fungsi pengawasannya akan terus memantau proses ini dengan ketat.

Pernyataan keras Kundhi ini muncul di tengah gelombang protes yang terjadi di beberapa desa di Kabupaten Pemalang terkait hasil seleksi perangkat desa.

Sebelumnya, sejumlah warga dan peserta seleksi di beberapa kecamatan sempat menggelar aksi protes dan audiensi karena menilai proses ujian tertulis dan wawancara tidak transparan, serta adanya dugaan pengkondisian nilai untuk meloloskan calon tertentu.Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait maupun instansi penyelenggara seleksi perangkat desa di tingkat kabupaten belum memberikan keterangan resmi menanggapi dugaan nominal pungli yang disebutkan oleh anggota legislatif tersebut. (Alwi Assagaf).

Kurs Rupiah Hari Ini

Update nilai tukar beberapa mata uang

<

USD

>

Beli

16.365,00

Jual

16.425,00

Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)