Home » Berita » Pungli Seleksi Perangkat Desa di Pemalang 50-70 Juta, Kundhi Anggota DPRD Pemalang Desak APH Telusuri

Pungli Seleksi Perangkat Desa di Pemalang 50-70 Juta, Kundhi Anggota DPRD Pemalang Desak APH Telusuri

Alwi Assagaf 02 Feb 2026 321

PEMALANG, Vokalpublika.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang, Heru Kundhimiarso, menyoroti keras pelaksanaan seleksi perangkat desa di wilayahnya yang dinilai sarat akan dugaan praktik kecurangan. Politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini secara tegas meminta Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kepolisian maupun Kejaksaan, untuk turun tangan menelusuri informasi yang beredar di masyarakat terkait adanya dugaan jual beli jabatan.

Kundhi, sapaan akrab anggota Komisi A DPRD Pemalang ini, mengungkapkan bahwa dirinya menerima banyak keluhan dan informasi dari masyarakat terkait adanya indikasi transaksional dalam proses pengisian perangkat desa. Informasi yang paling mencolok adalah adanya dugaan “tarif” yang dipatok bagi peserta agar bisa lolos seleksi, dengan angka yang fantastis mencapai puluhan juta rupiah.Dugaan Tarif 50-70 Juta Rupiah.

Baca juga:  Framing Jahat Terhadap Budi Arie, PROJO: Hentikan Fitnah Murahan!

Dalam keterangannya, Kundhi menyebutkan adanya informasi yang beredar mengenai nominal pungutan liar (pungli) yang dibebankan kepada calon perangkat desa. “Informasi yang masuk ke kami, ada indikasi pungli dengan nilai antara 50 hingga 70 juta rupiah untuk satu posisi perangkat desa. Ini angka yang sangat besar dan sangat mencederai semangat reformasi birokrasi di tingkat desa,” tegas Kundhi, Senin 2 Februari 2026.

“Dalihnya untuk biaya pelantikan,” Imbuhnya.

Ia menekankan bahwa jika informasi ini benar, maka praktik tersebut merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan masyarakat dan merusak tata kelola pemerintahan desa. Seleksi perangkat desa yang seharusnya melahirkan abdi masyarakat yang kompeten dan berintegritas, justru dikotori oleh praktik suap-menyuap.

Baca juga:  Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Tasikmalaya Menjadi Sorotan,Dugaan Keterlibatan Anggota Dewan dan Lemahnya Pengawasan

Atas dasar laporan dan keresahan masyarakat tersebut, Heru Kundhimiarso mendesak APH untuk tidak tinggal diam. Ia meminta penegak hukum segera melakukan penyelidikan (lidik) dan pengumpulan data (pulbaket) ke lapangan untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut.

“Saya minta APH, baik Polres maupun Kejaksaan Negeri Pemalang, untuk proaktif. Jangan menunggu laporan formal, karena ini sudah menjadi keresahan umum. Telusuri aliran dananya, periksa panitia seleksi, dan pihak-pihak yang diduga bermain,” ujarnya. Kundhi juga mengingatkan para Kepala Desa dan panitia seleksi agar bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia memperingatkan bahwa DPRD melalui fungsi pengawasannya akan terus memantau proses ini dengan ketat.

Baca juga:  Haornas ke-42 Jadi Momentum Kolaborasi KONI–IDI Luwu ,Atlet Sehat Prestasi Meningkat

Pernyataan keras Kundhi ini muncul di tengah gelombang protes yang terjadi di beberapa desa di Kabupaten Pemalang terkait hasil seleksi perangkat desa.

Sebelumnya, sejumlah warga dan peserta seleksi di beberapa kecamatan sempat menggelar aksi protes dan audiensi karena menilai proses ujian tertulis dan wawancara tidak transparan, serta adanya dugaan pengkondisian nilai untuk meloloskan calon tertentu.Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait maupun instansi penyelenggara seleksi perangkat desa di tingkat kabupaten belum memberikan keterangan resmi menanggapi dugaan nominal pungli yang disebutkan oleh anggota legislatif tersebut. (Alwi Assagaf).

Kurs Rupiah Hari Ini
Kurs Rupiah Hari Ini
Update nilai tukar beberapa mata uang
USD
USD
Beli
16.365,00
Jual
16.425,00
Sumber: BCA e-Rate (data dapat berubah)
Slider Foto Otomatis
Related post
Dukung Pemalang Rapsodi, Pemkab Gelar Korve Massal di Pantai Sumur Pandan

Alwi Assagaf

18 Apr 2026

PEMALANG, Vokalpublika.com – Pemerintah Kabupaten Pemalang kembali melaksanakan agenda rutin korve (kerja bakti) hari Jumat yang dipusatkan di kawasan Pantai Sumur Pandan, Desa Nyamplungsari, Kecamatan Petarukan, Jumat (17/4). ​Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Asisten I Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Tutuko Raharjo, bersama Asisten III Sekda Bidang Administrasi Umum, Bagus Sutopo. Aksi bersih-bersih ini melibatkan …

BIADAB! Penarikan Paksa Honda CR-V Milik Pensiunan Polisi Tanpa Surat Resmi, Debt Collector Diduga Langgar UU Fidusia dan Terancam Pidana Berat

Redaksi

17 Apr 2026

Pontianak, vokalpublika.com— Aksi penarikan kendaraan bermotor secara brutal dan tanpa dasar hukum kembali terjadi. Sebuah mobil Honda CR-V warna silver milik pensiunan anggota kepolisian diduga dirampas oleh oknum debt collector tanpa dokumen sah. Fakta ini mengarah pada dugaan kuat pelanggaran serius terhadap hukum, termasuk UU Fidusia dan ketentuan pidana. KRONOLOGIS MENCEKAM:Insiden terjadi di rumah Kausar, …

Monitoring dan Evaluasi BPN Sumut di Dairi Perkuat Kinerja dan Pelayanan Pertanahan

Clara T S

17 Apr 2026

DAIRI –vokalpublika.com Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi menerima kunjungan Tim Bidang I dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program serta kegiatan pertanahan di wilayah tersebut. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah BPN guna memastikan seluruh program strategis …

Polres Gresik Ungkap Penimbunan 17 Ribu Liter Solar Subsidi

Redaksi

17 Apr 2026

GRESIK, vokalpublika.com– Polres Gresik Polda Jatim berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi dengan total barang bukti mencapai sekitar 17.000 liter. Dalam kasus ini, satu orang tersangka berinisial ZA (46) telah diamankan dan ditahan di Rutan Polres Gresik Polda Jatim. Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution menjelaskan, kasus ini bermula dari laporan …

Perkuat Pengadaan Tanah Berkeadilan, Kantor Pertanahan Dairi Ikuti Penguatan Penilaian Dampak Sosial

Clara T S

17 Apr 2026

DAIRI – vokalpublika.com Upaya mewujudkan pengadaan tanah yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan terus diperkuat melalui penerapan penilaian dampak sosial sebagai instrumen strategis dalam setiap proses pembangunan untuk kepentingan umum. Penilaian dampak sosial dinilai memiliki peran krusial dalam mengidentifikasi, menganalisis, sekaligus mengantisipasi berbagai konsekuensi sosial yang timbul akibat kegiatan pengadaan tanah. Hal ini menjadi penting mengingat …

Kasubdiv Kebersihan PD Pasar Dairi Siap Gas Pol Wujudkan Pasar Bersih dan Tertib di Seluruh Kecamatan

Clara T S

17 Apr 2026

DAIRI/Komitmen memperkuat tata kelola kebersihan dan ketertiban pasar terus digaungkan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kabupaten Dairi. Kali ini, Kepala sub Divisi (Kasubdiv) Kebersihan PD Pasar Dairi, Thomson Manullang, menegaskan kesiapan jajarannya dalam menjalankan tugas secara optimal guna mendukung visi dan misi Bupati Dairi, Vickner Sinaga, dalam menciptakan pasar yang bersih, tertib, dan nyaman. Langkah konkret …

Sumber Informasi Vokalpublika.com
x
x